Kepentingan Nasional vs. Kepentingan Investor

Kepentingan Nasional vs. Kepentingan Investor:
Tinjauan Konstitusional dan Hukum Investasi Internasional  atas Polemik Penerapan
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kepada PT. Freeport Indonesia

Yustisia Rahman

 

I.  Pendahuluan

Keberadaan investasi asing di sebuah negara adalah sebuah kenyataan yang tidak lagi dapat dihindarkan. Kemudahan pergerakan uang, barang, jasa dan manusia sebagai konsekuensi logis dari globalisasi ekonomi semakin mempertegas pernyataan aksiomatis tersebut. Tidak dapat pula dinafikan bahwa investasi asing telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menjadi sumber masuknya mata uang asing, teknologi, dan sumber daya manusia terdidik.[1] Meski demikian, dampak sosial dan ekologis yang mengiringi investasi asing juga tidak dapat diabaikan begitu saja, dalam beberapa kasus persoalan tersebut bahkan sudah masuk dalam spektrum pelanggaran hak asasi manusia.[2] Lebih dari itu, keberadaan investasi asing juga kerap kali mendapatkan sorotan di tengah menguatnya sentimen nasionalisme ekonomi yang menempatkan investasi asing dalam posisi diametral dengan kedaulatan negara atas perekonomian dan sumber daya alam.[3] Dalam konteks ini, diskursus mengenai bagaimana keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan investor menjadi sumber perdebatan hukum dan tidak jarang menjadi isu politik-ekonomi yang melibatkan negara penerima investasi (host countries) dengan negara asal investor.[4] Polemik mengenai ancaman PT. Freeport-McMoran Indonesia (selanjutnya disngkat Freeport) untuk membawa sengketa investasi dengan Pemerintah Republik Indonesia ke mekanisme arbitrasi investasi internasional (UNCITRAL) sedikit banyak menggambarkan kontestasi tersebut.

Polemik ini bermula dari keengganan Freeport untuk menyesuaikan kegiatan usahanya dengan rezim perundang-undangan mineral dan batu bara (selanjutnya disingkat Minerba) dengan dalih hal tersebut bertentangan dengan kesepakatan Kontak Karya antara Freeport dengan Pemerintah yang harus dihormati sesuai dengan asas kesucian kontrak: pacta sun servanda. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba sebagai law of the land memandatkan agar semua kegiatan usaha pertambangan yang masih menggunakan Kontrak Karya dan PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batu Bara) sebagai alas hukum kegiatannya diubah menjadi rezim perizinan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa penyesuaian skema fiskal, mekanisme kepatuhan terhadap perundang-undangan nasional lainnya, dan terutama mempertegas superioritas kedudukan negara terhadap pelaku usaha di bidang pertambangan.

Dalam rangka meningkatkan manfaat ekonomi dari kegiatan investasi asing di bidang pertambangan, UU 4/2009 juga memandatkan larangan ekspor raw material dan karenanya menghendaki agar pemegang konsesi pertambangan untuk membangun pabrik pengolahan (smelter) sebagai syarat mendapatkan izin ekspor. Lebih dari itu, diatur pula ketentuan tentang divestasi saham agar porsi pemilikan negara dan/atau pelaku usaha nasional atas kegiatan pertambangan bisa semakin bertambah. Ancaman Freeport untuk menjadikan keinginan pemerintah dalam menerapkan ketentuan ini sebagai dasar pengajuan sengketa investasi ke forum arbitrase internasional mengkonfirmasi keengganan mereka untuk tunduk kepada law of the land. Di sisi lain pemerintah juga tampak mengukur diri atas ancaman tersebut, mempertimbangkan potensi kekalahan dan kerugian yang ditimbulkan dari proses arbitrase, pemerintah akhirnya (kembali) memberikan kelonggaran kepada Freeport dengan pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara yang memberikan Freeport waktu selama 6 (enam) bulan untuk tetap melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat.[5] Menilik ke belakang, bukan pertama kalinya Freeport mendapatkan perlakuan khusus. Saat Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diundangkan, Freeport berkeberatan dengan ketentuan larangan kegiatan pertambangan terbuka di kawasan dengan status hutan lindung yang jelas akan mengancam kelangsungan usahanya. Merespon hal tersebut, pemerintahan Megawati menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2004 yang membuka peluang kegiatan tambang batu bara secara terbuka di hutan lindung kepada 12 perusahaan, satu diantaranya Freeport.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan superioritas kedudukannya saat berhadapan dengan kepentingan perusahaan multinasional. Dalam konteks investasi asing di sektor berbasis lahan (pertambangan, kehutanan, dan perkebunan), pertanyaan ini berkaitan erat dengan mandat konstitusional negara selaku “penguasa” atas sumber daya alam sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Lebih dari itu, polemik Freeport ini juga dapat menjadi acuan untuk menelisik sejauh mana kesiapan pemerintah dalam mendesakkan kepentingan nasional saat berhadapan dengan investasi asing di Indonesia. Pertanyaan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan ancaman Freeport untuk membawa permasalahan yang berakar dari polemik penerapan UU 4/2009 ke forum arbitrase internasional. Artikel ini akan mencoba menjawab kedua persoalan tersebut sisi hukum ketatanegaraan dalam menjawab konstitusionalitas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Freeport serta dari sisi hukum investasi internasional dalam menjawab peluang yang dimiliki oleh pemerintah untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional dalam relasinya dengan investasi asing di Indonesia. Dengan menjawab kedua hal tersebut, diharapkan pemerintah memiliki kesiapan untuk menghadapi perlawanan hukum dari investor asing yang mungkin muncul lagi di masa yang akan datang sebagaimana yang sedikit banyak dilakukan oleh Freeport saat ini.

 

Selengkapnya baca disini

***

 

[1] Surya P. Subedi, “International Investment Law”, in International Law,  ed. Malcolm D. Evans (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014). Hal. 741

[2] Hal ini mendorong berkembangnya gagasan untuk menjadikan perusahaan multinasional dan entitas bisnis lainya sebagai subjek hukum internasional yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan kewajiban yang tercantum dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Berkenaan dengan hal ini, pada Juni 2011 UN Human Rights Council menyepakati ‘Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect, Remedy” Framework’ sebagai panduan tidak mengikat bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan kaidah dan prinsip hak asasi manusia. Lihat  Robert Mccorquodale, “The Individual and the International Legal System”, Ibid. Hal. 290-91, 740 ; Lee McConnell, “Assesing the Feasibility of a Business and Human Rights Treaty,” The International and Comparative Law Quarterly 66, no. 1 (2017).

[3] Zachary Douglas, Joost Pauwelyn, and Jorge E Viñuales, The Foundations of International Investment Law: Bringing Theory into Practice (OUP Oxford, 2014); George K Foster, “Striking a Balance between Investor Protections and National Sovereignty: The Relevance of Local Remedies in Investment Treaty Arbitration,” Columbia Journal of Transnational Law 49, no. 2 (2011): 201; Henri Bezuidenhout and Ewert Kleynhans, “Implications of Foreign Direct Investment for National Sovereignty: The Wal-Mart/Massmart Merger as an Illustration,” South African Journal of International Affairs 22, no. 1 (2015): 93–110.

[4] Subedi, op.cit., 728-29

[5] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f1c72eedd45/langkah-pemerintah-terbitkan-iupk-sementara-freeport-dikritik

kredit gambar: https://www.voaindonesia.com/a/freeport-indonesia-sepakat-divestasi-51-saham-dan-bangun-pengolahan/4004869.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.