Penegasan Privatisasi Pendidikan : Bencana Pengesahan UU BHP

saat menulis catatan ini saya baru saja menghadiri perdebatan ttg pengesahan ruu bhp di salah satu tv swasta. Saya dan beberapa teman mahasiswa yang berbasah-basah karena kehujanan di dpr, langsung menuju wisma nusantara untuk “meladeni” debat yang dihadiri oleh sdr Irwan Prayitno (komisi X, fraksi pks) dan Bapak Darmaningtyas (Majelis Luhur Taman Siswa, aktivis pendidikan). Sebelum “on air” saya masih melanjutkan debat dengan sdr Irwan Prayitno, salah satu pertanyaan yang saya ajukan adalah mengenai kejelasan rezim hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Sejenak dia berfikir untuk menjawab pertanyaan saya, kemudian dengan mantap dia berujar “ya pasti hukum privat !!!”. 


Jawaban itu sudah cukup untuk melihat watak dan alur berfikir anggota dewan yang hendak memprivatkan sistem hukuk penyelenggaraan pendidikan. Beberapa implikasinya adalah kemungkinan untuk mempailitkan institusi pendidikan (layaknya badan usaha), kemungkinan perguruan tinggi untuk melakukan invetasi dalam portfolio (ini tercantum jelas dalam UU BHP), dan yang terpenting implikasi status keuangan negara pada BHP yang tadinya berstatus negeri dimana dengan pengesahan BHP dan penerapannya kelak, BHP Pemerintah (demikian nama resmi untuk BHP yang tadinya negeri) akan “terlepas” dari keuangan negara dalam rezim APBN, artinya lambat laun porsi “keuangan negara” untuk BHP akan berkurang. Meski sdr. Irwan mencoba meyakinkan bahwa 
Komisi X sudah mengantisipasi itu dengan menambah pasal tentang kewajiban pemerintah. Namun, bukannya apriori, tetapi spirit dasar bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam rezim hukum privat sudah cukup jadi bukti untuk menunjukan bahwa pemerintah dan dpr hendak memantapkan privatisasi pendidikan di Indonesia, juga cukup untuk melihat posisi pemerintah dan dpr dalam memandang pendidikan, apakah sebagai “publlic goods” atau “private goods”…

Penolakan UU BHP harus difahami sebagai penolakan seluruh elemen mahasiswa. jangan dilokalisasi menjadi isu BEM UI, mahasiswa, atau kalangan tertentu saja. Seperti kata seorang teman, siapapun bisa. asalkan peduli.

Dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi untuk mengajukan Judicial Review ke MK. Beberapa pasal yang menjadi inti UU ini sudah “di bidik”. Saya pribadi mengusulkan, selain cara konstitusional, hendaknya kita mempertimbangkan cara inkonstitusional, misalnya “shut down”, boikot kegiatan pendidikan oleh pelajar, mahasiswa, (kalo bisa guru dan dosen) hingga pencabutan UU BHP, seperti yang terjadi di Yunani sekarang dan Chile berberapa waktu yang lalu…

salam dan tabik

15 Comments Add yours

  1. Pendidikan, public goods yang di gadang di ruang lelang. Siapa yang sanggup nawar paling tinggi dia yang menang. Ah, bodoh betul orang2 dpr tu… Ayo LAWAN!!!

    Like

  2. Pendidikan, public goods yang di gadang di ruang lelang. Siapa yang sanggup nawar paling tinggi dia yang menang. Ah, bodoh betul orang2 dpr tu… Ayo LAWAN!!!

    Like

  3. Pemboikotan = tingkah manja, aleman, ngambek2an a la bocah..Mau memperjuangkan untuk terus dapat pendidikan dengan cara nyetop belajar di sekolah? Serius, sebegitu ironisnya?Mau memperjuangkan suatu perlawanan, atau pendidikan itu sendiri?*berharap semoga urusan di MK lancar*

    Like

  4. boikot=civil disobedience=hartalhal ini pernah dilakuian oleh Mahatma Gandhi dalam rangkaian aksi tanpa kekerasan (ahimsa), dalam kerangka satyagrahi (truth and firmness)

    Like

  5. civil disobedience sendiri adalah perlawanan yang dipopulerka oleh Henry David Thorreau, yang sangat menginspirasi Gandhi, lalu diteruskan oleh Dr. Martin Luther King Jr. (ia bahkan mengakui secara langsung bahwa ia terinspirasi Gandhi dan Thoreau dalam menjalankan aksi2 pembangkangan sipilnya, yang berujung pada penembakan dirinya).yah, ini kan cuma metode. Semoa sarana akan ditempuh. Ya cara konstitusional kalau perlu cara-cara inkonstitusional. Semua hal itu aadlah hak yang kita miliki sebagai warga negara.Unjust law is not law ada alasan untuk melakukan penolakan

    Like

  6. gerakan boikot tanpa kekerasan paling terkenal adalah yang pernah dilakukan Gandhi dalam Dandi March, dimana ia menyeruka pemboikotan larangan pembuatan garam oleh Inggris, yang memaksa bangsa India membeli garam produksi meerka. Juga pemboikotan Gandhi atas produks tekstil buatan Inggris. Dalam sebuah pertemuan bersama massa ia bahkan menyerukan pembakaran pakaian2 yang ditenun dari Inggris, ia berujar "biarkan asap nya (baju yang dibakar itu) membumbung hingga ke istama buckingham". Pembookotan ditopang oleh gerkana swadeshi. tak dapat dipungkiri, cara ini efektif menaklukan Inggris, tanpa kekerasan tapi total.Sekali lagi ini cuma metoda, biar kita tak kehilangan imajinasi dalam bergerakan.Semoga perdebatan tidak meruncing pada masalah metode, tetapi pada substanis BHP itu sendiri.

    Like

  7. Beda dong, dengan pemboikotannya Gandhi. Pemboikotan terhadap produk asing akan membawa pengaruh langsung positif penggunaan produk dalam negeri, tanpa mengorbankan harapan akan tujuan utama.Lah kalo pemboikotan di sekolah, pengaruh langsungnya justru negatif, dan tujuan utama belum tentu dicapai. Dan sangat ironis.Inti dari BHP itu bukan privatisasi pendidikan lho. Privatisasi pendidikan yang dibicarakan oleh banyak orang adalah akibat buruk yang dikhawatirkan akan muncul dengan adanya pengesahan ini, dan menjadi terlihat seperti fokus karena banyak yang fokus ke arah itu.

    Like

  8. Heru Susetyo says:

    Saya dukung untuk mengajukan judicial review ke MK

    Like

  9. judicial review bukannya masih akan agak lama ya yan? alasannya pasti sama, belum ada akibat hukum yang jelas bertentangan dengan konstitusi. Huff… berani bener su'udzon kita kan? mau dikemas kayak apapun, tetap aja masalah ini akan dibawa ke wilayah hukum privat, artinya doktrin pemisahan kekayaan kembali berlaku di BHP, jadi ga ngaruh lagi pasal yang bicara tanggung jawab finansial negara. so, what next?

    Like

  10. emang di cina & yunani pernah ada UU semacem BHP ya?

    Like

  11. Wah sayang ketua BEM UI tercatat oleh wartawan tidak ampu menjawab pertanyaan pasal mana yang menunjukkan liberalisasi pendidikan di RUU BHP. Katanya versi yang dilihat BEM UI bukan versi terbaru. Berita itu jadi mendiskreditkan perjuangan kalian

    Like

  12. seperti yang pernah bung katakan dulu, media tanpa sadar kerap melakukan distorsi.Memang ketua bem ui saat itu terlihat tak mampu menunjukan pasal liberalisasi (terlepas dari dia tau atau tidak) saat Irwan Prajitno menanyakan pada dia (peristiwa ini terjadi di pelataran gd Nusantara II). Tapi satu yang tidak dictat media adalah saat terlontar pertanyaan seperti yang saya sebutkan diatas, yakni tentang "rezim hukum yang mengatur penyelenhggaraan pendidikan". Saat pertanyaan itu keluar Sdr. Irwan Prajitno langsung meniggalkan massa. Saya berkesempatan bertemu lagi dengan beliau di Wisma Nusantara, lalu saya kembali tanyakan, dan jawabannya seperti yang saya sebutkan di atas. Beliau mengakui, saat saya katakan bahwa implikasi sistem hukum privat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah diadopsinya konsepsi pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan (untuk BHP pemerintah) yang otomatis akan mengurangi porsi keuangan negara (apbn) pada BHP pmerintah, untuk itu dia beralasan bahwa komisi X telah menambahkan kewajiban finansial kepada negara untuk pembiayaan BHP pemerintah. Namun tampak sekali beliau berfikir dengan pola yang positivistik. Aturan normatif seolah dapat begitu saja diterapkan. Ia mengabaikan aspek sosiologis terlebih filosofis hukum, sehingga validitas UU ini patut diragukan. Pernah pula saya berdiskusi dengan beliau, saat ditanyakan jika UU ini "gagal", dengan santai ia menjawab, "ya nmanya juga undang-undang buatan manusia, kalu gagal ya bikin yang baru"……….Oya, saya tidak mewakili BEM UI, keterlibatan saya dalam aksi penolakan BHP tergabung dalam kelompok lain. Tapi untuk kondisi saat ini,egoisme sektoral hendaknya dikesampingkan.

    Like

  13. bukan china, tapi chile. Awal tahun ini pemerintah Chile membuat semacam General Education Law. Mahasiswa melihat beleid tersebut meliberalisasi sektor pendidikan.sementara di Yunani, demonsrasi yang berlangsung akhir-akhir ini dipicu juga oleh keresahan mahasiswa akan sistem pendidikn yang hanya mempersiapkan mereka ke industri (menjadi sekedatr pabrik pencipta buruh2 terdidik).

    Like

  14. Jangan percaya pada media, percayalah pada Tuhan.Jangan percaya pada anggota DPR, percayalah pada Tuhan.oooh… Si Om PRayitno ketahuan!!!

    Like

  15. rizky argama says:

    Sepakat kata Tyan, Semua cara harus ditempuh.Secara hukum: mohon judicial review ke MK. Secara politik: civil disobedience.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s