BHMN/BHP, MWA, dan Penerimaan “diam-diam” Mahasiswa UI

Sebagai seorang mahasiswa “tua” saya tak lagi banyak menghabiskan waktu dikampus. Penelitian skripsi yang saya ajukan membuat saya harus lebih banyak berkelana dari satu perpustakaan ke perpustkaan lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya (ini serius). Tak terasa saat berada di kampus banyak sekali “perubahan” yang saya rasakan, mungkin memang bukan “zamannya” lagi. Sampai saya sadari, rupanya pekan-pekan ini sedang diselenggarakan Pemilihan Raya di Kampus UI. Pemilihan calon ketua BEM, calon anggota DPM, dan anggota Majelis Wali Amanat (Unsur Mahasiswa). 
 
Yang terakhir ini, MWA, membuat saya kaget. Masih dipilih juga rupanya, saya membatin dan mengurut dada. Sejujurnya saya sangat kecewa dengan “plihan politik” teman-teman di kampus untuk tetap menempatkan seorang “wakil” mahasiswa dalam struktur MWA. “Pilihan” ini saya sebut sebagai bentuk penerimaan diam-diam (segelintir aktivis) mahasiswa UI pada BHMN (Badan Hukum Milik Negara), BHP (Badan Hukum Pendidikan), dan segala bentuk privatisasi pendidikan …. 
 
Goresan kegundahan ini saya awali dengan kutipan Montesquie
 
“That we should not regulate by the prniciples of political (public) law those things which depend on the principles of civil law. As men have given up their natural independence to live under political (public) law, they have given up the natural community of goods to live under cvil laws…By the first (political laws) they acquired liberty, by the second property…we must not apply the principles of one to the another”
 
Dikutip dari terjemahan Espirit de Lois (Spirit of the Laws)karya Baron Secondat Montesqiue Book XXVII  Chapter 15
 
Montesquie, siapa yang tak kenal orang ini. Filsuf besar, namanya kerap diasosiasikan dengan Revolusi Perancis. Beberapa bukunya hingga kini tetap menjadi rujukan (termasuk Espirit de Lois-ini). Salah satu karya sastranya, Surat-surat dari Persia, kerap dikutip penulis-penulis ternama. Tapi  kutipan diatas saya cantumkan bukan atas dasar kekaguman saya pada sosok baron yang satu ini.
 
Kutipan diatas disepakati para sarjana sebagai salah satu basis pemisahan hukum publik dan hukum privat di abad modern. Montesquie memisahkan  secara diametral antara hukum publik dan hukum privat. Menurutnya keduanya tak boleh dicampuradukan. Dengan hukum publik, kita mendapatkan kemerdekaan. Dengan hukum privat, kita mendapatkan kebebasan untuk memiliki harta benda. 
 
Pemisahan ini sesuai dengan semangat zamannya. Pada masa itu Negara, hanya difahami sebatas “penjaga malam” saja (nachtwaterstaat). Negara tak lebih sebagai penjaga kepentingan-kepentingan publik. Menindak kejahatan, memelihara ketertiban dan sebagainya. Sementara urusan privat, termasuk didalamnya aktivitas jual-beli, perdagangan,  kepemilikan harta benda, kontrak kerja dan segala aktivitas yang berbau aktivitas perekonomian adalah wilayah yang “haram” bagi negara.
 
Lagi-lagi konsep negara penjaga malam ini harus difahami pada konteksnya. Pada masa itu Eropa sedang menyongsong era baru (Renasaince)  setelah sebelumnya berada dalam bayang-bayang kegelapan. Pada masa kegelapan itu, Negara direpresentasikan sebagai kedaulatan absolut monarki yang memiliki penguasaan mutlak atas manusia dan harta benda yang dimilikinya. Apalagi saat itu berkembang faham merkantilisme. Maka tak heran jika pada masa renasaince setelahnya, “Negara” mengalami reduksi peran. 
 
Saya tak akan mengulas soal itu. Singkatnya, siklus itu berputar. Sekali waktu “negara” lemah, di lain waktu “negara” diharapkan kuat. Siklus berputar seiring dengam “pasang-surut” pasar (market) seperti yang kita alami sekarang. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa sistem hukum modern yang dianut sekarang, baik itu anglo-saxon maupun kontinental (termasuk Indonesia), memisahkan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat. Pemisahan yang sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman Romawi dulu dengan konsepsi dominium (rules over things by individual) dan konsepsi imperium (rules over individual by the prince).
 
Apa dampak pemisahan ini? Negara-negara Barat pada akhirnya tidak “mencantumkan” urusan “privat” dalam hukum tertulis mereka. Lihat saja misalnya  konstitusi (hukum dasar) amerika serikat yang tak mencantumkan masalah perekonomian. Korelasinya dengan demokrasi? Moh. Hatta, sang proklamator, menyebut demokrasi barat sebagai demokrasi yang senonoh sebab hanya mengatur kebebasan individual semata dan menafikian “keberesan ekonomi” dan kesejahteraan rakyat yang dianggap urusan individual. Dengan basis ini mudah menidentifikasi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik “ada negara”, hukum privat “tidak ada negara”. 
 
 
BHMN lalu BHP: Akal Licik berbungkus Tujuan Mulia
 
Lantas apa kaitannya dengan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) dan BHP (Badan Hukum Pendidikan). Saya tak akan mengulas dari awal makhluk yang satu ini. Singkat kata status baru ini disandang oleh beberapa kampus yang tadinya negeri. Pemerintah menganggap bahwa pemberian status BHMN adalah untuk memberikan otonomi kepada institusi pendidikan agara dapat mengembangkan kekhsaannya sebagai lembaga pendidikan. 
 
Niat yang amat sangat mulia. Sebab sebelum berstatus BHMN, kampus-kampus itu praktis tak “berbadan hukum”. DEPDIKNAS/BUD sebagai “induk” merekalah yang memiliki status badan hukum. Implikasinya, secara adminsitratif rektorat berada dibawah kendali MENDIKNAS/BUD (Pemerintah). Otoritas anggaran dan pendanaan kampus juga berada dibawah kendali DEPDIKNAS melalui koordinasi dengan MENKEU selaku bendahara negara.  Kondisi ini tentu “menghambat” perkembangan kampus. Aktivitas akademik, riset, dan kegiatan ilmiah lainnya rentan intervensi pemerintah. Tak hanya pada tataran formal tapi juga substansial.
 
Sayangnya “otonomi” ini harus dibayar mahal. Dalam naskah akademik RUU BHP (kelak konsepsi BHMN akan diterpakan ke semua institusi pendidikan dengan nama BHP, Badan Hukum Pendidikan) disebutkan bahwa rezim hukum yang tepat untuk mengakomodir kekhasan lembaga pendidikan adalah rezim hukum privat. Agar tak ada lagi “campur tangan” negara dalam lembaga pendidikan yang “khas” itu, maka negara harus dijauhkan dari pengelolaan institusi pendidikan.
 
Sekali lagi, dalam hal ini BHMN dan BHP memiliki tujuan yang mulia. Menghormati kekhasan satuan penyelenggara pendidikan. Namun ketika disebutkan bahawa rezim hukum yang tepat mengatur pendidikan adalah rezim hukum privat (perdata), masalah-masalah mulai bermunculan. Paradigma pemisahan diametral antara hukum publik dan hukum privat sebagaimana yang di utarakan Montesquie-lah biangnya. Ketika pendidikan diserahkan kedalam rezim hukum privat maka dimana letak “negara”? 
 
Negara yang berkewajiban memberikan pendanaan yang cukup dan memadai bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan. Sehingga pendidikan memiliki aksesibilitas bagi semua kalangan. Dapat diakses oleh siapa saja: kaya dan (terutama) miskin. Ketika pendidikan menjadi “urusan privat” masihkah negara “berkewajiban” mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan? Merujuk kepada UU Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003) rasanya “mustahil” negara akan  mengalokasikan anggaran kepada lembaga berstatus BHMN atau BHP kelak  yang kadung dimasukan ke ranah privat. UU 17/2003 mengenal doktrin kekayaan negara (hukum publik) dan kekayaan negara yang dipisahkan yang merupakan ranah hukum privat. Keuangan BHMN dan BHP kelak masuk kategori ini. Dampaknya, alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan yang berubah status dari negeri menjadi BHMN akan berkurang, bahkan menjadi tidak ada sama sekali. Hal itu sudah terjadi di UI (anda yang kuliah di kampus ini pasti tau, betapa mahalnya “harga” jaket kuning kita). 
 
Yang pasti, sejak berstatus BHMN, biaya kuliah di UI semakin tinggi. Dari hari kehari tak ada perubahan. Meski mahasiswa memiliki “wakil” di MWA, sebuah organ yang merupakan anak kandung BHMN, kondisi tak kunjung berubah. Setiap tahun selalu saja ada kebijakan kontroversial. Sedihnya selalu saja ada mahasiswa yang berujar: “untung bukan pas angkatan gw”….
 
 
Dua Dimensi Kewajiban Negara
 
Hak Atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Dalam tatar domestik ia diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Dalam tatar mundial ia diatur dalam berbagai kovenan. Salah satu yang terpenting adalah Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenent on Economic, Social,and Cultural Rights). Dalam dokumen itu hak asasi  atas pendidikan diatur di pasal 13 dengan empat ayat. Dua ayat pertama menakankan kewajiban negara agar melakukan upaya-upaya aktiv agar hak asai atas pendidikan dapat terpenuhi. Sementara dua ayat terakhir menegaskan kewajiban negara untuk menghormati kebebasan individu dan badan-badan penyelenggara pendidikan dalam menjalankan aktivitasnya. Jika dua ayat pertama menekankan perluanya upaya aktif/positif, dua ayat berikutnya justru menghendaki upaya “negatif”.
 
Dalam kajian HAM memang dikenal hak positif dan hak negatif (The Limburg Principles). Hak positif menghendaki upaya afirmatif negara untuk mewujudkan agar hak itu terwujud, sementara hak negatif justru menghendaki agar negara tak ikut campur tangan sebab keterlibatan negara justru menghambat realisasi hak tersebut. Hak asasi atas pendidikan memiliki dua dimensi ini. Disatu sisi ia adalah hak positif dimana negara berkewajiban mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan, menyediakan fasilitas sekolah dan belajar, pengadaan saran dan prasarana dan sebagainya. Namun disisi lian hak atas pendidikan juga merupakan hak negatif. Negara tak memiliki alasan pembenar untuk campur tangan menentukan “kurikulum” dan “standarisasi kelulusan”. Negara juga haram mencampuri keinginan orang tua untuk memilih bentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Negara hanya memiliki kewenangan membuat “standar minimun” yang tak lain merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi semua. 
 
Dalam panduan Maastricht (Maastricht guidlines on violation of ECOSOC rights) disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah kegagalan negara untuk melakukan upaya-upaya to protect, to fulfill, and to respect. Kegagalan pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen sebagaimana amanat konstitusi adalah contoh kegagalan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill). Sementara pemaksaan pelaksanaan “Ujian Nasional” sebagai syarat kelulusan peserta didik adalah bentuk kegagalan untuk menghormati (to respect).  
 
Mengantisipasi kegagalan ini pemerintah malah membuat BHMN dan merumuskan bentuk BHP. Dengan dalih menghormati kekhasan lembaga pendidikan, sebagai bentuk kewajiban untuk menghormati (to respect) hak asasi pendidkan. Namun dengan aturan ini pemerintah justru mencederai kewajiban “untuk memenuhi”, sebab pada prakteknya dalam lembaga BHMN, peran “negara” yang paling utama yakni mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan menjadi hilang. Sehingga biaya pendidikan yang harus di tanggung mahasiswa/peserta didik menjadi semkain besar, sebab administrator kampus lebih suka memanfaatkan status otonomi untuk “memerah” mahasiswanya sendiri. 
 
Lembaga pendidikan harus otonom. Tetapi negara tak boleh lepas tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dan menciptakan aksesibilitas pendidikan bagi semua orang. Itu sebabnya saya katakan, hak atas pendidikan memiliki dua dimensi.
 
Penerimaan diam-diam (oknum) aktivis Mahasiswa UI.
 
Dua tahun yang lalu saya mulai terlibat dengan organsasi formal kampus. Salah satu agenda rutin oragnisasi dan “aktivis” nya adalah “kritisasi” privatisasi pendidikan. Saya sangat bersemangat karenannya. Bagi saya masalah privatisasi kampus, yang dmanifestasikan dengan pem-BHMN-an UI adalah masalah yang harus segera diatasi. Tapi belakangan saya semakin ragu dengan “mereka” (kata “mereka” saya rujuk kepada sebuah  “lembaga”, sebab meski individu berganti, “lembaga”-nya masih tetap sama..u know what i mean). 
 
Entah karena terlalu “polos” dan “lugu” atau kurangnya pemahaman tentang BHMN, BHP, dan Privatisasi Pendidikan, “mereka” masih saja berambisi menempatkan “wakil” dalam struktur MWA.
 
Tak bisakah “mereka” belajar dari pengalaman, keterlibatan mahasiswa dalam struktur MWA justru menjadi legitimasi pembuat kebijakan yang getol melakukan komersialisai pendidikan. Tak bisakah “mereka” jujur, apa sih kontribusi MWA unsur mahasiswa dalam menghambat laju “komersialisasi” yang semakin kuat?
 
Kini kampus UI semakin “pasar”, Penerimaan mahasiswa baru tak lagi melalui SPMB yang mencerminkan akesibilitas bagi semua kalangan di seluruh Indonesia. Kini untuk masuk UI harus menyetorkan sekian puluh juta rupiah sebagai “uang pangkal”. Setahu saya, kebijakan-kebijakan itu keluar saat mahasiswa memililiki “wakil” dalam struktur MWA.
 
Apakah dimata “mereka” perjuangan a la “klandestein” sudah kehilangan pamor? Dengan beragam dalih “mereka” tetap ngotot menempatkan “wakil” mahasiswa di MWA. Sering saya dengar alasan klasik, “ada MWA unsur mahaiswa  aja, kebijakan kampus kayak begini, apalagi kalau gak ada”….hhhhhhh tak biaskah “mereka” memutar logika pertanyaan itu? Justru karena ada “wakil” kita disana maka kebijakan-kebijakan komersialisasi kampus semakin mendapat legitimasi. 
 
Dulu saat kampus UI berubah status menjadi BHMN tahun 1999, seorang senior saya di FHUI melakukan aksi nekat. Bersama kawan-kawannya ia menutup gerbang utama kampus UI dengan pagar manusia. Ia mempelopori dengan merebahkan diri di portal gerbang utama, meski petugas saat itu sudah mengancam akan menabraknya. Dhoho, nama senior saya itu, akhirnya “diciduk”. Ia dijatuhi sanksi akademik skorsing, bahkan berlanjut menjadi sanksi drop out. Beruntung ia tak sendiri. Bantuan hukum berdatangan, ia menggugat balik rektor UI ke PTUN dan gugatan itu ia menangkan. Media tak luput dari peristiwa ini. Sayangnya mis-koordinasi dan tak harmonsinya gerakan mebuat isu privatisasi kampus tidak ter-blow up. 
 
Tak bisakah kita belajar dari pengalaman ini? Keterlibatan mahasiswa dalam struktur MWA tak lebih dari legitimasi. Sudah saatnya perlawanan kembali ke jalur “extra legal” seperti yang dilakukan Dhoho cs. Kalaupun masih ngotot menempatkan “wakil” mahasiswa  di MWA, mindset-nya harus dirubah. MWA unsur mahasiswa bukan wakil sekelompok orang yang memilih melakukan bargain dengan pengelola kampus. MWA unsur mahasiswa katakanlah, harus berani membocorkan informasi-informasi “rahasia” yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap komersialisasi kampus. MWA unsur mahasiswa harus berani bicara lantang dihadapan anggota MWA lainnya yang “tinggi”. Untuk itu MWA unsur mahasiswa terpilih harus siap menghadapi ancaman skorsing, drop-out, atau bahkan ancaman pidana sekalipun (membocorkan informasi setelah disumpah adalah tindak pidana). Beranikah? (jangan cuma nyari jaringan dan patron-client aje kerjanya)
 
 
PS: Antara UI dan Stanford
Satu lagi yang membuat saya “gerah”. Setelah tak lagi beraktifitas di organsasi beberapa teman (yang tampaknya memiliki “patron-client” dengan “petinggi” kampus) memilih bekerja di “unit usaha” universitas. PT anu MAKARA- lah, PT bla-bla MAKARA-lah, atau yang sejenisnya. 
 
Saya mendengar term “Unit Usaha Universitas” dengan nada yang ganjil seperti mendengar term “Islam Liberal”, ada contradictio in terminis disana. Kampus bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari profit. Universitas tak perlu membuat unit usaha sebab core competent nya adalah pendidikan: mengembangkan ilmu pengetahun, teknologi, dan seni. Bukan mencari profit. 
 
Tak bisakah UI belajar dari Stanford University yang sukses membangun Lembah Silikon yang terkenal itu. Frederick Emmons Terman dari Department of Electrical Engineering mengajak alumninya untuk membangun kawasan sekitar kampus mereka berdiri. Terman mengajak dua orang muridnya William Hewlett dan David Packard (nama ini kelak menjadi meerk dagang terkenal, hewlett-packard) untuk membangun usaha rekayasa radio dan elektronik di wilayah dekat kampus. 
 
Tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dari rekening universitas, tanpa harus “menjual” dan “mengkomersilkan” nama Stanford University, Terman berhasil mengajak alumni Stanford membangun kawasan sekitar kampus. Sekali lagi bukan dengan membuat “unit usaha” universitas, melainkan “unit usaha” sebenarnya yang tak ada sangkut paut administrtif dengan universitas. Berat untuk saya katakan, namun dalam pandangan saya mereka yang memilih berada di “unit usaha” universitas telah memilih untuk menerima BHMN dan BHP secara “diam-diam”.
 
 
Tulisan ini adalah pendapat pribadi, jika ada yang “pribadi”-nya merasa diserang saya mohon maaf. Ini semata otokritik bagi saya utamanya.
 
Salam dan Tabik
 

6 Comments Add yours

  1. Sepakat Bung Tian…Mungkin mahasiswa sekarang perlu sekali-kali dikasih shock therapy..Agar mereka bisa bangun dari tidurnya di UI…Agar mental "chicken" mereka tak berkelanjutan….salam…

    Like

  2. sekali lagi, ini adalah otokritik bagi siapa saja yang pernah bersentuhan dengan masalah ini..termasuk saya

    Like

  3. unutk membaca kovenan internasional tentang hak ekosob (dimana hak atas pendidikan termasuk didalamnya) silahkan akses link ini : http://www.kontras.org/index.php?hal=kovensi

    Like

  4. apanya yang mantab? buat saya ini cuma seperti tulisan anak kecil yang serba tidak puas dengan dunia sekitarnya. Semua dimuntahkan. Solusi? mari tanyakan pada rumput yang bergoyang.

    Like

  5. Aslm Tian,,slm kenal..sy tau Tian dari ivan dan Rizky argama.hmm,,ttg isu BHP/BHMN ini udh lama bgt ya?UUnya sudah disahkan ya?skrg smpai dimana perkembangannya?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s