Menelusuri warna “Merah” dalam perundang-undangan kita

Dalam diskursus mazhab hukum kritis, hukum diyakini tidak berada dalam social vacuum. Hukum berada dalam interaksi sosial ekonomi yang kompleks. Perumusan aturan hukum karenanya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma dasar negara juga tidak terlepas dari argumen ini. Perdebatan pendiri bangsa di BPUPKI-PPKI (22 Mei-22 Agustus 1945) yang melahirkan UUD 1945 menunjukan tarik menarik kepentingan pendiri bangsa yang mewakili beragam kelompok dan aliran pemikiran. Sebagai sintesa dari dialektika pemikiran, UUD 1945 menunjukan corak khas dari ragam pemikiran yang menjadi fundamennya. George McTurnan Kahin dalam Nationalism And Revolution in Indonesia menyebut setidaknya terdapat empat  hal yang mewarnai UUD 1945: Semangat anti kolonialisme,kolektivisme masyarakat hukum adat, Islam, dan Sosialisme.Pandangan sosialistis pendiri bangsa yang mewarnai UUD1945 (sebelum amandemen) tercermin dalam pasal 27 (hak atas pekerjaan yang layak), pasal 33 (sistem perekonomian nasional), dan pasal 34 (kesejahteraan sosial). Studi perbandingan konstitusi menunjukan bahwa pengaturan kehidupan sosial ekonomi dalam konstitusi umumnya ditemukan di negara-negara dengan corak perekonomian sosialis. Sebagaimana dikemukakan oleh V.F Kotok dalam On The System of The Science of Soviet Constitutionl Law, hukum tata negara (constitutional law) di negara-negara sosialis dipandang sebagai suatu keseluruhan aturan hukum  yang mencerminkan dan mengatur prinsip-prinsip penting, baik mengenai pemerintahan (aspek politik) maupun mengenai struktrur sosial masyarakatnya (aspek sosial-ekonomi).

Sementara itu di negara-negara dengan tradisi individual-liberal, tata sosial-ekonomi tidak diatur dalam konstitusinya. Jaminan konstitusional kepada rakyat hanya diberikan dalam aspek politik saja. Dalam bidang ekonomi dan sosial,  nasib rakyat diserahkan kepada keuletan dan kemauan masing-masing untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya. Hal ini merupakan warisan hukum Romawi yang membedakan antara dominium (kekuasaan ekonomi) dengan imperium (kekuasaan politik). Montesquie kembali mempertegasnya dalam Spirit of Law: “…dengan hukum publik (public and political law), kita memperoleh kebebasan, sedangkan dengan hukum perdata (private law) kita memperoleh hak milik. Keduanya tidak boleh dicampuradukan satu sama lain…”

Konstitusi dengan pengaturan sosial-ekonomi didalamnya juga dapat ditemukan di negara-negara non-komunis/sosialis seperti Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri pembentukan UUD 1945, sebagaimana dikemuakakan Kahin telah diwarnai oleh pemikiran “kiri”. Warna “kiri” itu terjadi karena persentuhan pendiri bangsa dengan pemikiran “kiri” saat menempuh pendidikan di Negeri Belanda, perkembangan Partai Komunis Indonesia serta kecenderungan diantara tokoh-tokoh pergerakan tahun 1930-an  yang mengecam kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme dengan menggunakan pendekatan marxisme sebagai pisau analisis.

Meskipun demikian, gagasan “kiri” pendiri bangsa yang dtuangkan dalam naskah konstitusi tidak mengadopsi pemikiran Marxisme-Leninisme atau sosialisme a la barat secara mutlak. Hatta misalnya, meskipun ia dikenal sebagai inisiatior perumus Pasal 33, kerap dikecam oleh kalangan komunis sebagai tokoh yang  berpura-pura sosialis-proletar dengan banyak menggunakan frasa-frasa “kiri”. Hatta sebagaimana pendiri bangsa yang lain rupanya mengintrodusir gagasan baru yang khas Indonesia.  Dalam menjelaskan kolektivisme,  Hatta menolak model kolektivisme komunis yang tidak mengakui hak individu. Kolektivisme yang digagas Hatta tetap mengakui hak individu, hal ini pula yang akhirnya melahirkan Pasal 28 tentang hak asasi manusia, pengaturan yang tak ditemukan dalam konstitusi di negara-negara sosialis pada umumnya. Kolektivisme Hatta hanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan besar, sementara keperluan pribadi dan rumah tangga dan hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan keluarga tetap menjadi milik pribadi. Dengan kata lain, sebagaiamana ditulis Hatta dalam Daulat Ra’yat tahun 1933,  kolektivisme yang digagasnya adalah collectivism van voortbrengensel yakni kolektivisme produksi berintikan usaha bersama sedangkan unsur distribusi kekayaan tidak diprioritaskan. Sementara  kolektivisme komunis adalah collectivism van bezit (eigendom) yang menekankan pada pembagian kekayaan, menghilangkan hak milik pribadi dan diselenggarakan secara sentralistis.

Perumusan Pasal 33 juga mendapat pengaruh dari berkembangnya gagasan Negara Integralistik, yang saat itu berkembang di Jerman. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Soepomo  menyampaikan gagasannya tentang Negara Integralistik: “…dalam negara integralistik, yang berdasarkan persatuan,maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem “sosialisme negara”. Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara, negara akan menentukan di mana dan di masa apa dan perusahaan apa yang diselenggarakan pemerintah pusat atau daerah, yang diselenggarakan oleh negara atau oleh badan hukum prive atau orang perorang.” Sintesa beragam aliran pemikiran dalam perumusan  pasal 33 pada akhirnya melahirkan sebuah sistem perekonomian yang khas Indonesia, yang oleh Ir. Soekarno pada masa berkuasanya disebut sebagai Sosialisme Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam konsiderans Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (UUPA) dan TAP MPRS No. II/MPRS/1960.

UUPA dan Partai Komunis Indonesia

Lahirnya UUPA tak lepas dari kebutuhan untuk membentuk tatanan masyarakat baru pasca kemerdekaan dengan pola penguasaan tanah yang tidak mengandung semangat feodalisme sebagaimana dalam Agrarische Wet peninggalan pemerintahan Kolonial. Tanah sebagaimana dikemukakan Hatta, harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran besama, bukan untuk kepentingan perorangan, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir kelompok masyarakat. Dengan demikian kelompok masyarakat tersebut dapat menindas kelompok masyarakat lainnya. Dalam konsepsi UUPA, tanah harus dikuasai oleh Negara sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang memiliki tanah tersebut. Negara hanya memiliki kewenangan publik untuk mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang perorang.

Selain UUPA pemerintahan Ir. Soekarno juga mengesahkan UU No 2 Tahun 1960  tentang pokok-pokok Bagi Hasil dan UU No 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian yang kemudian dikenal dengan UU Reforma Agraria. Lahirnya tiga undang-undang ini merupakan milestone dalam pelaksanaan amanat pasal 33, juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan Partai Komunis Indonesia.  

Tak dapat dipungkiri lahirnya tiga  undang-undang ini sejalan dengan visi PKI yang sejak kegagalan pemberontakan Madiun mulai melirik kekuatan petani sebagai aliansi strategis revolusi. Terlebih setelah D.N Aidit menjadi pimpinan PKI pada tahun 1951, PKI mengumumkan program agraria yang baru serta menekankan perlunya aliansi buruh-petani. Pada tahun 1953 Aidit mendesak kader PKI untuk melipatgandakan usahanya mendapatkan dukungan kaum tani termasuk mendesak pemerintah untuk membentuk undang-undang agraria dasar.

Lahirnya tiga undang-undang agrarian bercorak neo-populis ini tak pelak menjadikan PKI sebagai “pahlawan” kaum tani, sebab pemebentukannya tak mungkin dipisahkan dari kiprah kader partai di pemerintahan. Dengan tiga undang-undang itu pula PKI menggerakan massanya untuk melakukan aksi ofensif pengambilalihan tanah yang melebihi batas maksimum menurut UU Refoma Agraria dari “tujuh setan desa” yakni: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, calo, kaum kapitlis birokrat, manajer dan bandit desa. PKI bahkan berhasil mendesak pemerintah untuk membentuk Komando Penyelesaian Land Reform dan Pengadilan Land Reform pada tahun 1964 untuk mempercepat pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia.

Sayangnya upaya revolusioner untuk merombak tatanan pemilikan tanah dan struktur masyarakat lewat program land reform tidak berlangsung mulus. Suhu politik yang memanas di tingkat elit serta kesalahpahaman pelaksanaan reforma agraria di tataran akar rumput menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang memakan korban jiwa yang tak sedikit. Pembubaran PKI serta pelarangan ajaran-ajarannya pada tahun 1966 pasca Gerakan Satu Oktober (Gestok) tak pelak membuat pelaksanaan UUPA dan land reform sebagai amanat Pasal 33 UUD 1945  terhambat, sebab citra “PKI” yang kuat melekat pada tiga undang-undang tersebut. Bahkan MPRS merasa perlu mereivisi beberapa frasa dalam UUPA yang dianggap tidak lagi seusuai dengan tuntuan zaman seperti term “Masyarakat Sosialis Indonesia”, “Sosialisme Indonesia”, dan “Revolusi”.

Pemerintahan Orde Baru bahkan menafikan keberadaan UUPA dengan membuat peraturan-peraturan agraria yang bertentangan dengan spirit UUPA dan pasal 33 UUD 1945. Keberadaan UUPA tetap dipertahankan karena aspek historis dan corak neo-populis yang dapat meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat. Pemerintahan pasca reformasi melangkah lebih jauh dengan mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal yang memberi izin penguasaan tanah kepada pihak asing selama 95 tahun.

 Angin liberalisasi yang berhembus pasca reformasi bahkan mengancam keberadaan pasal 33 sebagai landasan UUPA serta fundamen perekonomian nasional. Sekelompok ekonom pro-Barat bahkan mengajukan proposal untuk menghapuskan pasal 33 dari UUD 1945 karena dianggap sebagai “beban sejarah” yang membelenggu. Meskipun upaya itu gagal, Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen mendapat dua ayat tambahan dimana terdapat term “efisiensi”  (ayat 4) yang dapat menjadi legalisasi liberalisai perekonomian nasional. Perkembangan ini adalah tantangan “frontal” yang ditujukan kepada mereka yang berharap dapat mewujdukan masyarakat “sosialis Indonesia” lewat “konstitusionalisme populis”, mereka yang berjuang demi “daulat rakyat” bukan “daulat pasar”

(tulisan ini dibuat untuk media popular alternatif Memendar Pena)
 
 

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s