Comey: Good to meet you Mr. President
Obama: You, too
Comey: I should confess, sir. I supported McCain and Romney.
Obama: I know
Percakapan pada tahun 2013 di Oval Office ini membuka mini seri The Comey Rule (2020), serial yang mendramatisasi perjalanan James Comey dalam menavigasi dua kasus hukum dengan aroma politik yang sangat kental saat dia menjabat sebagai Direktur FBI (2013-2017): dugaan pelanggaran hukum terkait kerahasiaan negara oleh Hillary Clinton saat dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, dan dugaan keterlibatan Rusia dalam Pemilihan Umum AS 2016 yang menguntungkan Donald J. Trump dan diduga membantunya terpilih sebagai Presiden. Dua kasus yang kemudian jadi saling terkait dan membuat Comey dalam posisi problematik untuk mengabaikan atau menindaklanjutinya dengan mempertaruhkan risiko tuduhan bersikap partisan sebagai pejabat publik di tahun politik. Comey, sebagaimana yang dia katakan kepada Obama saat hendak menunjuknya menjadi Direktur FBI, adalah seorang yang teregister sebagai Republikan sepanjang karirnya, mendukung dua kandidat Partai Republik yang melawan Obama dan Partai Demokrat di dua pemilu, dan menjadi bagian dari pemerintahan Republikan sebagai Deputi Jaksa Agung (2003-2005).
Pemilihan Comey sebagai Direktur FBI oleh Obama sejatinya bukan hal yang mengejutkan. Sejak terpilih sebagai Presiden, Obama membangun reputasi sebagai seorang pemimpin bipartisan sebagai kontra-reaksi atas tuduhan polarisasi yang secara tidak adil ditujukan kepadanya. Tuduhan yang sedikit banyak muncul karena warna kulitnya, juga karena kebijakan progresif (dalam standar AS) yang membagi masyarakat dalam batas ideologis yang semakin tegas antara liberal dan konservatif. Pengesahan Affordable Care Act (Obamacare) pada tahun 2010 menjadi salah satu penanda polarisasi tersebut. Meski di satu sisi dirayakan sebagai keberhasilan, di sisi lain pro-kontra pengesahan undang-undang jaminan kesehatan selama berbulan-bulan mempertegas polarisasi dan pada akhirnya menjadi ongkos politik yang mahal bagi Obama dan Demokrat yang kehilangan mayoritas di House of Representatives (DPR) sejak pemilu sela tahun 2010. Oleh karena itu, pemilihan Comey, seorang Republikan, adalah pilihan logis bagi Obama yang berada dalam posisi pemerintahan yang terbelah (divided government). Di awal periode kedua, Obama hanya memiliki mayoritas di Senat, sehingga menunjuk sosok Republikan berintegritas adalah pilihan taktis untuk memastikan kelancaran konfirmasinya di Senat sekaligus gesture simbolik rekonsiliasi pasca-pemilu. Lagi pula, bukan pertama kalinya Obama memilih seseorang dari partai oposisi untuk duduk dalam pemerintahannya. Dengan pertimbangan semangat bipartisan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pertahanan saat AS masih dalam hegemoni perang melawan teror pasca 9/11, Obama mempertahankan Robert Gates sebagai Menteri Pertahanan, jabatan yang diembannya sejak ditunjuk oleh Presiden George W. Bush pada tahun 2006.
Selain kalkulasi politik, pertimbangan lain Obama menunjuk Comey menjadi penyidik federal nomor 1 adalah reputasinya yang dipersepsikan sebagai sosok penegak hukum dengan standar moral tinggi serta kemampuannya menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip rule of law. Reputasi ini tentu tidak lahir begitu saja; ada satu momen yang sangat mendefinisikan karakter Comey sehingga reputasi ini layak disematkan padanya. Momen yang dikenal dengan Hospital Room Showdown ini berawal dari penunjukan Comey sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung saat John Ashcroft harus dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Sebagai Acting Attorney General, Comey memegang kendali penuh atas Departemen Kehakiman (Department of Justice), termasuk memberikan perpanjangan otorisasi penyadapan domestik tanpa izin pengadilan (warrantless wiretapping) dalam rangka pencegahan terorisme pasca 9/11. Comey yang berkeyakinan hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, menolak memberikan perpanjangan otorisasi. Gedung Putih yang tidak menerima keputusan Comey berupaya membatalkannya dengan mendesak Ashcroft agar menganulir keputusan deputinya itu. Yang terjadi berikutnya adalah peristiwa yang seolah tertulis di naskah sebuah thriller politik. Comey yang mendapatkan bocoran bahwa iring-iringan Gedung Putih sedang menuju rumah sakit tempat Ashcroft dirawat, menyalakan sirene mobil dinasnya dan berlari menaiki tangga rumah sakit agar tiba lebih dulu di kamar perawatan. Ia juga menelepon Direktur FBI saat itu, Robert Mueller, untuk meminta dukungan keamanan. Mueller memerintahkan agen FBI di lokasi agar memastikan Comey tidak mendapatkan masalah dari orang-orang Gedung Putih. Klimaks dari peristiwa ini adalah Ashcroft yang terbaring lemah memaksakan dirinya untuk merespons paksaan Gedung Putih dengan menolak secara langsung permohonan mereka, serta menegaskan bahwa seluruh wewenang Jaksa Agung saat itu berada murni di tangan Comey. Keesokan harinya, Comey, Ashcroft, dan Mueller mengancam akan mengundurkan diri secara bersamaan jika Presiden Bush bersikeras untuk melanjutkan warrantless wiretapping. Insiden dramatis berhadapan dengan elit tertinggi pemerintahan di kamar rumah sakit tersebut mengukuhkan reputasi Comey sebagai figur yang bersedia menempatkan hukum di atas kelenturan politik.
Episode pertama mini seri ini dengan baik mengeksplorasi karakter Comey ini dan dramatisasinya cukup berhasil setting up the tone: Comey sebagai protagonis yang sangat meyakini kebenaran moralnya sendiri (self-righteous), sosok idealis kaku yang terbelenggu oleh obsesinya untuk menjaga marwah dan independensi lembaga yang dipimpinnya. Jeff Daniels memerankan Comey dengan sangat presisi, menampilkan seorang birokrat yang begitu kaku memegang kode etik, sebagaimana seharusnya seorang aparat penegak hukum. Namun ironisnya, kekakuannya itulah yang justru menyeret FBI ke dalam pusaran badai Pilpres 2016. Keputusannya yang kontroversial terkait investigasi email Hillary Clinton di saat-saat kritis akhir periode kampanye sebelum pemilihan umum, menjadi contoh tragis bagaimana niat menjaga imparsialitas justru memicu konsekuensi partisan yang pelik.
Secara gradual, miniseri ini bergeser dari drama prosedural hukum menjadi sebuah thriller psikologis ketika karakter Donald Trump, diperankan dengan sangat memukau oleh Brendan Gleeson, diperkenalkan. Gleeson tidak sekadar meniru gesture, tetapi berhasil menangkap aura intimidatif seorang pemimpin otokratik yang mempersonalisasi praktek ketatanegaraan dan menjadikannya sepenuhnya transaksional. Adegan makan malam di Green Room Gedung Putih, di mana Trump secara eksplisit menuntut loyalitas penuh dari Comey, dieksekusi dengan tensi yang mencekam. Tuntutan ini sejatinya tidak dapat dipisahkan dari rekam jejak Trump dalam menjalankan bisnis jauh sebelum ia masuk ke dunia politik. Secara spesifik, Trump seolah menginginkan Comey, seorang penegak hukum, untuk mengambil peran layaknya Roy Cohn di sisinya. Cohn adalah seorang pengacara kontroversial sekaligus mentor dan fixer yang menjadi tangan kanan Trump sejak ia meneruskan bisnis properti yang dirintis ayahnya. Mengelola lembaga kepresidenan seolah-olah itu hanyalah perpanjangan tangan dari Trump Organization, Trump berharap Comey bersedia melakukan apa pun, baik legal maupun ilegal, persis seperti yang dulu dilakukan Cohn untuknya. Di sinilah benturan dua dunia terjadi secara frontal: idealisme institusional yang kaku dari Comey berhadapan dengan personalisasi kekuasaan yang pragmatis dan koruptif dari Trump.
Menonton The Comey Rule sekarang, di periode kedua masa jabatan Donald Trump, memberikan sensasi yang lebih chilling, kombinasi yang mengerikan dan menjijikkan. Jika pada saat perilisannya di tahun 2020 serial ini dianggap sebagai reka ulang sejarah dari gejolak masa jabatan pertamanya, hari ini ia terasa seperti sebuah seruan yang diabaikan. Kini tuntutan Trump akan loyalitas absolut dari aparat penegak hukum, yang berujung pada pemecatan Comey di tahun 2017, bukanlah sebuah anomali. Pola pikir tersebut kini telah berevolusi menjadi cetak biru (blueprint) tentang bagaimana pemerintahannya beroperasi di periode kedua ini: sebuah ambisi yang lebih sistematis untuk membongkar tatanan ketatanegaraan dan menundukkan independensi lembaga-lembaga penegak hukum di bawah kendali lembaga eksekutif secara absolut.
Pada akhirnya, The Comey Rule bukan sekadar drama biografi tentang kejatuhan seorang direktur FBI. Lebih dari itu, ia adalah studi karakter tentang benturan antara idealisme rule of law dan realitas politik machiavellian. Sebuah pengingat yang sangat tajam bahwa pilar-pilar independensi hukum sangatlah rentan ketika diuji oleh kekuasaan yang tidak lagi merasa terikat pada norma-norma demokratis, menjadikannya sebuah tontonan wajib untuk membantu kita memahami rapuhnya relasi antara penegakan hukum dan kepentingan politik di era kepemimpinan bercorak otokratik a la Trump saat ini.
