Politik Jalan Raya Ibukota

Ada cerita unik tentang kota Bandung. Sebagaimana laiknya kota-kota besar di Indonesia, anda akan menemukan nama jalan yang diambil dari nama pahlawan nasional, kerajan kuno, atau nama yang khas kota tersebut. Akan tetapi jangan harap menemukan Jalan Majapahit atau Jalan Gajah Mada di Bandung, sebagaimana dapat kita temukan di Jakarta. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di masa lalu yang pernah mempersatukan nusantara itu konon punya track record buruk di mata orang Pasundan. Terlebih Gadjah Mada, sang Mahapatih yang kerap dikaitkan dengan persitiwa Perang Bubat, perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pasundan. Mungkn karena “dendam” masa silam, tak ada satupun jalan raya di kota Bandung yang mengadopsi nama Majapahit dan Gajah Mada yang kesohor di seluruh nusantara itu.

Jika anda tak percaya coba saja telusuri di http://cybermap.cbn.net.id/ Pilih lokasi kota Bandung, lalu pada keyword ketik Majapahit atau Gajah Mada. Hasilnya: Nihil. Bandingkan dengan Jakarta atau kota lain, maka akan muncul jalan bahkan mungkin lebih dari satu jalan yang menggunakan nama Majapahit atau Gajah Mada.

Begitulah, tanpa kita sadari jalan yang tiap hari kita lewati ternyata memiliki sejarah nya sendiri, bahkan kadang punya kisah yang unik. Apalagi jika nama jalan tersebut mengadopsi nama pahlawan atau diambil dari peristiwa sejarah yang kadang kontroversial, seperti persitiwa G 30 S misalnya.

Kalau kita perhatikan, nama para Jenderal yang gugur akibat kisruh politik tahun 1965 (oleh pemerintah Orde Baru diberi gelar prestisius: Pahlawan Revolusi) yang masih diliputi kabut misteri itu tetap abadi sebagai nama Jalan Raya (arteri) di Ibukota. Sebut saja Jalan M.T Haryono, Jalan Mayjen Panjaitan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapten Tendeandan lainnya. Bahkan kalau lebih teliti lagi hampir semua nama Jalan utama di ibukota didominasi nama tentara: Sudirman, Gatot Subroto, TB. Simatupang, Yos Sudarso adalah sekedar contoh. Meski terdapat pula nama jalan yang diadopsi dari pahlawan dengan background sipil, namun nama beberapa jenderal masih mendominasi jalan utama ibukota.   

Tanpa mengecilkan pengorbanan dan jasa yang telah diberikan oleh para Jenderal itu, saya merasa ada yang janggal dalam penamaan jalan raya di Ibukota yang sebagian dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertama, muncul kesan bahwa kalangan tentara (TNI) adalah kelompok yang paling berjasa bagi republik ini. Seolah pahlawan nasional, yang namanya lebih layak dikenang dan diabadikan, cuma berasal dari kalangan tentara.

Kedua, dominasi nama jenderal itu menunjukan ketidakadilan, peminggiran, serta penafikan peran tokoh lain yang juga memberikan kontribusi tidak sedikit bagi bangsa ini. Sebut saja Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, nama dua pahlawan proklamator ini tak satu pun dapat kita temukan di jalanan ibukota republik ini (kecuali di Bandung). Gelar Pahlawan Prolamator sendiri baru diberikan secara resmi pada tahun 80-an oleh pemerintah Orde Baru  yang tampaknya masih “alergi” dan khawatir akan kharisma Bung Karno yang dapat menginspirasi bangkitnya kelompok oposisi. Meski belakangan nama dua tokoh proklamator ini resmi digunakan sebagai nama bandara internasional Cengkareng, nomenkaltur jalan raya dan tempat publik di Ibukota yang masih didominasi nama tentara menunjukan kepentingan penguasa militer saat itu (Jend. Soeharto) yang hendak menancapkan hegemoni demi kepentingan kekuasaannya.

Sepintas lalu masalah nomenklatur jalan raya ini mungkin terlihat remeh. Terlebih bagi para tokoh dan jenderal itu yang perjuangannya tentu bukan untuk mendapatkan pengakukan pahlawan atau sekedar dijadikan nama sebuah jalan kelak. Namun bagi kita yang hidup sesudah mereka berkewajiban untuk menghormati, meneladani, serta mengenang mereka sebagaimana kata Bung Karno: Jas Merah ! akronim dari Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah ! Salah satu bentuk penghormatan dan upaya mengenang mereka adalah dengan mengabadikan nama mereka sebagai nama jalan atau tempat publik lainnya.  Apalagi di ibukota negara yang menjadi landmark Indonesia ini, akan lebih baik jika nama jalan utama Jakarta mengadopsi nama pahlawan dan tokoh lain yang berkontribusi besar bagi Republik ini.

 Oleh karena itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk melakukan penamaan ulang beberapa jalan raya di ibu kota. Upaya tersebut dengan sendirinya menjadi upaya menguak kembali fakta sejarah yang pada masa orde baru dulu kerap direkayasa untuk kepentingan rezim militeristik yang berkuasa.  Dengan demikian kita dapat memberikan penghormatan kepada pendahulu kita sebagaimana mestinya. Kepada mereka yang benar-benar berjasa bagi republik ini, juga kepada mereka yang sejatinya adalah “korban” hingga mendapatkan gelar “kepahlawanan” karena kisruh politik pada zamannya.

Semoga kelak saat berlenggang di jalanan ibukota kita tak hanya menemukan nama jenderal disana. Tapi ada juga nama Ir. Soekarno, Hatta, Natsir, atau Tan Malaka. Nama terakhir ini malah bernasib “tragis”. Tan Malaka yang namanya dikenal dunia itu cuma jadi nama gang di bilangan kalibata, tempat dimana ia pernah menetap pasca proklamasi.

 

3 Comments Add yours

  1. Jalan Soeharto perlu ada nggak? hehehe….

    Like

  2. Waahh…ga nyangka!Ternyata ada juga sisi politik dari nama jalanan !!Makasih tian buat ilmunya =)PS:Izin copy tulisan untuk forum 14 ya? =D

    Like

  3. Baca "black interview" deh.. ada satu tulisan di buku itu yang mirip dengan tulisan Bung Tian yang mengkritisi nama jalanan. Haha… 50 tahun lagi, kalau belum kiamat, mgkn anda bisa menjadi salah satu nama jalan di Indonesia. Hoho…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s