Dua Mahkamah Dua Putusan “Sensasional”

Hari ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang tidak biasa, terkait dengan kisruh PEMILUKADA Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa sejak sengketa Pemilihan Kepada Daerah atau sebelumnya dikenal dengan PILKADA diserahkan ke MK dari MA terjadi beberapa perubahan penting.

Pelimpahan ini berimplikasi yuridis dengan “pengakuan” pelaksanaan “pilkada” sebagai bagian dari rezim “PEMILU” (Pemilihan Umum). Sebelumnya “pilkada” tak dianggap bagian dari “pemilu” sebab UUD 1945 tak menyebutkan secara eksplisit bahwa pemilihan kepala daerah harus melalui pemilhan secara langsung, sebagaimana pelaksanaan “pemilu”. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala  pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Tak sedikitpun dalam konstitusi tercantum bahwa kepala daerah harus dipilih secara “langsung”. Oleha karena itulah sebagian kalangan tak melihat “pilkada” sebagai “pemilu”, sebab sengketa-nya pun tak di selesaikan oleh MK sebagaimana sengketa “PEmilu” melainkan oleh MA.

Itu dulu. Setelah kewenangan penyelesaian “pilkada” atau sekarang disebut dengan “pemilukada” sengketa diserahkan ke MK, maka “pilkada” kini diakui sebagai bagian dari rezim “pemilu”, mungkin karena itu MK mempopulerkan istilah “PEMILUKADA” kepada khalayak.

Putusan tak biasa itu adalah, putusan yang memerintahkan KPU melakukan pemilihan ulang di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang) dan penghitungan ulang di satu kabupaten (Pamekasan). Sebagaimana diberitakan, pasangan KAJI (Khofifah-Mujiono) yang “diramal” lembaga survei (lewat “jurus” quick count-nya yang kesohor namun tidak kredibel itu) akan memenangkan PEMILUKADA Jawa Timur ternyata “kalah tipis dari pasangan KARSA (Sukarwo-Saifullah Yusuf). Pasangan KAJI lantas menggugat perhitungan suara KPU ke MK dengan dugaan terjadi kecurangan yang memenangkan pasangan KARSA.

Sepanjang berdirinya MK dan sejarah penyelesaian sengketa Pemilu dan/atau Pemilukada, baru kali ini Mahmakah memutuskan dilakukan pemilihan ulang. Biasanya dalam kasus seperti ini MK mengeluarkan putusan yang tegas. Siapa yang “menang” siapa yang “kalah”. Sebagian kalangan melihat putusan ini bentuk “lepas tangan” MK untuk memutus sengketa Pemilukada JATIM yang justru menyerahkan kembali proses kepada KPU Jatim. Prof. Jimly (Hakim MK yang kabarnya resmi berhenti bulan ini) mengatakan bahwa putusan sudah tepat, sebab fakta persidangan menunjukan telah kecurangan sehingga proses harus diulang.

Atau jangan-jangan Mahfud MD (Ketua MK) merasa segan memutuskan sengketa kali ini. Maklum saja kisruh Pemilukada kali ini melibatkan dua temannya dulu saat masih berbaju PKB: Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Mahfud, Khofifah, dan Gus Ipul memang berlatar Nahdlyin dan ketiganya sempat menjadi politisi penting di PKB. Makanya MK terkesan “lepas tangan” soalnya Pak Mahfud gak mau eMTe alias “makan temen” sama dua sohibnya itu hehehe

Apapun itu putusan kali ini adalah wacana baru dalam khazanah ketatanegaraan kita. Patut diapresiasi sebagai proses pembelajaran dalam sistem “baru” ketatanegaraan kita. Maklum saja putuasn ini adalah “terobosan hukum” yang cukup “sensasional”. Dalam amar putusannya MK mengutip asas hukum universal nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Putusan yang kedua datang dari Mahkamah Negeri Gajah Putih, Thailand. Hari ini MK Tahiland “memecat” PM Somchai Wongsawat dari jabatannya. MK Tahiland menyatakan bahwa kecurangan Pemilu yang dilakukan pada Desember tahun lalu telah membawa pemerintahan sekarang kepada kekuasaan, yakni tiga partai koalisi yang juga “dibubarkan” oleh MK, plus pelarangan politisi-politisinya untuk terlibat dalam politik praktis selama lima tahun kedepan.

Sebagaimana dilaporkan International Herald Tribune hari ini, Ketua MK Tahiland Chat Chalavorn menggatakan bahwa kecurangan Pemilu merupakan ancaman bagi demokrasi Tahiland. Mahkamah mengeluarkan putusan “sensasional” ini dengan komposisi delapan hakim mendukung dengan satu orang hakim mengajukan dissenting oppinion (pendapat berbeda). Dengan putusan ini, PM Somchai harus mundur dari jabatannya dan untuk sementara posisi PM dipegang oleh caretaker (deputi PM) hingga parlemen memilih kembali PM (sayang MK tak memutuskan “pembubaran” parlemen, pasti jadi bahan obrolan seru dikalangan akademisi htn hehehe).

MK Thailand selama dua tahun ini memainkan peran yang aktif dalam kehidupan politik Tahiland. IHT melaporkan bahwa hal itu terjadis ejak Raja Bhumibol selaku kepala Negara menyatakan keprihatinannya atas kondisi politik Thailand yang semakin runyam sejak kudeta militer untuk menjatuhkan Tahksin beberapa waktu lalu. Dikabarkan Raja telah berbicara kepada Hakim untuk mengambil “langkah yang mungkin” dalam mengatasi kondisi ini.

Tahun 2007, MK Tahiland menjatuhkan vonis pelarangan terlibat dalam politik praktis selama lima tahun bagi Thaksin dan 110 politisnya partai Thai Rak Thai lainnya karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu. September kemarin MK juga “memecat” PM Samak Sundarajev dari posisinya sebagai PM, dan kali ini PM Somchai (PM ketiga yang dijatuhkan tahun ini).

yang sensaional dari putusan MK tahiland adalah vonis pelarangan terlibat dalam politik praktis. Tidakkah itu seperti menghilangkan hak sipil-politik seseorang? Bagi saya pelarangan tersebut adalah hal yang “luar biasa”. Di Indonesia jika MKRI mengeluarkan putusan serupa pasti akan muncul komentar-komentar miring. Mulai dari “melanggar HAM” hingga “otoriter”. Namun bagi saya putusan MK Thailand ini adalah bentuk kepekaan hakim terhadap keresahan masyarakat, sehingga putusan yang “melanggar hukum” sekalipun tak soal diberikan, asalkan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Faktor ini pula yang menjadikan putusan MK kali ini “sensasional”. Sebab putusan ini dikeluarkan saat Thailand berada dalam kondisi genting akibat demosntrasi besar menolak pemerintahan PM Somchai. Apakah MK terpengaruh demo2 tersebut? Sehingga tak ada lagi independensi dalam putusannya? entahlah

Yang pasti hari ini dua mahkahah berbeda sudah mengeluarkan dua putusan yang sama. Sama-sama sensaionalnya. Tidakkah kita sedang melihat menggeliatnnya hakim-hakim?apakah kita akan menyongsong era baru pemerintaha? pemerintahan oleh hakim, justiciocracy, government by the judge…..?kita lihat saja

 

5 Comments Add yours

  1. Heru Susetyo says:

    Inilah sulitnya kalau ketua MK mantan politisi Parpol, dan orang Madura pula…

    Like

  2. Heru Susetyo says:

    kalau MK di Thailand memang sejak dulu sudah ajaib, juga konstitusinya yang sudah terlalu sering diamandemen

    Like

  3. yang ini apa hubungannya yah? *ndak ngerti

    Like

  4. wah si abang ini, agak "rasis" nih aromanya…hehehetapi betul juga, siapa tau emang Pak Mahfud ini gak mau eMTe, sama-sama pkb, sama-sama nahdlyiin, eh kebetulan orang madura, makanya agak "takut" bikin putusan, apa lagi yang disengketakan adalah suara di pulau madura (pamekasan, bangkalan, sampang)btw, putusan MK kali ini lagi2 meneguhkan fakta bahwa MK mulai sering menambah kewenangannya sendiri. Sengketa PEMILU/PEMILUKADA yang jadi kewenangan MK hanya sebatas sengketa hasil penghitungan, so MK hanya berhak memvalidasi apakah penghitungan benar atau tidak. Kali ini MK "membuat hukum" dengan memutus sengketa diluar kewenangannya…bisa jadi lama kelamaan MK akan menjadi "governing body" yah ini mah pro-kontra pastinya, mudah2an kita menemukan konsepsi terbaik bagi sistem ketatanegaraan kita, tapi tetep "salus populi suprema est lex", hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi

    Like

  5. hmmm.. gitu tho maksutnya..*aselibarungerti

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s