“Celengan Babi” itu namanya (anggota) DPR, Dewan Penindas Rakyat

Entah ada dosanya Babi. Hewan satu ini kerap dijadikan objek umpatan kasar. BABI LU !!!!! (Sekedar mencotohkan..tak perlu disensor lah). Mungkin karena hewan satu ini punya status haram jaddah oleh salah satu agama, sehingga kelasnya yang sangat-sangat rendah layak disematkan (sebagai umpatan tentunya) kepada orang-orang berperilaku rendah. BABI LU !!!! (yah kira-kira begitulah pengucapannya). Entah apa dosanya babi…Biar begitu, babi punya kelebihan. Kalau anda perhatikan, babi identik juga dengan uang. Mulai dari celengan babi hingga babi ngepet. Keduanya berbau duit.  kata “celengan” alias tempat nabung duit aja sama dengan nama lain babi:  Celeng. Babi yang gendut penuh lemak itu juga identik dengan kemakmuran, setidaknya itu yang saya lihat dari penggambaran hewan babi di masyarakat tionghoa (mohon maaf jika saya keliru).Ngomong-ngomong soal babi, saya punya satu lagi “metafor” untuk hewan yang satu ini. Sebenarnya metafor kali ini merujuk pada OBJEK yang bagi saya jauh lebih “rendah” dan “busuk” ketimbang BABI. Tak lain dan tak bukan adalah DPR, Dewan Perwakilan (baca: PENINDAS) Rakyat.

Hari ini, DPR melalui setjen (sekretariat jenderal) yang sudah disetujui oleh BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), diparaf komisi anggaran, dan diamini Pimpinan mengajukan kenaikan tunjangan komunikasi intensif bagi anggota dewan untuk tahun anggaran 2009 . Berita ini sebenarnya bukan barang baru, sebab hampir tiap tahun DPR selalu menaikan “tunjangan komunikasi intensif” dan “tunjangan-tunjangan” lainnya dengan dalih meningkatkan kinerja.

Menurut catatan Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen), kenaikan tunjangan komunikasi intensif kali ini meningkat hingga hampir 235% dari tahun sebelumnya, dari 150-an miliar menjadi 360-an miliar rupiah !!!!!! GILA !

Berita ini memang saya dapatkan melalui media massa,tapi  jika memang benar demikian maka ini sungguh keterlaluan. Betapa tidak, ditengah kondisi perekonomian gobal yang carut marut ini anggota DPR meminta kenaikan tunjangan yang tak rasional.

Ditengah sengsaranya petani mendapatkan pupuk bersubsidi, ditengah kondisi buruh yang terancam perlakuan sewenangn-wenang pasca SKB 4 menteri, anggota DPR mendapat “kado akhir tahun” yang fantastis. Menurut catatan FORMAPPI (lagi) jika benar-benar terwujud, maka tahun depan, setiap anggota dewan akan membawa “gaji bersih” 2 miliar rupiah untuk tahun 2009, belum termasuk “uang siluman” dan “uang terima kasih” plus “upeti-upeti” lain yang berseliweran disekeliling anggota dewan.

Bisa dibilang kenaikan ini bukan barang baru. Dengan dalih meningkatkan kinerja, mendinamisasi anggota, hingga meningkatkan penyerapan aspirasi, DPR setiap tahun meminta kenaikan tunjangan bagi anggota-anggotanya. Yang paling sering  adalah tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan staf ahli.

Pertanyaannya, apakah memang benar “uang tunjangan komunikasi  intensif” dan “uang tunjangan staff ahli” itu digunakan dengan semestinya. Hingga saat ini tak ada mekanisme audit dan transparansi penggunaan “uang tunjangan” tersebut” Akibatnya publik tak pernah tau, apakah benar “uang rakyat” itu digunakan sesuai dengan amanatnya? Tak ada yang bisa menjamin apakah benar uang itu digunkan untuk keperluan menjaring aspirasi konstituten. Tak ada pula yang bisa menjamin apakah “uang tunjangan staff ahli” benar-benar digunakan untuk mengaji “staff ahli” yang kompetensi kelimuannya mumpuni. Beberapa kali saya terlibat dalam kegiatan pemantauan parlemen dan advokasi legsilasi, saya menemukan banyak anggota dewan yang menggunakan “uang tunjangan staff ahli” untuk menggaji sanak famili, teman, titipan, atau orang yang sebenarnya tak memiliki kaulifiasi “ahli” namun diangkat menjadi “staff ahli” karena alasan “kedekatan”. Hasilnya. Uang tersebut tak digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Terkait dengan tunjangan komunikasi intensif. Benarkah untuk menyerap aspirasi rakyat? Menjawab pertanyaan ini saya gunakan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sebagi acuan. PROLEGNAS yang berisi rencana legislasi (pembuatan perundang-undangan) yang harus dibuat oleh DPR sebagai  pelaksanakaan amanat UUD 1945 masih jauh dari memuaskan.

Pelu diketahui bahwa tugas utama DPR adalah membuat undang-undang. Sebagai negara hukum, jalanya kehidupan bernegara (ekonomi, politik, sosial, budaya) tak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan. Maka sekarang bayangkan, hingga kini, menjelang pensiunnya, DPR 2004-2009 belum mencapai 30 persen dari target prolegnas. Dari 30 persen ini hanya 10 persen yang benar-benar rencana Prolegnas, sebab sisanya “undang-undang titipan” dari kelompok berduit atau “undang-undang kepentingan” yang sangat berkaitan dengan kepentingan melanggengkan kekuasaan seperti UU PEMILU, UU SUSDUK, atau UU PILPRES. Sementara undang-undang yang benar-benar dibutuhkan publik, diabaikan begitu saja, sebut saja misalnya RUU Pelayanan Publik yang hingga kini masih mandeg.

Benarkah untuk meningkatkan kinerja anggota DPR? Berdasar kalkulasi matematis, “umur” anggota DPR periode ini tak lebih dari 2 bulan saja, sebab mulai Maret tahun depan mereka akan lebih terkonsentrasi di daerah pemilihan dalam rangka PEMILU. Maka kuat dugaan kenaikan tunjangan kali ini erat kaitannya dengan kebutuhan pendanaan kampanye. Sudah bukan rahasia lagi jika Partai Politik yang tak lain merupakan induk anggota DPR, menarik iuran wajib dari “penghasilan” anggota DPR. Maka jadilah “uang tunjangan komunikasi”. “uang tunjangan staff ahli” dll dipakai untuk pendanaan partai. Sebuah partai berasas Islam bahkan menarik uang dari kadernya yang menjadi anggioa dewan mencapai 60 persen dari “penghasilan”-nya di DPR.

Busuk. Tak ada yang lebih tepat menggambarkan keserakahan anggota Dewan Penindas Rakyat ini. Tak cukupkah semua ini untuk menyatakan cukup sudah (YA BASTA !) bagi demokrasi borjuis? Sikap busuk anggota dewan adalah buah dari proses demokrasi yang menekankan pada proses elektoral dan formal semata. Sudah saatnya mewujudkan demokrasi yang substantif. Jika anggota dewan saja berkelakuan busuk seperti itu, maka partai politik yang menjadi rumah mereka juga pasti setali tiga uang. Masihkah percaya pada proses elektoral? masih percayakah pada partai politik? Harus ada upaya radikal untuk merubah kondisi ini. Golput adalah langkah awal, Revolusi adalah langkah selanjutnya…….

PS:
Anggota DPR = Celengan BABI
Kerjaannya cuman ngumpulin duit sampe perut kepenuhan sama duit. Gak Penting duit dari mana yang penting kantong penuh. perut kenyang…masa bodo rakyat kelaperan

Anggota DPR = BABI Ngepet
Kerjaannya minta suap, minta sogokan. Ngancem gak bakal “dibantu” kalo gak ngasih upeti. Nguras (baca: Ngerampok)  anggaran (duit rakyat) buat plesiran ke luar negeri atau “kencan” sama selingkuhan

Anggota DPR……BABI LU !!!!bersambung ke  :

“ANJING” itu bernama (anggota) DPR
(ada yang mau meneruskan?)

7 Comments Add yours

  1. lebih mirip tulisan anak kecil…

    Like

  2. Astaga, sepertinya bapak Tian sedang panas karena ulah2 anggota Hewan Perwakilan Rakyat..hee,

    Like

  3. Heru Susetyo says:

    Silakan kritis Tian, I do agree with your criticism and concern, but please do select your words

    Like

  4. ummu fathia says:

    ingat lho mulutmu=harimaumuterlebih jika Anda muslim alangkah indahnya menyampaikan dengan kata-kata santun

    Like

  5. rizky argama says:

    Gaya bahasa: sangat ekspresif dan emosional. Tulisan ini cocok utk dijadikan contoh buruk dlm pelajaran mengarang bhs Indonesia.Substansi: 90% mendekati fakta. Oleh krn sistem perwakilan yg kita anut skrg adalah hasil konsensus kita sbg rakyat, maka tugas kita pula utk memperbaiki kapasitas lembaga perwakilan tsb.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s