Menasionalisasi Kedaulatan

Demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh selasa kemarin (24/6) semakin menguatkan desakan sebagian kalangan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM dan secara khusus politik energi dan penguasaan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan gas alam.Aksi unjuk rasa mahasiswa tidak hanya mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan menaikan harga BBM tetapi juga mendesak agar pemerintah melakukan nasionalisasi atas sumber daya alam. Secara eksplisist tuntutan itu mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih penguasaan perusahaan-perusahaan asing transnasional di Indonesia terutama yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Tuntutan ini menunjukan keinginan masyarakat agar pemerintah dapat mengelola sendiri kekayaan alamnya, termasuk minyak bumi, sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Namun keinginan nasionalisasi ini terbentur oleh realitas minimnya anggaran dan pengetahuan akibat mandeknya transfer teknologi dari negara maju, sehingga keberadaan investasi asing masih diperlukan untuk mengolah kekayaan alam tersebut. Bahkan dengan alasan yang sama, pemerintah berencana melakukan privatisasi terhadap 44 BUMN tahun ini. Privatisasi yang berarti pengurangan porsi penguasaan negara dalam perusahaan publik (BUMN) dengan meningkatkan porsi keterlibatan pihak swasta (dalam negeri dan asing) justru bertolak belakang dengan tuntutan nasionalisasi yang berkembang.

Setahun yang lalu pemerintah juga menegaskan keberadaan investasi asing dengan jaminan tidak akan dilakukannya tindakan nasionalisasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kalaupun dilakukan nasionalisasi, pemerintah harus mendapatkan persetujuan politik dari DPR sebab UU Penanaman Modal hanya mengijinkan dilakukan nasionalisasi lewat undang-undang yang pembuatannya menjadi kewenangan DPR (pasal 7 ayat 2). Pemerintah juga harus memberikan kompensasi atas tindakan nasionalisasi yang nilainya berdasarkan atas harga pasar (Pasal 7 ayat 3). Jika atas tindakan nasionalisasi itu muncul sengketa dengan investor, maka pemerintah harus menyelesaikan sengeketa melalui arbitrase internasional sesuai dengan aturan International Convention Settlement of Investment Disputes (ICSID). Bab II Konvensi tersebut menyatakan bahwa arbitrase ICSID memiliki yurisdiksi atas sengketa yang secara langsung timbul dari investasi asing, antara negara penandatangan konvensi dengan warga negara dari negara penandatangan lainnya. Indonesia sendiri telah memberikan persetujuan atas konvensi yang didukung oleh Bank Dunia ini sejak tahun 1968. Oleh karena itu tidak mudah melakukan nasionalisasi, selain aspek ekonomi ada aspek teknis yuridis yang harus dilakukan sebelum sebuah perusahaan asing di nasionalisasi.

Nasionalisasi sendiri bukan hal baru di negeri ini. Di era 50-an, nasionalisasi dilakukan secara sepihak dalam gegap gempita revolusi dan dilakukan sebagai bagian dari kampanye politik pemerintahan saat itu. Dalam rangka pembebasan Irian Barat, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Nasionalisasi ini bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara yang saat itu sedang berkonfrontasi dengan Kerajaan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat. Beberapa perusahaan yang penting bagi masyarakat dan dianggap menguasai hajat hidup orang banyak dinasionalisasi. Perusahaan farmasi, perkebunan, listrik, hingga pertambangan berubah pemilikan bahkan beberapa menjelma menjadi cikal bakal BUMN yang kita kenal sekarang seperti PLN, PTPN (Perkebunan) dan Garuda Indonesia Airlines. Meski demikian nasionalisasi di era Orde Lama ini justru membuat perekonomian semakin kacau. Akibat salah urus dan perilaku koruptif para pejabat saat itu, nasionalisasi tidak menghasilkan buah yang manis bagi bangsa Indonesia. Nasionalisasi yang lebih merupakan langkah politik populis pemerintah itu justru berakhir dengan krisis ekonomi luar biasa dan inflasi yang mencapai 600 persen.

Dalam kacamata Hak Asasi Manusia, mengacu kepada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, tindakannasionalisasi dapat dibenarkansebagai bagian dari pelaksanaan hak rakyat untuk secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pasal 1 Kovenan tersebut menyatakan bahwa rakyat memilki hak untuk mengatur diri sendiri (self-determination) termasuk didalamnya hak untuk mengatur kekayaan alam dan sumber daya yang dimiliki sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh kovenan. Kewajiban ekonomi yang muncul karena kerjasama internasional antara pemerintah dan investor asing harus didasarkan atas prinsip keuntungan bersama dan penghomatan terhadap hak tersebut sehingga tidak terjadi “perampasan” terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat.

Sebelum konvensi ini disahkan pada tahun 1976,PBB melalui sidang Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1962 telah mengeluarkan Resolusi No 1803 tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (Permanent Sovereignty Over Natural Resources). Resolusi ini berisi prinsip-prinsip yang harus diindahkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, sebab dua pertiga dari aktivitas bisnis mereka di negara-negara berkembang adalah aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Secara tegas resolusi tersebut menyatakan bahwa nasionalisasi, expropriasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya oleh pemerintah di Negara penerima investasi adalah dimungkinkan dengan alasan untuk kepentingan publik, keamanan negara atau kepentingan nasional lainnya.

Meski atas tindakan itu pemerintah harus memberikan kompensasi dan sengketa atas tindakan nasionalisasi diselesaikan melalui arbitrase internasional sebagaimana kemudian diatur dalam konvesni ICSID, namun resolusi ini menegaskan tentang dikedepankannya penghormatan atas hak rakyat dan negara terhadap kedaulatan sumber daya alam yang dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan dalam point ke-enam resolusi tersebut, kerjasama internasional untuk pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, apakah dalam bentuk investasi modal asing, pertukaran barang dan jasa, technical assistance, atau pertukaran infomasi, pengetahuan dan teknologi, harus menghormati independensi negara yang bersangkutan dan berbasis pada penghormatan atas kedaulatan dalam penguasaan kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki. Bahkan di point ke-tujuh, secara tegas resolusi ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak rakyat dan Negara atas kedaulatan daripada sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki adalah bertentangan dengan spirit yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan menghalangi berkembangnya kerjasama internasional yang berorientasi pada pemeliharaan perdamaian.

Penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi yang penting sebenarnya diatur dengan jelas di Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3. Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya alam (bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteran rakyat. Pembentukan Pasal 33 sendiri berawal dari gagasan Soepomo tentang negara integralistik pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 31 Mei 1945. Soepomo menyatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan integralistik, di lapangan ekonomi negara akan menjalankan sebuah sosialisme negara. Dengan sosialisme negara menurut konsepsi yang diajukan Soepomo, cabang usaha yang penting akan diurus oleh negara. Negara yang akan menentukan di mana, di masa apa, dan cabang usaha apa yang akan diselenggarakan oleh negara dan mana yang boleh diserahkan kepada suatu badan hukum (persahaan) privat atau kepada perorangan.

Pengaturan sumber kekayaan (cabang produksi, sumber daya, dan kekayaan alam) sebagimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dapat membantu pemerintah mengklasifikasikan pola penguasaan dan pengusahaan sumber kekayaan tersebut. Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh pemerintah; Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dapat dikuasai oleh pemerintah; Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak, tidak perlu dikuasai pemerintah; Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak, tidak boleh dikuasai oleh pemerintah (Asshidiqie, 1994).

Dengan demikian Pasal 33 tidak menafikan keberadaan perusahaan privat baik itu dari dalam maupun luar negeri dalam perekonomian nasional, asalkan pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan negara dan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak. Sebagai staatsgrundgezets, aturan dasar negara, hendaknya pemerintah selaku pemegang kuasa publik atas sumber daya alam, menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman dasar dalam menjalankan politik penguasaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk mempertimbangkan desakan nasionalisasi aset strategis dari pemilikan perusahaan-perusahaan asing yang disuarakan akhir-akhir ini. Terlebih pada tahun 2001, MPR mengeluarkan Ketetapan No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menggariskan bahwa pengelolaan sumber daya alam hendaknya berorientasi pada prinsip-prinsip yang memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana kekyaan alam menjadi bagian tak terpisahkan dari keutuhan tersebut.

TAP MPR No IX tahun 2001 juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian fungsi sosial atas sumber daya alam hendaknya diutamakan ketimbang fungsi ekonominya sehingga sumber daya dan kekayaan alam yang dimilik ibu petiwi ini dapat dirasakan manfaanya oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir orang saja.

Meski terdapat instrumen yuridis yang memungkinkan dilakukan tindakan nasionalisasi, pemerintah harus tetap memepertimbangkan kesiapan sumber daya manusia yang kelak akan mengelola aset-aset strategis yang akan dinasionlisasi. Tidak hanya kesiapan pendanaan dan infrastruktru saja akan tetapi kesiapan sistem pengelolaan yang besih, akuntabel dan professional juga harus menjadi pertimbangan yang utama. Jika pengelolaan oleh negara (melalui BUMN) masih sarat korupsi dan inefisiensimaka nasionalisasi justru akan menjadi bumerang yang merugikan bangsa Indonesia. Pada akhirnya pemerintah hendaknya dapat merespon desakan nasionalisasi dengan mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang berpihak pada kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat, sebagaimana pesan Cicero: Salus Populi Suprema Est Lex, Hendaknya kesejahteraan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s