Maju Mundur Pemulangan ex-kombatan ISIS

Maju mundur pemulangan ex kombatan ISIS

Pasca serangan teror 9/11, publik Amerika Serikat terbelah pada posisi apakah mendukung penyiksaan (torture) terhadap terduga teroris sebagai bagian dari upaya menggali intelijen atau menolaknya. Populer ketika itu apa yang namanya the ticking bomb scenario. Sebuah kondisi hipotetikal dimana penegak hukum harus berkejaran dengan waktu mencari dimana bom disembunyikan dengan opsi menggali informasi dari terduga teroris yang sudah dalam penahanan mereka. Apakah penggalian informasi boleh dilakukan dengan segala cara, termasuk dengan penyiksaan, dengan tujuan agar si teroris memberikan informasi berharga yang diminta. Sentimen dan trauma pasca serangan teror 9/11 itu agaknya cukup membuat publik disana menjadi apologetik terhadap tindakan-tindakan negara yang menyimpangi penghormatan nilai-nilai universal kemanusiaan demi menjamin keamanan publik yang lebih luas. Maka pemerintahan Bush Jr. ketika itu bisa dengan bebas melakukan tindakan penyiksaan yang illiberal dengan dalih perang melawan terror.

Alhaslil, pada periode puncak perang melawan teror itu, pemerintahan Amerika Serikat melakukan rupa-rupa penyiksaan yang mengerikan dan akhirnya terekam baik dalam the Torture Papers, kompilasi dokumen negara lebih dari 1000an halaman yang secara detail menggambarkan penyiksaan itu. Kritik atas problematika penyiksaan teroris ini bermunculan. Satu yang pernah saya baca dan sangat menarik ditulis oleh David Luban, profesor filsafat hukum dari Georgetown University. Luban dengan apik mengulas problematika teknis, hukum, dan filsafat atas praktik penyiksaan teroris. Kesimpulannya penyiksaan tidak hanya tidak hanya gagal mencapai tujuan yang diinginkan, tapi juga secara prinsipil menyimpangi nilai-nilai liberal yang memuliakan kemanusiaan. Luban secara elok menyebut kalau penyiksaan adalah mikrokosmos tirani, hal yang paling dibenci oleh mereka yang melabeli diri sebagai liberal. Menurut Luban, soal memutuskan mendukung atau menolak penyiksaan bukanlah hal yang dilematis selama kita memang betul meyakini nilai-nilai dasar liberalisme.

Sepertinya sentimen yang sama terasa sekarang di tanah air ketika pemerintah mewacanakan pemulangan ex-kombatan ISIS dan keluarganya yang saat ini tersebar di berbagai kamp pengungsi dan penahanan di Syria. Memudarnya pengaruh ISIS di timur tengah dan berkurangnya penguasaan wilayah mereka menyisakan problem bagi banyak negara, tidak hanya Syria, karena ISIS merekrut juga banyak kombatan lintas negara. Frankly speaking, sebetulnya masalah ini gak akan terlalu rumit kalau ISIS adalah entitas negara sungguhan. Undang-undang kewarganegaran kita menyebut individu yang terlibat akitivitas politik dan militer negara lain akan dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Juga gak akan jadi masalah kalau mereka yang menjadi sukarelawan kombatan ISIS ini mendapatkan apa yang mereka cari disana: mati. Probelmnya, meski ISIS mengklaim sebagai negara khalifah, mereka tidak diakui sebagai negara. Dan banyak ex-kombatan ISIS dan keluarganya ini juga lolos dari kematian yang jadi impian mereka, entah mereka sengaja karena sadar kebodohan mereka atau memang apes aja. Maka wacana pemulangan ex-kombatan ISIS dan keluarganya ini jadi pekerjaan rumah yang gak mudah.

Opini populer adalah menolak pemulangan mereka. Berbagai alasan dikemukakan, dan itu semua wajar saja. Trauma atas kengerian teror oleh mereka yang terpikat dengan ajaran ISIS ini, masih jelas terekam dalam ingatan publik. Pertanyaanya apakah sentimen itu layak dijadikan alasan untuk memutuskan menolak atau mendukung pemerintah mengembalikan mereka ke tanah air? Saya malah agak merinding ketika membaca twit pak Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, yang malah membuat kontradiksi dengan apa yang direncanakan pemerintahannya dengan menulis di cuitannya “Kalau saya saja sih, ya saya akan bilang tidak. Tapi tentu saja, ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas”. Kalau Presiden saja gamang terhadap kebijakan publik yang akan dia ambil, bagaimana kita bisa percaya pilihan yang akan diambil akan memberikan manfaat untuk kita semua? Kalau kebijakan publik diambil atas pertimbangan opini populer ketimbang atas kajian mendalam, saya rasa kita berhak cemas. Ini mengindikasikan pemerintah tidak punya rencana yang pasti atas kebijakan yang diambil entah itu memulangkan atau membiarkan mereka di Timur Tengah. Apa yang dilakukan setelah keputusan itu diambil itulah yang rasanya penting jadi perhatian kita semua.

Buat saya pribadi. Sama halnya seperti penyiksaan dan hukuman mati. Soal pemulangan ex kombatan ISIS dan keluarganya harusnya tidak menyisakan problem dilematis kalau kita menjunjung nilai-nilai dasar liberalisme yang mengutamakan kemanusiaan. Meski konteksnya beda, saya pikir ini saat yang tepat melakukan apa yang dibilang Michelle Obama: when they go low we go high. Ini saat yang tepat menunjukan compassion. Kita masyarakat beradab yang hidup dalam tatanan hukum bukan gerombolan bertopeng yang hidup dalam penafsiran agama yang sangat sempit. Balas dendam hanya akan melahirkan spiral kekerasan tak berkesudahan. Dan ini saat yang tepat buat aparatus negara menjalankan apa yang harusnya mereka kerjakan: merancang program deradikalisasi yang serius, melakukan penegakan hukum yang adil namun tegas, serta melaksanakan kegiatan intelijen yang gak kaleng-kaleng. Ini saat yang tepat pemerintah menunjukan komitmen pemberantasan radikalisme melebihi sekedar pelabelan “radikal” yang serampangan dengan motif politik jangka pendek.

Mereka yang dipulangkan jelas tidak boleh bebas seenaknya me-lenggang kangkung kembali ke masyarkat dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka yang bergabung dengan ISIS dengan kesadaran sendiri dan melanggar hukum harus menerima konsekuensi yang tegas. Mereka yang turut serta karena ada relasi keuasa yang membuat mereka tidak berdaya menolak pergi ke medan konflik jelas harus mendapat perlakuan berbeda. Begitu pula mereka yang terjebak bujuk rayu dan imaji maskulinitas dengan bergabung sebagai komnatas jelas harus mendapatkan treatment khusus selain hukuman. Toh, jika dirunut keberangkatan mereka ke medan konflik pada mulanya berasal celah yang memungkinkan mereka pergi kesana. Ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh negara untuk menutup celah itu.

Pada akhirnya, terlepas dari dilema etis, kontorversi, dan problem teknis-hukum lain soal pemulangan ex ISIS ini, hal terpenting yang bisa kita lakukan sebagai warga negara adalah mendoakan presiden. Semoga beliau mengambli kebijakan yang tepat atas permasalahan ini berdasarkan pertimbangan mendalam tentang apa yang akan dilakukan setelah kebijakan diputuskan entah itu memulangkan atau membiarkan ex ISIS di Syria. Bukan terombang-ambing ragu akibat opini publik. Pak Presiden tidak akan mengikuti kontestasi di tahun pemilu yang akan datang, ini saat yang tepat buat pak Presiden mengambil keputusan melebihi kalkulasi popularitas dan pegaruh elektabilitas dalam pemilu mendatang.

(((ebuset jadi panjang)))

[Twitter Thread 23/06/2018] Seputar Konsumsi (Daging) Anjing

yustisia.net

Terimakasih telah berkunjung !!!! Klik gambar untuk mengenal lebih dekat Yustisia Rahman (Tyan), si empunya blog ini.

Blog ini dikelola oleh Yustisia Rahman. Akrab disapa “Tyan”. Lelaki tulen, tapi dalam korespondensi email dengan orang baru lebih sering disapa “Ibu” atau “Mba”.

Dilahirkan di Sukabumi pagi hari bulan Januari tahun 1985. Sempat tertukar saat dilahirkan dengan bayi perempuan yang sekarang jadi saudara sepersusuannya.

Sejak (kebetulan) menyandang gelar sarjana hukum di tahun 2009, telah menceburkan diri ke dalam aktivitas yang berhubungan dengan hukum lingkungan, kebijakan kehutanan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Selalu berkhayal menjalani usia dewasa awal di dekade 1960-an. Menikmati euforia kebebasan dan utopia keadilan-kesetaraaan yang dihembuskan oleh flower generation, generasi anarkis abad ke-20 yang genuine.

Amat gandrung dengan film dan buku, khususnya yang mengangkat tema seputar perjuangan kelas, sejarah, politik, filsafat, teori kritis, dan hukum. Tapi hobi utamanya sih makan dan tidur.

Kadang menikmati musik, tapi bukan karena selera. Semata cuma biar dapat “suasana”. Itu makanya playlist musiknya banyak diisi oleh folk songs dan lagu-lagu protes tahun 1960-an, lagu-lagu yang dinyanyikan Bob Dylan, Joan Baez, Trio Peter-Paul-Marry, Donovan, Pete Seeger, Barry McGuire, Lennon, dll. Lagu-lagu ini membuatnya “trance” dan membantunya melambungkan khayal hidup ditengah-tengah aktivis anti-war dan civil right movement tahun 60′an, long marchdengan aktivis mahasiswa di Paris tahun 1968, bergerilya kota bersama Andreas Baader, Ulrike Meinhoff dan RAF di Jerman, atau terlibat dalam aktivisme angkatan 66 di Jakarta.

Scripta Manent Verba Volant, proverb Latin klasik yang memotivasi untuk menuliskan lintasan pikirannya dalam sebuah blog. Menulis itu abadi, berbicara itu fana. Kira-kira itu artinya. Blog ini berisi opini prbadi. Mungkin didalamnya terselip inspirasi, tapi hati-hati dengan bumbu agitasi yang juga ditaburkan didalamnya. Selamat membaca dan mengurai kata, semoga kata-katanya mampu “membakar” anda

Salam dan Tabik

***

Profil LinkedIn dapat dilihat dalam tautan berikut:

Yustisia Rahman

Hari Lingkungan Hidup dan Hal-hal yang Bermula Dari Hari Ini 46 Tahun Lalu

Senior dan tutor-tutor hukum lingkungan (di kampus dan luar kampus) selalu bilang begini kira-kira: “Hukum lingkungan itu bergerak sangat dinamis, dan karenanya membuka pengembangan doktrin-doktrin hukum kontemporer yang dipakai gak cuma di disiplin hukum lingkungan saja”. Konsep-konsep macam strict liability sampai pertanggungjawaban korporasi berkembang pada mulanya dalam konteks hukum lingkungan. Maka dari itu menceburkan diri kedalam disiplin ini memang begitu menantang sebetulnya. Gak cuma dituntut buat mengasah kemahiran berhukum untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang nyaris berkembang terus, tapi juga sense of justice, dan to some extent pengetahuan mendasar tentang ilmu lingkungan dan ekologi .

Continue reading “Hari Lingkungan Hidup dan Hal-hal yang Bermula Dari Hari Ini 46 Tahun Lalu”

Sepotong Arab di Pinggiran Sydney

Terletak di sudut “kampung” Arab-nya Sydney Metro, masjid ‘Ali bin Abi Thalib, atau yang dikenal dengan masjid Lakemba ini kokoh berdiri. Masjid ini memang berdiri di Lakemba, sebuah kawasan sub-urban arah barat daya Sydney CBD yang berjarak sekitar 16 km dari pusat kota, atau sekitar 30 menit perjalanan menggunakan kereta jurusan Bankstown (T3). Masjid yang didirikan oleh komunitas Muslim keturunan Lebanon ini merupakan masjid terbesar di Australia. Bisa dibilang masjid ini merupakan pusat aktivitas kegiatan keislaman di kota Sydney. Masjid ini juga memberikan pelayanan seperti pemulasaran dan shalat jenazah, tak pelak masjid ini selalu dirujuk oleh umat muslim yang sedang berada di kota ini setiap mereka membutuhkan pelayanan atau ritual muslim lainnya selain shalat berjamaah.

Masjid Lakemba saat perayaan Idul Adha 2016 (dok. pribadi, 2016)

Interior ruang shalat Masjid Lakemba (dok. pribadi, 2016)

Kawasan Lakemba yang menjadi tempat berdirinya masjid ini memang dikenal sebagai kawasan dengan populasi Muslim terbesar di kota Sydney. Sebagian besar merupakan warga Arab dari Lebanon, Iraq, Syria. Ada pula mereka dari wilayah Asia Selatan khususnya Bangladesh dan Pakistan. Bisa dibilang kawasan ini merupakan tempat tinggal imigran muslim yang memutuskan untuk mengadu nasib di benua ini.

Pawai Hizbut Tahrir di salah satu sudut jalan Lakemba CBD (dok. pribadi, 2016)

Berjalan-jalan di kawasan ini, anda akan menemukan suasana yang berbeda dari kawasan lain di kota Sydney. Saat saya pertama kali pindah ke sini saya merasa seperti meninggalkan Australia menuju salah satu negara Timur Tengah atau kota di pinggiran Karachi. Pria-pria berjenggot menggunakan jubah atau shilwar-khamiz, semacam baju koko dan terusan yang lazim dipakai orang-orang di Pakistan/ Afghanistan, menjadi pemandangan yang hampir tiap hari saya temui. Belum lagi muslimah berjilbab, mulai dari yang biasa aja sampai model burqa’ bercadar. Suara orang bercakap-cakap dalam bahasa Arab, Farsi, atau Bengali juga jadi santapan sehari-hari. Toko-toko dan restoran di sini juga penuh oleh ragam kebutuhan dan panganan yang khas Timur Tengah atau Asia Selatan. Saya seringkali berkelakar, di Australia ini muslim akan sulit mencari makanan halal, tapi tidak di Lakemba, sebab disini justru amat sulit mencari makanan haram >.<

Dengan demografi seperti ini, tidak mengherankan jika bermunculan masjid sebagai penunjang sarana beribadah warga musim yang cukup banyak di kawasan ini. Sekurang-kurangnya ada 2 masjid besar dan beberapa musholla yang tersebar di Lakemba. Semua tempat ibadah itu didirikan oleh komunitas masing-masing. Ada Musholla yang merangkap jadi semacam Islamic Center yang didirikan orang Indonesia, ada masjid cukup besar di atas blok pertokoan/restoran yang dikelola orang Bangladesh, dan masjid Lakemba, masjid terbesar yang dikelola oleh Asosiasi Muslim Lebanon. Meski bisa dibedakan dari pengelolanya, masjid-masjid ini terbuka untuk semua orang, muslim dan non-muslim, terutama Masjid Lakemba yang memang sudah jadi semacam tourism spot.

Mesjid yang dikelola Komunitas Bangladesh, terletak di lantai 2 komplek pertokoan di seberang Stasiun Lakemba (dok. pribadi, 2016)

Menjadi muslim di negeri ini jelas berbeda dengan di tanah air dimana muslim menjadi kelompok mayoritas. Apalagi di Australia saat ini berkembang pula politik sayap kanan yang memadang kelompok imigran, khususnya yang kebetulan beragama islam, secara peyoratif. Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika tahun 2014 lalu terjadi serangan teroris tunggal oleh imigran musim keturunan Arab di Martin Place, salah satu kawasan bisnis di pusat kota Sydney. Sentimen negatif terhadap kelompok muslim menjadi hal yang sulit dihindari.

Untungnya ini Australia. Kenapa begitu?

Meski gerakan politik sayap kanan tumbuh belakangan ini, sepengamatan saya ini tidak mewakili pandangan kebanyakan warga Australia yang berfikiran terbuka, pluralis, dan toleran terhadap perbedaan. Selepas terjadinya serangan teroris tahun 2014 lalu, muncul kekhawatiran serangan balasan atau ujaran dan tindakan kebencian kepada kelompok muslim, khususnya muslimah berhijab yang dapat dengan mudah dikenali identitas religiusnya. Namun kehawatiran ini tidak pernah benar-benar terjadi. Musababnya, ekspresi solidaritas yang ditunjukan oleh warga Australia yang non-muslim, yang menangkap kecemasan saudara-saudara mereka yang muslim akan adanya persekusi pasca serangan teror. sebuah hashtag twitter dengan tajuk #illRideWithYou muncul dan menjadi viral. Sebuah gerakan untuk menawarkan teman-teman muslimah rekan perjalanan pulang di kereta, bus dan sarana transportasi lainnya agar mereka tidak takut terhadap persekusi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasca serangan teror. sebuah inisiatif kemanusiaan yang bikin mata meleleh.

Billboard layanan jasa pengurusan Zakat di Lakemba CBD (dok. pribadi, 2016)

saya juga percaya kalau Islamophobia tidak hanya dikecam tapi juga dianggap kejahatan serius negeri ini. Hal ini saya lihat misalnya di kampus saya (University of Sydney) ketika terjadi pengrusakan sarana ibadah di musholla kampus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat kampus sedang libur. Pihak kampus tidak hanya mengecam tapi juga melakukan pengusutan dan meningkatkan keamanan mahasiswa muslim dan sarana ibadah mereka di kampus  dengan menambah kamera pengawas dan akses untuk menghubungi pihak keamanan kampus. Semua itu cukup meyakinkan saya kalau rasisme dan islamophobia bukan bagian dari kultur warga Australia yang pluralis, terbuka, egaliter dan bertoleransi pada perbedaan. Hal yang tidak terlalu mengagetkan buat saya, menilik catatan historis gerakan emansipasi yang diinisiasi oleh generasi pertama bangsa Eropa dibenua ini :anak keturunan para terpidana kerajaan lnggris yang dibuang ke Australia di abad 17. Meski mereka juga masih menyimpan catatan serius soal perlakukan pada masyarakat adat asli Australia yang dijuluki “Aborigin” itu. Persoalan yang masih bagai api dalam sekam bahkan sampai saat ini (soal ini kayaknya harus dibuat di tulisan terpisah)

Australia adalah tempat yang menyenangkan. Negeri ini adalah sebuah melting pot, tempat bertemu dan membaurnya kebudayaan lintas bangsa dan keyakinan. sebuah negara sekuler yang demokratis yang menjamin hak semua orang  untuk mengartikulasikan keyakinannya selama itu tidak merugikan pihak lain. Di negeri ini saya melihat sekilas bagaimana orang-orang dari suatu bangsa yang besar mencoba mengatasi perbedaan-perbedaan, mengenyahkan prasangka, dan maju bersama sebagai bagian dari sebuah negara besar: Australia.

 

-Lakemba, bulan puasa tahun 2016

 

Bukan Sekedar Demokrasi Kotak Suara, Mengenang Pancasila 1 Juni 1945

“Prinsip No. 4 Sekarang saya usulkan…yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka…Di Amerika ada suatu Badan Perwakilan Rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela?

Tidakkah di seluruh Benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya…adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah politieke democratie saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, -tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali…

Saudara-saudara, saya usulkan: kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek ekonomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!

…Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

 

(Ir. Soekarno, 1 Juni 1945 dihadapan peserta sidang Dokuritsu Zyunbi Inkai/Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Sumber: Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945, (SETNEG RI, 1995), Hal 62-63

kredit gambar: disini

Prof Dawam “menyelamatkan” Pasal 33

Prof. Dawam Rahardjo. Saya tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Cuma tau kalau beliau dulu pimpinan LP3ES, organisasi masyarakat sipil yang di masa Orde Baru menerbitkan jurnal berpengaruh “Prisma”, yang tidak cuma jadi tempat orang melakukan diskursus akademik, tapi juga jadi pegangan buat mereka yang bergiat dalam gerakan pro-demokrasi. Ada lagi yang bikin nama Prof Dawam sangat familiar buat saya: skripsi sarjana 10 tahun lalu. Gara-gara mencoba menulis tentang konstitusionalitas sistem pereknomian, saya jadi harus sering membuka risalah  sidang pembentukan UUD 1945 dan terutama risalah sidang amandemen UUD 1945 dalam kurun 2001-2002. Dan dari situ lah saya jadi tau, kalau Prof. Dawam Rahardjo ini salah satu ahli yang masuk dalam Panitia Ad Hoc I (PAH I)  yang bersama-sama anggota MPR mendiskusikan rumusan penting untuk perubahan konstitusi kita, terutama yang berkenaan dengan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial: Pasal 33 dan 34.

Singkat cerita, dari risalah sidang amandemen UUD 1945 dan terutama dari buku karangan Prof. Mubyarto (Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, 2001) yang merekam proses pembahasan dan keresahan beliau atas upaya “mempreteli” Pasal 33, saya juga jadi tau kalau Prof. Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo ini ada dalam kubu ahli di PAH I yang menghendaki agar Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan rumusan aslinya tetap dipertahankan.Selain Prof. Mubyarto yang jadi ketua tim ini serta Prof. Dawam Rahardjo sebagai anggota, termasuk dalam keanggotaan PAH I adalah ekonom (alm) Dr. Sjahrir, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Bambang Sudibyo dan 2 srikandi ekonom brilian: Dr. Sri Mulyani dan Dr. Sri Adiningsih.

Dua yang terakhir ini, bersama dengan Dr. Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, dalam risalah-risalah sidang dan pemberitaan media yang saya temukan, merupakan kelompok ekonom yang gencar mendorong agar Pasal 33 UUD 1945 rumusan asli para pendiri bangsa dihapuskan. Secara ringkas, dalam pandangan kelompok ini “asas kekeluargaan” (Pasal 33 ayat (1)) dan “penguasaan negara” atas apa yang oleh Prof. Jimly Asshiddiqie sebut sebagai “sumber-sumber kemakmuran” yakni “cabang produksi penting bagi negara” serta “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya” (Pasal 33 ayat (2) dan (3)) hendaknya dihapuskan. Dalam pandanga mereka, selain karena Pasal 33 sudah outdated, rumusannya tidak jelas, dan karenanya rentan diselewengkan sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru.

Perbedaan pandangan diantara para pakar yang berpokok pada soal perlu tidaknya meempertahankan Pasal 33 rumusan asli ini oleh Prof. Mubyarto dianggap sudah sangat prinsipil, ideologis, dan tidak mungkin lagi dimediasi. Perbedaan pandangan yang tajam ini berkembang menjadi polemik yang panas dan berujung pada mundurnya Prof.Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo dari PAH I MPR pada tanggal 23 Mei 2001. Sayangnya sorotan publik saat itu, setidaknya dari penelusuran arsip media yang saya temukan, tidak sebesar sorotan pada perdebatan tentang dasar negara yang sedikit banyak diulas dalam proses amandemen Pasal 29 UUD 1945.

Dari bacaan atas risalah sidang, kesan yang saya tangkap adalah Pak Muby (panggilan Prof. Mubyarto) dan Pak Dawam meninggalkan arena dengan kepala tegak. Mereka tidak ingin kehadiran mereka menjadi legitimasi atas upaya mempreteli demokrasi ekonomi a la Pasal 33 yang dicita-citakan Bapak dan Ibu Pendiri Bangsa. Mereka berdua bertarung habis-habisan memberikan argumen mengenai urgensi mempertahankan Pasal 33 UUD 1945 versi asli, yang oleh Goerge McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia (1952) dianggap sebagai sintesa dari semangat anti kolonialisme, kolektivisme masyarakat adat/desa, sosialisme, dan Islam.

Dalam pandangan akhirnya Pak Muby berpendapat bahwa tidak tercapainya kesejahteraan rakyat bukan karena tidak memadainya konsep demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945, tapi karena penguasa sejak zaman Seokarno dulu belum pernah menerapkannya secara sungguh-sungguh. Beliau mengutip Ketetapan MPR No XVI/MPP/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, yang dalam pandangannya adalah pengakuan kekeliruan penerapan Pasal 33 oleh negara dan komitmen politis untuk memperbaikinya. Pak Muby, agaknya dengan nada sentimentil dan kekecewaan menyatakan begini di sidang PAH I yang terakhir diikutinya:

“…Kesimpulan kita adalah bahwa terjadinya pengurasan kekayaan alam bukanlah [karena] ketentuan Pasal 33 tidak memadai atau karena kesalahan Pasal 33 tetapi karena dasar demokrasi ekonomi benar-benar telah dilanggar atau tidak dilaksanakan. Perubahan dan tertib pembahasan dan perdebatan sengit di antara anggota Tim Ahli Bidang ekonomi, khususnya perlu tidaknya Pasal 33 diamandemen, seakan-akan mengisyaratkan bahwa jika Pasal 33 tidak diamandemen maka krisis ekonomi tidak akan pernah teratasi, KKN akan terus merajalela…”  (Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Hal. 377-378)

Sepertinya mundurnya Pak Muby dan Pak Dawam dari tim benar-benar mempengaruhi anggota MPR yang pada akhirnya memutuskan untuk mempertahankan rumusan asli Pasal 33 yang berisi 3 ayat itu dengan penambahan 2 ayat mengenai asas-asas penyelenggaraan perekonomian nasional dan mandat penyusunan undang-undang yang mengaturnya. Bisa jadi ini jalan tengah yang diambil oleh MPR, namun sebagaimana telah diwanti-wanti oleh Prof. Sri Edi Swasono (ekonom UI, menantu Bung Hatta dan tokoh Ekonomi Pancasila lainnya), penambahan dua ayat dalam Pasal 33 itu bisa menjadi “kuda troya” yang melemahkan demokrasi ekonomi a la Pasal 33 terutama dengan pencantuman “asas efisiensi” di ayat (4). Selain itu, menurutnya, restrukturisasi Bab yang memuat Pasal 33 dan Pasal 34 (tentang kesejahteraan sosial) dalam satu Bab menjadi  “BAB XIV PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL” dikhawatirkan menjadikan urusan kesejahteraan sosial semata derivat dari aktivitas perekonomian.

Apapun itu, tetap dipertahankannya rumusan asli Pasal 33 saya rasa tetap membuka ruang bagi penerapan demokrasi ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan bapak dan ibu pendiri bangsa. Terlebih bagi advokat publik dan pegiat hak-hak masarakat yang tetap bisa menggunakan dalil Pasal 33 (asli) saat mengajukan konstitusionalitas undang-undang ke Mahkamah Konstitusi seperti yang selama ini sudah dilakukan dalam berbagai pengujian undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya alam: Kehutanan, Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan, Sumber Daya Air dan lainnya. Dan atas semua itu, kita harus berterimakasih pada dua ekonom kerakyatan yang gigih mempertahankan Pasal 33 (asli): Prof. Mubyarto yang telah berpulang pada tahun 2005, dan Prof. Dawam Rahardjo yang baru saja berpulang tadi malam, 30 Mei 2018.

kredit gambar: disini

 

 

 

 

 

    

 

 

 

BEM UI, Kartu Kuning, dan Pengalaman Gw di BEM UI

Gw mau ikutan mbacot soal BEM UI dan “insiden” kartu kuning kemaren, ini bakal panjang banget dan kayaknya lebih kaya refleksi gw waktu sempet aktif di BEM UI.

Yang gak punya kerjaan bisa baca tulisan ini hahahahaha

Pertama2 gw mungkin harus bikin disclaimer: gw pernah aktif di BEM UI, gw bukan KAMMI (gak ada KAMMI di UI waktu itu, gak tau sekarang) tapi tahun2 sebelum ikut BEM UI (sekitar 2006/2007) bisa dibilang itu terakhir kalinya gw punya hubungan dengan kelompok the so-called dakwah kampus (sebagai anak muda yang ketika itu dalam pencarian identitas gw rasa wajar aja pernah berasosiasi dengan berbagai macam kelompok ya. Bahkan kabarnya Munir saja sebelom jadi human rights defender pas mahasiswa pernah gabung grup salafi yang lebih gimanaaa gitu dari anak rohis or dakwah kampus). Jadi bisa dibilang, gw masuk BEM UI ketika itu sebagai seorang “outsider”, bukan orang yang “di-plot” oleh the so-called aktivis dakwah kampus buat ada disana. Waktu kampanye ketua BEM UI waktu itu gw malah bantu2 calon ketua BEM (dari kelompok yang sama) yang gw yakin memang “diskenariokan” buat kalah wkwkwkw…yah gw rasa sekarang mereka juga gak malu2 lagi kok buat akui soal “dominasi” mereka dalam politik kampus dan afiliasi mereka ke PKS, partai politik yang pendirinya sebagian adalah senior2 mereka dalam gerakan yang sama. Anekdot “botol kecap saja kalau ditunjuk jadi ketua BEM pas Pemira (pemilu kampus) pasti jadi ketua BEM” memang ada benernya. Ini adalah salah satu hal yang bikin gw (mantan anak rohis SMA yang sudah baca Madilog pas SMA dan somehow diam-diam mengidolakan Che Guevara ketimbang tokoh2 islam wkwkwkw) memutuskan untuk benar2 keluar dari pengaruh kelompok ini. Gw anggap itu masa pencarian jati diri, dan untuk bisa sampai di titik gw sekarang (a proud secular, liberal en leftist wkwkwkw), gw merasa itu tahapan yang gw harus lewati sih. Tidak ada penyesalan dan tidak (perlu) harus merasa malu dengan itu. Taun2 sebelum kurun 2006-2007 itu bener2 terakhir kalinya gw bersentuhan dengan ide2 dakwah kampus dan kelompok dibelakangnya BEM UI ini. Waktu itu gw malah lebih sering main ke Jalan Tegal Parang en beberapa bulan sebelom lulus sempet mondok belajar bantuan hukum struktural di Jalan Diponegoro 74, secara teknis dan idologis bersebrangan dengan kelompok akhi dan ukhti ini hehe.

Oya waktu itu gw masuk BEM UI (seinget gw sih) karena diminta. Awalnya diminta jadi staff ahli ketua BEM UI, yang dalam keyakinan gw adalah posisi yang sangat gak berguna hahahaha…makanya gw minta agar ada restrukturisasi. Posisi staff ahli dihapus, diganti dengan badan baru dalam tubuh badan pengurus harian BEM UI namun dengan kedudukan yang sama dengan staff ahli di kepengurusan BEM sebelumnya (langsung dibawah kendali ketua BEM dan diatas semua kepala departemen/badan lain). Dan gw minta privilege buat milih sendiri staff gw ( to some extent, ini bikin orang2 yang lama “berkarir” di BEM UI agak bagaimana gitu sama gw dan tim yang gw pilih..karena dalam bayangan mereka posisi gw harusnya berperan sebagai staff ahli dan orang2 dalam lingkaran staff ahli ini harus orang2 senior yang mengayomi mereka..sementara gw milih orang berdasarkan kriteria yang gw butuhkan untuk bikin badan baru: Pusat kajian dan studi gerakan alias PUSGERAK yang sering diplesetin jadi PUJASERA alias pusat kajian serba ada (yang mana gw gak keberatan dan gak merasa tersinggung hahahahah). Staff2 “karir” di BEM UI jaman gw yang pernah akif di BEM UI sebelumnya kayaknya agak terganggu ketika “staff ahli” mereka diisi outsider yang milih orang2 yang asing dan berasal dari luar zona nyaman mereka, dua orang diantaranya malah itungannya anak maba, mahasiswa baru yang baru injek tingkat dua waktu itu..yang gw pilih ya karena mereka punya kualitas hahahahaha. ybs ini (Moch Faisal Karim) sekarang kayaknya jadi scholar yang mumpuni di bidangnya. Oya gw waktu itu minta juga kakak Shofwan Al Banna Choiruzzad II yang juga seorang scholar yang kompeten sekarang buat gabung di pusgerak. kadang kalo lagi ngobrol sama mereka gw suka gak mudeng dan belaga sok ngerti aja wkwkwkw..otak mereka terlalu encer kayaknya hahahahaha

Wait, ini disclaimer jadi panjang amat. Gpp deh biar apa yang gw tulis berikut bisa dipahami dalam konteks dan perspektif yang tepat.

Pertama, tentang BEM UI dan aksi massa (demo maksudnya)
Niat gw masuk BEM UI waktu itu sebetulnya didasari oleh rasa dongkol sama the so-called aktivis dakwah kampus yang technically mengendalikan BEM UI dari sejak pertama kali berdiri sekitar tahun2 98-99an. Kadang mereka melakukan hal yang benar dan memang harus dilakukan dengan mengarahkan BEM UI pada jalur yang seharusnya macam periode-periode setelah reformasi (ketika Senat Mahasiswa UI akhirnya bergaanti jadi BEM UI). Pada kasus tertentu mereka juga “menggerakan” BEM UI ke arah yang tepat dalam penyikapan2 kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat. Namun kebanyakannya, seenggaknya dalam pandangan gw, arahan dari mereka memiliki tendensi untuk menopang agenda politik dari partai yang secara kultural dan ideologis berafiliasi sama mereka: PKS. Ini makin kentara ketika demokrasi kita pasca reformasi mulai berkespresimen dengan otonomi daerah, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. Makanya gw jengah betul ketika BEM UI digerakan untuk memelototi pilkada depok tahun 2005an dimana calon PKS waktu itu maju. Atau waktu pilkada Jakarta taun 2008an ketika adang darojatun didorong oleh PKS buat jadi DKI 1..duh amit2 deh. Agenda (politik) BEM UI meski secara subtle emang kentara betul ketika itu jadi bagian dari perpanjangan agenda politik diluar kampus . Kalaupun mereka tidak directly dukung kontestan yang disokong PKS, dalam pandangan gw BEM UI harusnya gak jadi macam volunter pemantau pemilu, ada hal lain yang lebih substantif ketimbang itu dan jauh lebih penting dari pada jadi bagian dari sekrup proses politik elektoral, yang oleh Wiji Tukul secara satir diledek:“Akankah menjadi bertambah berasmu setelah suara dihitung…pemilu o pilu pilu pilu” hehehe.

Jadi balik ke awal, gw masuk ke BEM UI dengan menawarkan agenda yang kemudian dikenal pada masa itu sebage platform gerakan. Intinya adalah: menggerakan BEM UI untuk fokus pada perjuangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. BEM UI gak perlu memelototi agenda2 pemilu yang lebih ke hak-hak sipil-politik (well, pada masa itu gw harus akui kalau gw merasa HAM sipol itu kanan banget dan HAM Ekosob yang kiri itu yang sebenar2nya HAM. Seiring berjalan waktu dan pendidikan yang gw dapat ini jelas pandangan yang super keliru. HAM itu saling terkait sipol maupun ekosob). Pernah ada kawan Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang HTI itu menyindir platform gerakan Hak Ekosob gw itu sebagai gerakan dengan ontologi perut. Gw sih gak keberatan dengan itu. Memang menurut gw (waktu itu) lebih penting berjuang untuk bikin orang gak laper, bikin orang bisa akses pendidikan, bikin orang bisa dapat layanan kesehatan yang terjangkau berkualitas ketimbang berjuang buat memastikan pemilu berjalan dengan jurdil hahahahaha. Dalam keyakinan gw, kepala orang bisa dan pasti berbeda2. Tapi soal perut, semua pasti sama: soal lapar pasti sama antara perut orang islam sama orang atheis, sederhananya begitu wkkwkwkwkw (iyes ini jelas pandangan yang keliru dan terlalu simplisistik, gw anggap ini bagian dari pembelajaran dan pendewasaan)

Jadi bagaimana perjuangan hak ekosob itu? Praksisnya gw menawarkan agar BEM UI harus jeli soal ekonomi politik dan melek anggaran. Fase-fase penting dalam proses penyusunan APBN itu menjadi fokus utama yang harus disoroti oleh BEM UI. Isu2 penting soal perdagangan internasional dan negosiasi-negosiasinya harus jadi santapan utama aktivis BEM UI. Dengan pola pendekatan begini, dalam keyakinan gw BEM UI gak perlu lagi bersikap reaktif ketika, sebut misalnya pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam pandangan gw, kalo BEM UI bisa baca nota keuangan dan RAPBN, semua hal yang disebelin mahasiswa: kenaikan TDL, BBM bisa diantisipasi sejak pertama kali direncanakan sama pemerintah dan DPR selaku otorisator anggaran.

Langkah berikutnya yang paling penting dalam agenda perjuangan Hak Ekosob ini versi gw waktu itu adalah: jangan melulu mengandalkan demontsrasi dan aksi massa. Waktu itu gw ingin “menyadarkan” aktivis BEM UI dan pendukung2nya (yang memang pada kenyataannya adalah aktivis dakwah kampus atau suporternya) kalau perjuangan mengubah kebijakan publik itu gak cuman bawa ratusan orang demo, nyanyi-nyanyi dan orasi depan istana atau komplek DPR. Long Macrh dan pretending kalo kita mau ribut sama polisi. Cara begitu mungkin relevan sekali dua kali, cuman jadi basi kalo itu melulu yang dikerjakan. Gw bener2 kaget dan shock ketika sudah hampir sebulan di BEM UI, salah seorang anggota BPH BEM UI (kepala departemen) nyindir gw, kira2 begini: “Ayo dong kapan ini kita demo, udah lama ini gak olahraga” (dengan senyum2 dan ambil posisi stretching kaya mau olahraga)…..ebuset dalam pikiran orang ini demonstrasi dikiranya olahraga yang bisa dilakukan seenak jidat wkwkwkwkw. Pas diawal itu kadang gw mikir: kalo mau demo kita mau demo apa? Agendanya apa? Terus kenapa harus milih demo (yang bawa massa)? Apa gak ada pilihan lain emangnya? Gw sepakat kalau gerakan mahasiswa gak boleh tergantung momentum, cuman yang jangan keliatan bego juga kaya tiba2 bikin heboh dengan aksi massa yang gak jelas juntrungannya.

Berbekal buku panduan advokasi kebijakan publik yang ditulis Alm. Mansour Faqih, Pak Roem Topatimasang dkk gw bilang sama temen2 kalo ada buanyak model yang bisa digunakan buwat advokasi kebijakan publik. Dan terlebih kita saat ini gak hidup di era ORBA yang memang membuat gerakan harus berjalan secara klandestin dan konfrontatif. Kita hidup di era dimana demokrasi sudah mulai berjalan dalam relnya. Kita punya Mahkamah Konstitusi dimana kita bisa mengajukan klaim sebuah perundang-undangan melanggar konstitusi, kita punya akses ke parlemen buat nanya2 progress legislasi atau penyikapan parlemen atas kasus2 kontroversial dsb. Menggerakan massa dalam bentuk demonstrasi sekali waktu mungkin perlu dilakukan, cuman dalam pandangan gw ketika itu, hal itu gak lebih dari sekedar penunjang. Gerakan mahasiswa harus kreatif dan memanfaatkan semua peluang. Hal ini membuat BEM UI harus kerja lebih keras. Karena skill yang dibutuhkan buat ini gak Cuma kemampuan mengorganisasi massa tapi kemampuan membaca arah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Artinya? Aktivis2 BEM UI harus lebih pinter, lebih sering baca koran, jurnal, dan buku2 teks yang bisa memperkaya argumen ketika mengkritik kebijakan pemerintah.

Singkatnya selain harus militan, aktivis BEM UI jelas harus lebih pinter (seacara akademik) dibanding mahasiswa kebanyakan. Ya gak mungkin kan lu mau fight di MK cuman modal semangat kalau UU Badan Hukum Pendidikan itu akan bikin sekolah makin mahal…ya lu harus belajar Hak Atas Pendidikan itu apa, lu harus tahu model2 badan hukum kaya bagaimana, komparasi dengan negara lain dsb. Kondisi ini membuat aktivis BEM UI gak Cuma jago bikin flyer2 propaganda tapi juga bikin makalah, yang berbobot ya pastinya !!!!!

Maka pas gw baca berita ketua BEM UI bikin aksi yang menurut gw teatrikal dengan ngacungin kartu kuning ke Jokowi pas dia kasih speech di Balairung, secara metode, gw anggap ini keren. Artinya mereka sudah mempersiapkan ini secara matang, ada isu yang mereka bawa, dan gak perlu makan banyak resources biar aksi mereka diperbincangkan khalayak en dapat sorotan media.

Model-model aksi teatrikal dalam ruangan gini biasanya dilakukan dengan nyelundupin spanduk buat dibentangkan ketika tokoh yang diincar berbicara atau yang paling ekstrim ngelempar pie atau sepatu macam dulu Bush ditimpuk sepatu sama jurnalis Iraq yang datang ke konferensi pers nya hehehe. Entah siapa yang cetuskan ide semprit peluit dan kasih kartu kuning ini, yang jelas ini bentuk aksi teatrikal yang gak cuman menyindir tapi juga unik. Untuk urusan ini gw kasih jempol ke mereka.

Kedua, tentang BEM UI, Papua, dan pengabdian kemasyarakatan…

Ada alasan kenapa nama badan yang gw bikin itu pakai embel2 “Studi Gerakan”, pada masa itu gw lagi gandrung2nya sama buku2 advokasi dan buku2 tentang gerakan petani dan reformasi (revolusi) agraria di Amerika Latin. Buku2 terbitan INSIST (yang akhirnya gw bener2 berinteraksi bahkan bikin program bareng dengan organisasi ini sekarang) jadi santapan sehari2 gw. Dengan semangat menggebu2 dan diobori oleh buku2 itu, gw memperkenalkan kalo “ada loh model lain dalam mendorong perubahan”. Tak bisa dipungkiri, saat itu gw kayaknya terbuai romantisme pejuang2 gerilya macam Che dan Sub-Marcos dengan Zapatista-nya. Gw bilang sama temen2 waktu itu kalau intelektual itu harus kaya Sub-Marcos, gw lupa nama aslinya siapa cuman kabarnya dia profesor filsafat gitu di Mexico, bukan asli masyarakat adat namun menghabiskan waktu berlama2 dengan mereka, mendapat kepercayaan dari mereka, “mendidik” mereka dengan gerakan perlawanan yang mencerahkan, dan akhirnya jadi juru bicara mereka dalam perjuangan bersenjata (kemudian perjuangan politik via komunike2 yang puitis) melawan kediktatoran dan terutama (ketika itu) Neo-Liberalisme yang mengancam kehidupan berbasis adat mereka dan lingkungan hidup/hutan tempat mereka tinggal.

Sub-Marcos ini bener2 menginspirasi gw. Dalam pandangan gw, dalam setiap aksi massa-nya BEM UI selalu mengatasnamakan “rakyat Indonesia”. gw kadang suka bertanya2, apa bener BEM UI itu representasi “rakyat Indonesia”. Gw juga tersentuh sama pemikiran Soe Hok Gie yang intinya kira2 mendidik rasa cinta tanah air itu bukan dengan slogan, tapi dengan mengenal dan tumbuh bersama masyarakat. Teladan Subcomandante Marcos dan petuah Soe Hok Gie ini membuat gw berpikir kalau program2 pengabdian kemasyarakatan (Pengmas) di BEM UI harus diarahkan sejalan dengan agenda politik BEM UI. Well, kegiatan2 Pengmas di BEM UI sebetulnya bukan hal baru. BEM UI ini rajin betul bikin beragam kegiatan sosial mulai dari Bakti Sosial, khitanan dan nikah massal, bantuan bencana (macam waktu Tsunami melanda Aceh dulu, BEM UI kirim grup relawan kesana) dan berbagai kegiatan sosial yang sifatnya insidental.

Nah waktu gw jadi staff ahli alias Pusgerak itu, gw menyarankan agar BEM UI punya semacam kegiatan pengabdian kemasyarakatan yang gak “hit and run”. Yang habis selesai acara gak pernah balik lagi ke lokasi kegiatan. Tapi tinggal dan menetap disana dalam kurun waktu tertentu. Belajar bersama masyarakat dan bersama-sama memberdayakan diri secara sosial, politik, dan ekonomi. UI pada waktu itu memang gak punya kemewahan program KKN macam yang dicetuskan Bapak Hukum Lingkungan Indonesia, (alm) Prof. Koesnadi Hardjasoemantri di UGM. Jadi di BEM UI ketika gw ada disana itu, kami bersama-sama merumuskan program Community Development (Comdev) yang mirip2 KKN.

Lokasi program Comdev ini memang bukan di Papua atau di wilayah adat suku Asmat seperti sindiran paduka jang mulja bapak presiden dan hulubalangnya. Ya yang logis aja lah, namanya mahasiswa kan harus kuliah, dan secara teknis anak UI ketika itu gak ada program KKN, jadinya ya gak memungkinkan di deploy ke lokasi yang jauh dari kampus dengan benefit perolehan kredit (SKS). Lagi pula, kalau mau buka mata dan telinga lebar2, gak jauh dari pusat kekuasaan masih banyak kok kantong2 kemiskinan dimana Gini Rasio itu bener2 bisa keliatan gak cuman sekedar dari grafik, data atau angka2 statistik.

Waktu itu lokasi Comdev dilakukan di daerah Leuwinanggung, yang secara administratif berada di perbatasan 3 wilayah: Depok, Jakarta, dan Bekasi. Program ini secara teknis di selenggarakan oleh Departemen Pengmas dengan supervisi langsung oleh staff ahli a.k.a Pusgerak: Kawan gw om Gianto Gie (yang sekarang masih konsisten dengan program pendidikan kritis buat anak2 di sekitaran tempat tinggalnya) dan om Muhamad Sowwam (yang sekolah tinggi2 sampai Paris dan balik ke Indonesia inisiasi gerakan mulia yang memastikan akses air bersih buat rakyat tjilik..agen SDGs banget deh wkwkwkw). Dalam program ini pun gw belajar banyak tentang masalah2 kelompok miskin kota. Belajar banyak dari Om Gianto dan Om Sowwam tentang model2 pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan (Waktu itu kita lagi gandrung juga sama model Grameen Bank-nya Moh. Yunus si Nobel Peace Prize Laureate itu).

Pas gw keluar dari BEM UI dan (akhirnya) lulus dari UI, gw denger program ini masih sempat berjalan beberapa tahun. Bisa dibilang ini memang eksperimentasi pada awalnya. Menjadikan kelompok yang kami damping waktu itu sebagai salah satu basis dukungan untuk gerakan politik BEM UI. Gak bisa dipungkiri model begini macam gerakan sosial sih, macam pendampingan kelompok buruh dsb. Meski gak seperti yang gw pikirkan pada awalnya, seenggaknya program pengabdian kemasyarakatan model gini jadi pembelajaran kami semua waktu itu. Hal ini dan pendekatan dalam aksi yang gw jelaskan sebelumnya diatas mensyaratkan aktivis BEM UI buat lebih banyak menghabiskan waktu di perpus dan kampung, kalau lagi gak sibuk kuliah di kampus.

Jadi, ketika Pak Pres dan suporter-nya nyindir2 soal BEM UI dikirim ke Papua, menurut gw ini salah alamat. Mending pada silaturahmi dulu ke Pusgiwa, tanya2 pada apa saja sih anak BEM UI ini. datengin mereka di markasnya BEM UI, lokasinya di sebrang stadion UI yang suka dipake om Andhika Bagol Akbar latihan lari (dari kenyataan?)

Ketiga, tentang BEM UI antek partai politik tertentu

Nah ini yang terakhir. Gw gak tahu afiliasi politik ketua BEM UI saat ini, gak kenal juga sama orangnya. Sudah luama banget gw gak main ke kampus. Jadi gak fair kalau asosiasi BEM UI dengan gerakan dakwah kampus (dan PKS yang jadi pelabuhan politik aktivis2 dakwah kampus) yang gw sampaikan di awal tulisan ini diberlakukan buat BEM UI zaman now. Jadi soal ini gw no comment.

Tapi apapun itu, mau si ketua BEM UI ini bagian dari aktivis dakwah kampus atau bukan (ini mungkin saja, karena gw denger pernah ada kejadian setelah gw lulus ketua BEM UI beberapa kali dipegang bukan oleh orang yang di plot oleh gerakan dakwah kampus), menurut gw orang yang mempermasalahkan afiliasi politik BEM UI dan ketua BEM UI ini adalah orang yang gimana ya….kampungan, kurang baca, en kurang wawasan. Hahahahahahaha

Pandangan kalo kampus harus netral dari politik (praktis) itu warisan pola pengekangan kebebasan berpikir dan akademik di kampus yang digagas oleh Soeharto dan alm. Prof Daud Jusuf (yang somehow gw merasa ini ironis banget, kok bisa2nya belio gagas ini yak dulu). Pandangan ini memang dibuat biar kampus gak banyak ngerecokin pemerintah macam era 1965-1974. Semua anasir2 yang punya potensi ngerecokin kekuasaan pemerintahan harus dijinakan, ini sejalan dengan dongen trilogi pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan.
Orang2 yang masih merasa bahwa punya afiliasi politik itu tabu buat mahasiswa dan civitas academica menurut gw tergolong orang yang belom bisa move on dari NKK/BKK jaman orba. Coba lah itu gadgetnya dipake buat googling gerakan mahasiswa di berbagai negara. The very famous gerakan mahasiswa di Paris tahun 1968 itu gak bisa lepas dari asosiasi gerakan mahasiswa sama kekuatan2 oposisi termasuk diantaranya Partai Komunis Perancis dan partai2 Sosdem. Atau kalau lupa sejarah, itu Soekarno bisa digulingkan karena ada aliansi taktis antara mahasiswa dengan TNI AD selaku salah satu elemen dari Sekber Golkar (yang ironisnya dibuat sama Soekarno). Bahkan the famous Soe Hok Gie yang dicitrakan anti kekuatan politik ekstra kampus di filmnya Riri-Mirleas aja pada hakikatnya anak Gemsos, organisasi mahasiswa yang berafiliasi sama Partai Sosialis Indonesia-nya Sjahrir. Di era 65-an itu, Gie bergerak dibawah supervisi Soedjatmoko, salah satu kader PSI.

Gw juga mau cerita pengalaman gw waktu kuliah di kampus kedua gw: Univ. Of Sydney. Ini kampus ampun deh anak2nya. Tiap minggu (biasanya hari Rabu) ada saja demo-nya. Mulai dari demo soal kebijakan2 kampus yang bikin biaya kuliah makin mahal, sampai rencana kampus buat menghapus beberapa program studi demi meningkatkan ratting dan ranking (kampus gw ini tertua di ostrali tapi sayangnya Cuma ada di ranking ke-3 dibawah ANU dan UniMelb, konon penyebabnya ada prodi2 yang gak menyumbang naiknya ranking ini). Pernah ada kejadian gw lagi di perpus jam 6 sore, tau2 rame banget di pintu masuk. Rupanya ada penghadangan salah satu tokoh partai liberal (partai berkuasa) yang ada acara di kampus.

Univ of Sydney Union di kampus gw (semacam BEM-nya) memang “dipegang” sama anak-anak kiri, baik yang di level undergrad maupun yang post-grad. Agenda politik mereka progressif-liberal. Mereka mendorong isu2 kesetaraan LGBTQ (pas gw masuk USYD, Union ini mengirimkan wakilnya buat partisipasi dalam parade Mardi Gras, pawai perayaan kesetaraan LGBTQ. Ini jadi pertama kalinya dan satu2nya kampus yang mengirim wakilnya secara formal dalam event tahunan ini) , memperjuangkan hak2 masyarakat adat (aborigin en torres islander), menolak rasisme dan islamophobia dan semua agenda2 yang masuk spekturm kiri lah kalo di oz. Sebagian besar dari mereka tergabung dengan kelompok socialist alternative yang terafiliasi dengan partai kiri di ostrali. Dinamika politik kampusnya juga seru banget. Pernah ada kejadian heboh ketika Union mengeluarkan organisasi semacam Rohkris (Kerohanian Kristen) kalo di Indo dari asosiasi. Musababnya karena kelompok Rohkris ini menysaratkan membership dengan meminta ikrar setia calon anggotanya ke Yesus, yang oleh anak2 Union ini dianggap membuat organisasi itu jadi eksklusif dan tidak sejalan dengan misi mendorong inklusivisme dan multikulturalisme di kalangan anak kampus wkwkwkw.

Macam di Indonesia, afiliasi politik dari aktivis2 kampus ini juga sering dinyinyirin oleh sebagian orang yang anggap kampus jadi terlalu politis. Tapi ya di negara demokratis dan terbuka semua orang bebas buat berpendapat dan yang kaya begitu Cuma sebagian kecil orang saja.
Selain kelompok yang terafiliasi dengan partai2 kiri diluar kampus, di dalam kampus juga ada organisasi resmi kemahasiswaan yang paltformnya bahkan namanya sama dengan major political parties di luar kampus macam liberal club dan labor club.

Bahkan ada cerita soal kontestasi ideologis aktivis2 mahasiwa di USYD yang sudah berlangsung sejak lama. Yang paling seru menurut gw adalah ketika terjadi perdebatan soal perlu tidaknya USYD bikin program studi Ekonomi Politik di tahun 1970-1980an. Prodi ini berangkat dari berkembangnya pandangan kritis di kampus dari civitas (mahasiswa en dosen2) soal pendekatan pendidikan ekonomi (konvensional) yang seolah lepas dari realiats politik dan pemikiran kritis. Nuansanya memang “kiri” banget. Ide soal pembentukan prodi baru ini sampai berujung pada rangkaian demonstrasi baik yang pro maupun yang kontra. Yang seru adalah, pihak2 yang bertikai pada masa itu merepresentasikan kekuatan politik dominan di Australia dan aktivis2 mahasiswa yang perdebatan tentang perlu tidaknya prodi ini dibentuk pada saat itu sekarang jadi tokoh2 penting politik Australia:
1. Tonny Abbot, mantan PM dan tokoh Partai Liberal Oz, ketika itu menjabat sebage presiden perwakilan mahasiswa (semacam MPM) yang dengan tegas menolak ide pembentukan Prodi Ekonomi Politik
2. Anthony Albanese, mantan deputi PM dan tokoh Partai Buruh Oz, ketika itu jadi pemimpin kelompok mahasiswa yang bikin seri demo dan mendukung pendirian Prodi Ekonomi Politik
3. Malcolm Turnbull, PM Oz sekarang dan tokoh partai Partai Liberal, yang ketika itu memediasi mahasiswa yang pro dan kontra dalam pembentukan prodi Ekonomi-Politik ini.

Keseluruhan cerita soal ini bisa diliat di artikel di majalah kampus USYD: http://honisoit.com/2016/03/political-economy-at-risk-from-restructure/

Inti dari semua ini apa? Bullshit itu yang mengatakan mahasiswa harus “netral” dari politik. Afiliasi politik itu harusnya gak jadi hal yang tabu buat mahasiswa. Dan mahasiswa di kampus juga gak usah malu2 menunjukkan afiliasi politiknya saat berpolitik di dalam kampus. Ini yang gw gak suka dari kalangan aktivis dakwah kampus ketika gw kuliah dulu, malu2 kucing buat ngakuin kalau mereka part of PKS or bigger ideological group. Jadi kalau ada yang bilang ketua BEM UI ini orang PKS? Terus kalau iya kenapa? Apa itu mengurangi nilai kritik dia? Kan nggak. Kalian2 yang mengnggap mahasiswa harus “netral” dari politik, mahasiswa harusnya kaya zuckerberg or gates yang jadi inventor jelas gak cuman kurang piknik, tapi kurang wawasan hahahahahaha (sory jadi super sarkas begini wkwkwkw).
udah gitu aja…jadi puanjang banget kan hahahahaha

Komedi Berdiri Yang Gak Komedi Banget

gw mau buang2 waktu nulis panjang tentang the so-called comic en stand up comedy ala pesohor2 tanah air hahahaha

gw bukan penggemar the so called stand up comedy ala comic2 lokal. gimana ya, sebagian dari mereka berusaaha banget kayaknya jadi satirist, cumang ya jatohnya selain garing ya keliatan bego juga sih. Akhirnya cuma mancing ketawa lewat nyela-nyela gak mutu, yang gw gak ngerti lucunya dimana. nyela macam “eh dasar tetelan daging lu, dasar buntelan kain lu…anu anu anu dan lain2 misalnya” gak mutu banget lah.

pernah satu waktu gak sengaja liat tayangan stand up comedy yang comic nya seneng images.jpegbanget menghina ras nya sendiri. awalnya sih bagus juga tapi lama2 jadi pattern yang udah gak lucu lagi sih…ya kalo udah pernah denger sebelumnya kan jadi biasa aja toh pas kita denger lagi. jadi indikator dia gak kreatif juga akhirnya. makanya malah sibuk maen film dia hahahaha. nah kali itu dia nyela soal safety regulation di pesawat. gw kira bakal ada kritik satir soal keselamatan penerbangan gitu, eh dia cuma ngeledek pramugari dan nganjurin penontonnya buat “gak usah dengerin arahan pramugari tiap take off pesawat orang kalau jatoh semuanya mati” lalu nyela soal adanya sempritan yang ada di life vest.. terus. udah gitu aja. bit nya nanggung, gak ada kaitan antara satu dengan yang lain. gw kira dia mau kasih satir soal panduan keselamatan penerbangan eh ternyata cuman gitu doang. kosong. lompat ke bit lain yang gak nyambung.

imagesPernah juga pas lagi mukim di sydney, gara2 diajak2 ikut nonton comic endonesa yang kebetulan lg tour en mentas di sydney… karena penasaran gw akhirnya liat yutub orang yang katanya pelopor stand up comedy indonesia ini, yang katanya “pertama kali dan satu2nya di dunia yang lakukan pementasan stand up comedy di lima benua”. bombastis banget lah. bawa2 pertama kali, satu2nya, dan pake klaim record-breaking karena lima benua itu. pas gw liat2 di yutub (rekaman tur dia sebelumnya) kek nya ini mah cuman pementasan stand up comedy di hadapan orang indonesia yang kebetulan ada di negara2 lima benua itu aja. ya tau diri lah kalau mau klaim “satu2nya”, “memecahkan rekor” dll dsb, kalau situ mentas pake lingua franca sekarang, dan audiens nya gak cuman orang indonesia, baru deh itu mecahin rekor dan semua embel2 yang dia klaim itu. Lagian IMHO nih ya, pas jauh dari kampung halaman, orang indonesia punya tendesi buat dateng ke acara kumpul2 sesama orang indonesia lainnya. melepas kangen sama indonesia, karena bisa bebas bacot gw elu disitu, kira2 gitu lah. Jadi ya mau acara kaya gimana juga pasti pada dateng en ngumpul lah itu orang2 indonesia di perantauan. Lha gw aja pernah kok ikutan ngantri cuman buat liat SBY pas dia bikin event di sydney hahahahahah. dan ruame banget itu orang indonesia yang dateng kesitu pas sby dateng dan dengan suka rela kita serahkan kuping kita buat disuguhi lagu2 khidmat nan patriotik karya bapak presiden: “ku yakin sampai disana” hahahahahahahaha . Jadi ya intinya, tour the so-called satu2nya di dunia, dan memecahkan rekor mentas stand up comedy di lima benua itu sih menurut gw biasa aja. itu cuman pebisnis yang liat celah pasar en arrange event dengan gandeng PPI dan konjen setempat sebagai EO wkwkwkwkw, asli biasa aja. dan setelah gw akhirnya nonton beberapa lawakan dia di yutub en tipi…gw berkesimpulan ini orang cuman sok asik sok keren aja. lawakannya juga sama kaya yang tadi pertama buat gw: garing, sok tau, dan gak mutu.

Tapi ada juga kok comic lokal yang menurut gw genuine lucunya dan berbakat main satir. tapi kayaknya comic satu ini udah lama gak dikasih panggung di tv, entah karena terlalu nakal atau sikap politik dia yang kebetulan gak kaya comic2 lainnya. gak perlu sebut nama lah, yang jelas badannya tambun en doi alumni ITB en mantan aktivis mahasiswa 98. Jadi gw liat dia mentas langsung pas kebeneran ada acara gw dateng dan dia jadi salah satu pengisi acaranya. Jadi dia mengkritik hipokrisi masyarakat kita yang permisif sama korupsi tapi antipati sama gay yang lakukan anal sex. padaha kata dia korupsi dan anal sex itu mirip: “pake jalur belakang dan harus dikasih pelicin yang banyak” hahahahahaha. menurut gw ini asli lucu.

nah pas rame2 comic yang nyela agama…menurut gw. gak ada masalah asal lucu (jelas itu kalau gak lucu bukan lawak dong wkwkwkw) dan kalau itu kritik, maka itu harus satir yang cerdas. Gw penikmat humor2 gelap seth macfarlane di family guy yang dengan enteng nyela2..well, hampir semua agama. nyela yesus, nyela muhammad, nyela yahudi wkwkwkw. tapi ya point nya jelas. terutama soal kritik atas stereotyping seseorang karena identitas religiusnya. toh menurut gw mem-profan-kan sosok2 kudus itu kan gak membuat mereka2 yang suci itu beserta ajarannya jadi kehilangan pengikut kan? kalau emang lawakannya udah lah gak lucu dan keterlaluan (menurut ukuran temen2 yang merasa ada panggilan jiwa untuk membela sosok2 kudus itu dan ajarannya) ya jangan malah di viralkan. diemin aja. charlie hebdo di prancis itu terkenal (dan akhirnya jadi martir) ya karena ada bigot2 yang atas nama membela sososk2 kudus itu lakukan tindakan bodoh terorisme. kalo gak ada aksi teror itu, kartun2 charlie hebdo itu ya paling dibaca en diliat sama orang prancis aja toh?

nah jadi begitu

Kenyang Tanpa Nasi: Kapurung Lesehan Lela

Makanan khas dari Luwu, terbuat dari sagu dengan kuah ikan yang kaya rempah dan aromanya bikin ngiler

Bulan lalu saya berkesempatan mengunjungi kota Palopo, Sulawesi Selatan, salah satu kota yang ada di pesisir Teluk Bone. Sebetulnya saya cuma mampir bermalam aja disini setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dari dataran tinggi Seko di Kabupaten Luwu Utara. Berhubung gak punya banyak waktu disana, saya gunakan kesempatan yang ada buat icip-icip kuliner khas di kota yang konon dalam epos La Galigo disebut dengan sebutan Ware.

Berhubung saya baru pertama kali injakkan kaki di kota itu, dan kolega saya di Palopo juga sudah ambruk kecapekan menempuh perjalanan darat nyaris satu hari satu malam dari Seko, jadilah saya coba ngebolang sendirian disana. Dari hotel (losmen kali ya lebih tepatnya hehe) saya menginap, di dekat Masjid Tua kota Palopo yang berhadapan dengan komplek istana Kedatuan Luwu, saya coba iseng jalan kaki mencari panganan khas kota ini. Berbekal google yang maha tau dan kadang sok tau hehe, saya coba peruntungan buat jalan-jalan disana. Sayangnya rekomendasi google gak sesuai dengan ekspektasi saya. Ya masa di Palopo disarankan mampir ke resto en kafe. Rasanya kaya begitu mah gak akan ada yang khas deh. Jadilah saya putuskan menyetop abang ojek di depan istana Kedatuan. Kolega saya bilang kalau abang ojek di Palopo pada pakai rompi buat bedakan dengan pengendara motor lainnya.

IMG_20171203_153142
Masjid Jami Tua Polopo, saksi sejarah penyebaran Islam di Kerajaan Luwu. Dibangun tahun 1604

Dapat lah saya abang ojek, namanya pak Fauzi, umur sekitar 50an tahun kayaknya. Pas naik saya langsung bilang, “pak anter saya ke tempat makan khas Palopo ya!”. Si bapak agak bingung awalnya, habis itu dia coba pastikan ke saya “kalau jauh gak apa-apa ya”. Mantap, yang kaya gini berarti dia mau rekomendasiin tempat yang gak mainstream nih. Karena udah nembak soal tempat makan dan berhubung sendiri, akhirnya saya ajak si bapak ikutan makan, meski sempet nolak awalnya.

Nah si bapak ini ngajak saya ke tempat makan di Jalan A. Mappanyompa, Salekoe, Wara Timur, tepatnya dekat dengan SMP 3 Kota Palopo. Rumah makannya model lesehan dan kata pak Fauzi selalu ramai setiap jam makan siang. Pas saya datang kali itu kebetulan lagi gak terlalu ramai. Restoran ini modelnya lesehan, jadi gak ada tempat duduk, cuma meja yang dijejer rapi dalam dua baris. Menu yang disajikan didominasi oleh ikan dan hasil laut lainnya. Mungkin karena Palopo kota pesisir kali ya.

Pas disodorin menu dengan sotoy saya langsung pesan makanan yang gak pernah saya denger sebelumnya: Pacco’ dan Lawa. Abang ojek yang saya ajak makan langsung nanya: “biasa makan ikan mentah?”. Ternyata ini menu yang kayaknya gak cocok buat saya hehe. Setelah ngobrol-ngobrol dengan pramusaji yang sabar ladenin saya akhirnya saya pesan Kapurung. Dan ternyata gak salah pesan ini. Rasanya luar biasa enak.

Kapurung ini semacam sop dengan kuah ikan dan bumbu rempah yang pasti banyak banget. Kalau pernah makan bubur manado yang penuh dengan sayur-sayuran, kira-kira isinya kapurung mirip-mirip lah: Jagung, tomat, terong, dan banyak sayur dan dedaunan yang dimasukan kedalamnya selain ikan sebagai lauknya. Dan yang bikin makanan ini makin unik adalah bola-bola kenyal yang dibuat dari tepung sagu. Pak Fauzi bilang kalau Kapurung ini makanan khas orang Luwu.

Berhubung sudah pakai sagu saya agak sangsi juga ketika ditawarkan mau pakai nasi atau nggak sama pramusaji. Dan benar saja. Satu porsi Kapurung cukup bikin perut saya menggembung kekenyangan. Selain Kapurng saya pesan juga 3 tusuk sate udang bakar yang ukurannya jumbo dan peyek mairo. Yang terakhir ini semacam gorengan ikan teri yang mantep banget rasanya. Bener-bener puas makan disini.

Yang bikin hati bertambah senang tentunya soal harga hehe. Kami memesan dua porsi kapurung, 3 tusuk sate udang, dan seporsi (isi 3) peyek mairo plus 2 gelas es jeruk cuma keluar uang Rp. 60 ribuan sahaja. Kalau ada kesempatan ke Palopo, cobalah melipir ke Lesehan Lela..gak nyesel pasti !

 

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d498.0390474810279!2d120.20558750005989!3d-3.0104178699996518!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x439404227d6598ad!2sLesehan+Lela!5e0!3m2!1sen!2sid!4v1514880404227&amp;w=800&amp;h=600]