Dari Gadis Pantai, Tinung dan PKS, ke Monalisa Smile

Malam itu saya tidak bisa tidur. Suntuk. Gelisah. Entah karena apa. Sampai akhirnya pandangan mata saya kembali tertuju padanya. Sudah lebih dari sebulan ini dia tinggal seatap dengan saya. Awalnya, nalar masih menguasai rasio, mengingatkan agar saya tidak terjerumus pada hal-hal yang diinginkan. Tapi apa lacur, saat nafsu itu tak dapat lagi di tahan. Saya dekati dia, yang jujur saja, “keperawanannya” amat sangat mengggoda. Saya buta. Rasio saya tertutup oleh gejolak dan perasaan yang berdebar-debar. Malam itu saya tidak tidur. Sebuah dorongan yang sangat kuat menggerakan saya untuk menyentuhnya, membuka “pakaian” dan “selubung artifisial” lain yang membungkus rapat dirinya. Semakin dalam, semakin “intim” saya dengannya, justru semakin membuat saya penasaran. Malam itu saya dipuaskan, juga dibuat semakin penasaran. Oleh dia, si Gadis Pantai

***

Dari Gadis Pantai…

Atas rasa penasaran itu maka saya mengutuk sekeras-kerasnya oknum TNI Angkatan Darat, yang telah menunjukan perilaku bar-bar dan jauh dari keadaban ketika membakar trilogi Gadis Pantai, salah satu karya dari punggawa “realisme sosialis” Indonesia, Pramoedya Ananta Toer (1925-2006). Vandalisme tersebut membuat Gadis Pantai menjadi sebuah unifinisihed story, roman yang tidak selesai. Peristiwa ini sendiri terjadi ketika Pram bersama ribuan orang lainnya di buang ke Pulau Buru karena tuduhan (tanpa proses peradilan yang fair ) terlibat dalam makar dan “coup yang gagal” pada malam 30 September Tahun 1965.

Di Pulau Buru, perjalanan kepengarangan Pram tidak lantas berhenti. Justru saat kebebasan fisik terkekang itulah Pram menghasilakan karya-karya yang brilian, termasuk Tetralogi Bumi Manusia yang merupakan Magnum Opus-nya Pram. Salah satu karya yang juga lahir di Buru dan tak kalah brilian adalah Gadis Pantai. Sayangnya perilaku picik dan rendahnya tradisi aksara oknum tentara, yang mungkin mencerminkan juga moralitas rezim yang berkuasa saat itu, membuat kelanjutan roman Gadis Pantai (yang sejatinya merupakan trilogi) raib ditelan keganasan dan kebodohan rezim fasis Orde Baru. Mungkin rezim Orba meneladani rezim fasis Nazi yang juga pernah membakar buku-buku yang tidak sealiran dengannya pada tahun 1930-an.

Jika bukan karena Savitri P. Scherer, mahasiswi Australia National University, yang mendokumentasikan seri pertama trilogi Gadis Pantai untuk keperluan tesisnya, mungkin kita tak akan pernah membaca roman “feminis” ini. Setelah keluar dari penjara, Pram sempat diminta menuliskan kembali kelanjutan Gadis Pantai. Sayang, usia lanjut dan daya ingat yang menurun akibat perlakukan keji tentara saat ia berada di Pulau Buru, membuat proyek itu tak pernah terlaksana.

Maka, jika Anda tergoda “berhubungan intim” dengan Gadis Pantai, sebagaimana yang saya lakukan, bersiaplah untuk penasaran. Bukan saja penasaran dengan kelanjutan cerita roman tersebut, tetapi juga dengan “kejutan” apa yang akan kita temukan didalamnya, termasuk misteri tentang siapa sebenarnya si “Gadis Pantai” ? Siapa sebenarnya tokoh utama yang hingga akhir hanya disebut dengan kata sapaan “Gadis Pantai” dan “Mas Nganten” itu. Apakah roman ini diadaptasi dari kisah yang sebenarnya? Sebagaimana roman tetralogi Bumi Manusia yang diilhami dari perjuangan R.M. Tirto Adhi Soerjo, tokoh kebangkitan nasional dan pelopor pers pribumi.

Sebenarnya saat pertama kali mengetahui Gadis Pantai adalah sebuah kisah yang tak selesai, hilang minat saya untuk membaca roman ini. Tapi toh akhirnya saya takluk juga. Rasa penasaran saya begitu kuat. Lantas apa saya menyesal telah membaca roman ini? Saya memang mengutuk vandalisme tentara yang menjadi biang raibnya kelanjutan roman ini. Tapi sedikitpun saya tak menyesali telah membaca roman yang “menguras air mata” ini. Saya tak menyesal meski karenannya saya harus rela menahan “pedihnya” rasa penasaran 🙂 Saya sangat merekomendasikan Anda untuk membaca roman yang satu ini.

Konon menurut kritikus dan pakarnya sastra, Gadis Pantai merupakan romannya Pram yang menusuk “feodalisme Jawa di jantungnya yang paling dalam”. Mungkin karena roman ini mengangkat praktek “feodalisme” dan “perbudakan” dalam adat Jawa yang patriarki . Menurut saya pribadi, roman ini semakin menunjukan warna feminis Pram dalam karya-karyanya. Bagi yang pernah membaca tetralogi Bumi Manusia pasti tau betul bagaimana Pram menempatkan wanita dalam karyanya. Lihat saja tokoh Nyai Ontosoroh yang sangat “kuat” dan berkarakter, tokoh yang diperankan artis Happy Salam dalam adaptasi teater-nya itu bahkan menjadi determinan perubahan (kalau bukan radikalisasi) Minke, sang tokoh utama yang diadaptasi dari pahlawan nasional R.M Tirto Adhi Soerjo.

Tokoh Minke yang inisiator kebangkitan nasional ini pun digambarkan Pram sebagai sosok yang tak kan “jadi orang” tanpa bantuan wanita-wanita di sekelilingnya. Minke mengenal kata perlawanan dari pengalaman dengan istri pertamanya Annelis Melema yang wafat ditengah konflik melawan sang mertua (ayah Annelis), seorang Belanda yang memandang minor kaum Pribumi. Minke lalu menikah dengan seorang aktivis nasionalis China pelarian bernama Mei Ling (kalo tidak salah sih, saya lupa nama tepatnya..harap maklum catatan ini dibuat tanpa referensi) yang mengajarkannya tentang metode bergerakan. Minke juga mendapatkan perlindungan dan sokongan finansial dalam perjuangannya dari Prinses Fatima, Istri ketiga yang dinikahi setelah Mei Ling wafat. Pendek kata dalam tetralogi ini Pram seperti hendak menggambarkan bahwa keagungan lelaki, keberhasilan yang diperoleh kaum Adam, tak akan bermakna bahkan tak akan terwujud tanpa bantuan Kaum Hawa. Wanita bukan sekedar pelengkap melainkan subjek yang setara bersama-sama dengan pria.

Tapi di roman Gadis Pantai, jangan harap anda menemukan tokoh sekuat Nyai Ontosoroh, atau tokoh semilitan Mei Ling. Alih-alih anda akan mendapatkan tokoh utama, si Gadis Pantai, yang lemah, bodoh, dan hanya bisa nrimo akan nasib pedih yang harus dideritanya hanya karena ia miskin dan terlahir sebagai seorang perempuan ditengah budaya feodalisme Jawa yang patriarki. Meski begitu kita hanya bisa menduga, mungkin di seri pertama trilogi ini Pram hendak menceritakan latar belakang radikalisasi si Gadis Pantai yang ditindas dan hidup dalam kungkungan budaya patriarkal. Tapi lagi-lagi kita hanya bisa menduga dan menereka-nerka sebab kelanjutan roman ini kadung raib ditelan kedunguan kuasa.

Gadis Pantai bercerita tentang anak gadis dari keluarga nelayan miskin di pesisir utara Jawa yang diambil istri, atau tepatnya dijadikan bini percobaan oleh seorang bendoro priyayi sekaligus ambtenaar yang bekerja untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seperti Bumi Manusia, Gadis Pantai mengambil setting Indonesia pada masa peralihan abad yang diyakini menjadi tonggak awal kebangkitan nasional. Galibnya pemerintahan kolonial di muka bumi ini, kehidupan kaum pribumi selalu dibuat agar berada dalam kondisi yang naas. Hanya pribumi yang punya trah bangsawan atau dipersamakan status/derajatnya dengan bangsa kulit putih saja (seperti orang Manado) yang bisa mengenyam hidup layak. Memang pada masa itu pemerintah kolonial memberlakukan pluralisme hukum yang diskriminatif dimana diberlakuan sistem hukum yang berbeda-beda bagi setiap kelompok masyarakat: Bangsa kulit putih dan yang dipersamakan (Jepang, Manado); Kaum Tionghoa ; Golongan Timur Asing (Arab, India dll) ; dan Kaum pribumi. Pembedaan ini sekaligus menunjukan adanya stratifikasi sosial dan pembedaan perlakuan alias diksriminasi.

Dalam kondisi nir keadilan ini sosok Gadis Pantai barangkali menjadi cermin kelompok paling tertindas kala itu: pribumi, miskin, perempuan pula. Status pribumi saja sudah cukup untuk mendapatkan perlakukan tidak adil. Maka dengan tambahan status sebagai seorang miskin plus perempuan maka Gadis Pantai mendapatkan garansi untuk memperoleh perlakuan yang jauh dari layak dalam masyarakat dengan kultur budaya yang feodal dan patriarkal. Dalam usia belia Gadis Pantai diambil istri oleh Bendoro, seorang pembesar yang bekerja untuk pemerintahan kolonial, tentu tanpa menanyakan terlebih dahulu kesediaannya sebab ia seorang jelata yang hanya punya satu kewajiban: patuh pada priyayi, dengan satu hak: diam dan pasrah alias nrimo .

Pernikahan Gadis Pantai dengan Bendoro bukan pernikahan biasa, sebab pada kenyataannya didepan publik Bendoro mengaku tak pernah menikah. Uniknya publik pun mahfum, sebab pada masa itu para pembesar Jawa lazim melakukan “pernikahan” dengan gadis dari kasta yang lebih rendah untuk sekedar menjadikannya sebagai “bini percobaan”, sebelum sang pembesar menikah dengan perempuan dari kasta yang sederajat denganya. Praktek ini bahkan menjadi indikator ke-priyayi-an seorang Bendoro yang dinggap sedang “belajar berumah tangga” dengan menikahi seorang gadis untuk menjadi “bini percobaan”. Gadis Pantai untuk sementara diangkat kasta-nya. Selama menjadi “bini percobaan” ia adalah seorang Bendoro Putri yang punya hak memerintah pelayan-pelayan yang berada di komplek rumah/keresidenan dalam rangka mengurus keperluan rumah tangga dan sang suami. Dan sebagaimana seorang “istri”, ia tidur dengan sang suami untuk memenuhi “kebutuhan ke-lelaki-annya”. Sebagai seorang Bendoro Putri, semua dimilikinya sampai sang suami, sang Bendoro, memutuskan untuk menceraikan dirinya dan memutuskan untuk menikah beneran.Lagi-lagi proses perceraian itu tak perlu persetujuan dan proses yang rumit. Bendoro cukup menjatuhkan talak dan si “bini percobaan” hanya boleh mengeluarkan satu kata: “Sahaya patuh Bendoro”. Maka pernikahan coba-cobaitu pun berakhir.

Roman ini mengangkat tema yang “sensitif”, tapi Pram tak melulu mengisahkan soal ketidakadilan gender. Roman ini melangkah lebih “subversif” dengan mengangkat tema soal ketidakadilan sosial dan pertentangan kelas. Dikisahkan dalam roman ini bahwa Gadis Pantai menyadari musabab perlakuan buruk yang dia terima adalah karena ia hanya seorang biasa dan bukan seorang priyayi tulen. Bahwa semua ketidakadilan yang dia rasakan adalah akibat adanya si kaya dan si miskin. Yang menarik berulang kali Sang Bendoro menasehati bahkan membentak Gadis Pantai yang dianggapnya telah berlaku musyrik karena menyangkal takdir Tuhan, menyangkal sunnatullah adanya si kaya dan si miskin . Maka berulang kali pula “pemberontakan dalam hati” Gadis Pantai padam. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa kemiskinan yang menderanya, perlakuan buruk yang dia terima adalah bagian dari takdir Tuhan. Orang jelata sebagaimana dirinya hanya boleh menerima apa yang given. Menyangkal takdir adalah dosa besar yang hukumannya seetimpal dengan neraka.

Roman ini saya rasa cukup menggambarkan apa yang dinamakan Paulo Freire, Empu-nya pedagogi kritis, sebagai kebudayaan bisu (silent culture) . Kaum tertindas kadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang tertindas. Hal ini terjadi karena mereka dibisukan oleh kaum penindas, kadang dengan embel-embel “agama” atau melalui proses “pendidikan” sebagaimana yang dilakukan Sang Pembesar kepada Gadis Pantai. Dalam kebudayaan bisu, kaum tertindas akhirnya takut akan kesadaran ketertindasan mereka. Hal ini membuat mereka hanya bisa pasrah menerima perlakuan penindas, dan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya terjadi. Dalam kebudayaan bisu, adalah wajar bila seorang kawula harus menggelesot hina dilantai bila berhadapan dengan priyayi. Dalam kebudayaan bisu, adalah semestinya seorang istri mematuhi suami betapapun bejatnya kelakuan suami. Kebudayan bisu adalah kebuayaan nrimo sebagaimana yang kita kenal dalam kultur feodal Jawa di masa lalu.

Roman Gadis Pantai berakhir dengan ending yang tragis. Gadis Pantai diceraikan oleh Bendoro setelah ia memenuhi tugasnya sebagai “bini percobaan”. Sebagaimana “bini percobaan” sebelum dirinya, dia diceraikan setelah melahirkan seorang anak, buah dari “perkawinan coba-coba” dengan sang Bendoro. Gadis Pantai harus meninggalkan kemewahan dan previlege yang dia dapatkan ketika menjadi “bini percobaan”. Gadis Pantai harus kembali menjadi rakyat jelata. Tapi yang paling menyakitkan, ia harus berpisah dengan anak kandungnya sendiri yang oleh Bendoro dianggap tidak pantas diasuh oleh seorang ibu dari kasta rendah. Gadis Pantai bahkan harus menyangkal dan melupakan bahwa ia pernah menikah dengan Sang Bendoro demi menjaga status sang pembesar. Kisah ini berakhir dengan keputusan Gadis Pantai untuk hijrah ke Blora dan menolak ajakan ayahnya untuk kembali ke pesisir utara Jawa. Sampai disini kita tak tau kelanjutan perjalanan Gadis Pantai. Saya cuma bisa menebak, mungkin di Blora nanti dia akan mengalami Radikalisasi untuk kemudian melakukan perlawanan.

***

…Tinung dan PkS…

Membaca Gadis Pantai mengingatkan saya pada sosok Tinung dalam Roman Cau-Bau-Kan karya Remy Sylado. Tinung alias Siti Noerhaijati, perempuan Betawi yang “dipiara” oleh seorang Tionghoa untuk menjadi ca-bau-kan. Dalam bahasa Ho Kian, cau-bau-kan sebenarnya bermakna perempuan. Tetapi istilah ini kerap digunakan pula untuk menyebut perempuan pribumi yang dijadikan “selir” oleh seorang Tionghoa. “Selir” dalam arti “istri” yang tak punya status di mata hukum sehingga ia dianggap tak layak mengemban hak dan kewajiban. Karenannya cau-bau-kan tak lebih dari sekedar benda yang digunakan untuk memuaskan nafsu dan hasrat “kelelakian” seorang pria Tionghoa. Tinung mungkin mirip dengan Gadis Pantai. Keduanya kehilangan kemanusiaannya setelah mereka “menikah”, keduanya dianggap sebatas objek pelengkap dan pemuas syahwat kelelakian suami masing-masing. Keduanya juga sama-sama hidup dalam kebudayaan bisu. Keduanya menerima tanpa reserve norma dan etika dalam masyarakat yang menganggap bahwa tugas perempuan hanyalah menyenangkan suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan melayani “kebutuhan” suami di ranjang . Meski akhirnya Tinung bernasib lebih baik sebab toh akhirnya Tan Peng Liang, pria Tiong Hoa yang menjadikannya cau-bau-kan, menikahi dirinya secara resmi dan memperlakukannya dengan layak karena tumbuhnya rasa cinta.

Membaca Gadis Pantai juga mengingatkan saya pada sosok Annisa dalam roman Perempuan Berkalung Sorban (selanjutnya kita singkat dengan PkS) karya Abidah el-Khaliqy yang sedang naik daun karena adaptasi film dari roman-nya, yang biasa saja, menuai kritik dan kontroversi. Annisa dalam roman PkS bernasib serupa dengan Tinung dan Gadis Pantai. Annisa terlahir sebagai seorang anak dari pemimpin pondok pesantren yang memegang tradisi kolot bahwa perempuan tak selayaknya “mengungguli” laki-laki betapapun pintar dan berbakatnya dia. Perempuan juga harus patuh tanpa reserve pada suami yang ditempatkan posisinya sebagai imam yang selalu benar. Budaya patriarkal dalam hidup Annisa mendapatkan basis legitimasi dari ayat-ayat suci yang difahami secara sempit. Karenannya Annisa hanya boleh diam ketika ia berulang kali diperlakukan kasar dan tidak adil oleh suaminya. Gadis Pantai, Tinung, dan Annisa sama-sama hidup dalam budaya patriarki, dan ketiganya tak bisa berbuat banyak karena budaya bisu yang membelenggu kesadaran kritis masyarakat yang menganggap nasib mereka sebagai hal yang sudah sewajarnya.

Tapi ada satu hal yang membedakan Annisa dengan Gadis Pantai dan Tinung. Hal itu tak lain adanya perlawanan dan pemberontakan aktif (dan sitematis) untuk menolak perlakuan tidak adil yang dia derita. Roman PkS ini memang menitikberatkan pada proses perlawanan dan pahit getir yang dialami oleh Annisa selama proses tersebut. Berbeda dengan Annisa, Gadis Pantai (setidaknya sebagaimana diceriatakan di jilid pertamanya) tampaknya baru sampai pada tahap perlawanan diam-diam sebagai respon atas ketidakadilan yang dilihat dan dialaminya sebagai perempuan tertindas. Mungkin Gadis Pantai baru dalam tahap kontemplasi pasif, sebagaimana Ibu Kartini menuntut persamaan hak dan kesetaraan gender pada masanya dengan surat-surat curhat. Sosok Tinung barangkali mewakili kelompok yang beruntung, sebab tanpa harus melakukan pemberontakan dan cukup dengan sabar, nrimo dan pasrah, Tinung berhasil keluar dari lubang jarum. Tinung mendapatkan tempatnya yang terhormat berkat perubahan sikap laki-laki yang awalnya “memperbudak” dirinya. Sosok Tinung ini mungkin mewakili kelompok masyarakat yang berada dalam tahap kesadaran naif atau magis yang meyakini perubahan sebagai kuasa “gaib” yang berada diluar kehendak mereka. Perubahan tak perlu diperjuangkan sebab toh jika Gusti Allah Ridha, nasib mereka pasti akan berubah .

***

…Ke Monalisa Smile.

Sendainya tiga sosok tadi hidup di masa sekarang ini, mungkin ketiganya tak akan mendapatkan perlakuan buruk sebagaimana dikisahkan di roman mereka masing-masing. Saat isu feminisme menjadi isu yang seksi, saat emansipasi wanita jadi rapal yang ampuh untuk menuntut kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, kisah pilu perempuan-perempuan tadi mungkin cuma dongeng belaka. Tapi apa kondisi saat ini adalah kondisi yang menguntungkan bagi perempuan? Saya kadang tak habis pikir mengapa isu emansipasi melulu berkutat pada isu persamaan hak dan kesetaraan. Sebab pada hakikatnya laki-laki dan perempuan memang berbeda, tak hanya dalam kodrat biologis tapi juga dalam peran sosial masing-masing. Saya tak hendak menyebut lelaki lebih unggul tinimbang perempuan, tapi tuntutan emansipasi yang menghendaki persamaan hak dan kesetraaan agak terdengar janggal sebab justru akan merugikan kaum perempuan itu sendiri .

Coba bayangkan jika diberlakukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pekerja perempuan akan kehilangan haknya untuk memperoleh cuti yang khusus untuk mereka. Perempuan memiliki jatah cuti menstruasi selama dua hari dalam sebulan, juga jatah cuti hamil selama 90 hari menjelang dan sesudah melahirkan, jika dikalkulasi dalam setahun perempuan dimungkinkan memiliki jatah cuti selama 90+(2×12)= 114 hari. Jika diberlakukan persamaan hak dengan laki-laki maka seharusnya jatahcuti spesial ini dihilangkan. Atau diberi perlakuan yang setara bagi laki-laki atas nama kesetaraan. Tapi Gak mungkin kan, kalau laki-laki diberikan juga cuti khsus semisal cuti menghamili atau cuti (maaf) ereksi? Jika tuntutan emansipasi adalah kesetaraan maka perempuan akan semakin kehilangn previlege-nya. Perempuan akah kehilangan perlakuan khusus yang jamak diberikan kepada mereka secara kultural. Jika diberlakukan kesertaraan dan persamaan hak maka kaum Perempuan, terutama yang sedang mengandung, akan kehilangan hak kultural untuk dilindungi, dan diprioritaskan kemudahannya disaat-saat tertentu, seperti hak memperoleh tempat duduk yang layak di kendaraan umum, atau hak untuk terlebih dahulu diselamatkan saat terjadi bencana. Perempuan juga akan kehilangan hak untuk memperoleh prioritas kehormatan seperti dibukakan pintu mobil, dipayungi saat hujan, dan aneka istiadat tata kesopanan yang menguntungkan Perempuan lainnya.

Justru karena perbedaan-perbedaan itu maka perempuan mendapatkan perlakuan berbeda, bahasa kerennya affirmative action. Tapi jangan sekali-kali menganggap pembedaan perlakuan itu sebagai bentuk diskriminasi. Tapi toh jika tetap ingin menganalogikan itu sebagai diskriminasi maka yakinlah bahwa, sebagaimana kata Jhon Rawl dalam Teori Keadilan-nya, bahwa tekadang untuk mewujudkan kestaraan terkadang dibutuhkan pula ketidakadilan. Dalam konstitusi kita disebutkan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan(Pasal 28H ayat (2)UUD 1945). Maka saya tak habis pikir ketika sekelompk organsasi perempuan dan feminis mengkritik affirmative action dalam kebijakan minimum 30% dan penempatan zigzag bagi caleg perempuan dalam pemilu esok sebagai bentuk pembatasan dan diskriminasi. Lagi-lagi (dalam kaca mata saya) bisa jadi ini karena “sesat piker” paradigma emansipasi yang melulu persamaan dan kesetaraan.

Saya jadi teringat film Monalisa Smile, dibintangi oleh Julia Robert yang berperan sebagai seorang guru progresif pendobrak tradisi kolot di sekolah khusus perempuan di AS medio 1950-an. Sekolah yang berparadigma bahwa tugas utama perempuan hanyalah dalam urusan-urusan domestik belaka. Bu Guru ini mendesak agar murid-muridnya melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, suatu hal yang tidak lazim dan tabu pada masa itu. Maka ketika seorang murid terpintar dikelasnya, yang berkat upaya diam-diamnya mendapatkan jaminan beasiswa untuk kuliah di Harvard Law School, memilih untuk berumah tangga tinimbang melanjutkan kuliah, Bu Guru cantik dan progressif ini pun mencak-mencak. Dia mendatangi si murid dan “menceramahinya” tentang kestaraan gender, persaman hak dan emansipasi. Tapi dengan mantap si murid menjawab bahwa apa yang dia pilih adalah atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan. Dia bahkan memojokan Sang Guru yang dianggapnya justru telah memaksakan kehendak, sebuah sikap yang selama ini ditentang sang Guru dalam kritiknya terhadap budaya patriarki. Dengan mantap di berkata pada sang Guru “feminis” itu:

“…you stand in class and teach us to look beyond the image, but you don’t. To You, a housewife is someone who sold her soul for a center hall colonial. She has no depth, no intelect, no interterests. You are the one who said I could do anything I wanted . This is what I want…I want a famiy, raised a child…I know exacrly what I’m doing, and it doesn’t make me any less smart…”

Maka perjuangan kaum perempuan, emansipasi wanita yang benar adalah perjuangan kaum wanita demi memperoleh hak memilh dan menentukan nasib sendiri, bebas dari paksaan dan tekanan dari siapapun. Jika mereka memilih menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi perempuan yang disibukan dengan urusan domestik, jika itu karena pilihan sadar, tanpa tekanan dan rasional, maka pilihan itu harus dihormati dan dihargai sebagai bagian dari hak mementukan nasib sendiri kaum perempuan. Begitu juga sebaliknya bagi mereka yang memilih menjadi “wanita karier”. Nah bagi kaum Adam, jangan jadikan ini sebagai peluang untuk menindas dan mengintimidasi perempuan. Katakanlah jika seorang wanita memilih menjadi ibu rumah tangga, peran domestik yang rentan KDRT, perlakukanlah ia dengan hormat dan muliakanlah ia sebagai seorang manusia. Jangan sekali-kali mengulang kisah tragis Gadis Pantai dan Tinung. Nah bagi Kaum Hawa, jika kisah tragis itu berulang, maka bersiaplah mengambil peran Annisa…jangan segan menolak dan segera lakukan perlawanan !!! Terkadang kesetaraan memang harus diperjuangkan hehe…

salam dan tabik !

130209,23.01 wib