Catatan Untuk “Partai Kegiatan Sosial”

Dalam acara debat di salah satu televsi swasta beberapa hari yang lalu, seorang kader dari partai politik (parpol) dengan bangga menuturkan kiprah partainya dalam aktivitas-aktivitas filantropi dan sosial-kemasyarakatan. Masyarakat mengenal partai tersebut lewat sederet kegiatan bakti-sosial, penanggulangan bencana, pengobatan gratis dan aktivitas pelayanan masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan itu pula yang mungkin melekatkan citra “peduli” pada partai tersebut.

Tentu tidak jadi soal bila partai politik menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelayanan masyarakat. Terlebih dalam situasi serba sulit seperti sekarang. Kegiatan-kegiatan filantropi dan pelayanan masyarakat bisa menjadi sarana peningkatan rasa kesetiaawanan dan solidaritas sosial. Yang jadi soal justru ketika kegiatan-kegiatan non-core business partai politik itu dijadikan indikator keberhasilan dan keunggulan partai politik. Apalagi jika aktivitas filantrop tersebut hanya dijadikan kedok untuk memperoleh simpati masyarakat guna mendulang suara pada pemilihan umum. Semua itu justru akan mereduksi peran partai politik sebagai instrument terpenting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan Rakyat
Dalam negara demokratis modern, keberadaan partai poltik sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang tak mungkin lagi dilaksanakan secara langsung (direct democracy). Kompleksitas permasalahan serta besarnya jumlah penduduk dan cakupan wilayah negara tidak memungkinkan dilaksanakannya demokrasi secara langsung sebagaimana dilakukan di negara-kota (polis) pada masa Yunani kuno.  
Oleh karena itu perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi perwakilan dalam lembaga perwakilan yang komposisi keanggotaannya berasal dari partai politik (political representative) dan perwakilan daerah (regional representative). Pada umumnya pengisian jabatan keanggotaan lembaga perwakilan dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang diikuti partai politik dan individu (untuk perwakilan daerah). 

Dengan demikian sebagai representasi rakyat, peran utama partai politik adalah menghimpun dan mengorganisasikan aspirasi, pendapat dan suara rakyat yang berdaulat itu dalam lembaga perwakilan rakyat menurut konstitusi. Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat diwujudkan dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan legislasi (pembentukan undang-undang) dan Dewan Perwakilan Daerah yang kewenangan legislasinya terbatas. 

Lembaga perwakilan rakyat juga merupakan sinonim dari parlemen yang berasal dari bahasa Perancis “parle” yang artinya tempat untuk berbicara. Parlemen memang seharusnya menjadi tempat berbicara dan mendialektikakan gagasan dan ideologi partai politik. Dialektika yang idealnya melahirkan sintesa konsep dan arahan kehidupan bernegara yang diwujudkan dalam undang-undang. 

Dengan undang-undang yang dibuat itu, pemerintah selaku pemangku kekuasaan eksekutif berkewajiban menjadikannya sebagai panduan kebijakan dan penyelengaraan pemerintahan. Sementara Kekuasaan Kehakiman menjadikannya norma yang diacu untuk menegakan hukum bagi para pelanggar. Melalui udang-undang secara tidak langsung jalannya pemerintahan didasarkan pada kehendak rakyat. 
Oleh karena itu untuk mengetahui baik-buruknya sebuah partai politik, tidak bisa tidak selain dengan mengukur kinerja partai politik yang kader-kadernya duduk di parlemen, terutama dalam aktivitas legislasinya.

Kinerja Parlemen Sebagai Indikator

Bisa saja partai politik berdalih menyelenggarakan aktivitas filantropi dan pelayanan masyarakat sebagai bentuk penjaringan aspirasi. Namun jika melihat kinerja DPR dan semakin banyaknya oknum anggota DPR (baca: kader partai politik) yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, mungkinkah aspirasi rakyat itu diartikulasikan sebagai mana mestinya di ruang sidang parlemen? ada beberapa catatan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, melihat produk hukum yang dihasilkan, jumlah undang-undang yang dibuat DPR masih jauh dari target yang dicanangkan dalam Prolegnas (Proglam Legislasi Nasional). Bahkan sebagian besar undang-undang yang sudah disahkan merupakan undang-undang yang diusulkan pemerintah. Padahal pasca amandemen UUD 1945, DPR menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang (Pasal 20 UUD 1945). Hanya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saja yang murni berasal dari usulan anggota DPR.  

Hal ini mengindikasikan rendahnya inisiatif kader partai politik yang menjadi anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya, salah satunya hak untuk mengusulkan undang-undang. Terlebih kuatnya tekanan fraksi yang kerap kali menghambat insiatif anggota dengan ancaman recall.  

Kedua, melihat banyaknya undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, DPR tampaknya mengabaikan aspek substansial dalam proses pembentukan undang-undang. Tekanan kuasa (baca: tirani) modal menjadi salah satu penyebabnya. Misalnya saja UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberi banyak insentif kepada investor asing dengan kemudahan repatriasi dan pemilikan lahan tanpa memperhatikan dampak sosial yang muncul. Hal ini secara eksplisit mencederai spirit yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang kemudian diputuskan oleh MK. 

Pragmatisme politik juga menjadi faktor diabaikannya aspek substansial undang-undang. Sebagaimana terjadi dalam perumusan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang memuluskan langkah partai-partai kecil di parlemen yang sebenarnya tidak lolos electoral threshold. Ketentuan ini pun akhirnya dianulir oleh MK setelah sejumlah parpol peserta pemilu 2004 yang tidak memiliki kursi di parlemen mengajukan judicial review atas ketentuan tersebut. Sayangnya putusan MK lewat sehari setelah KPU mengumkan nomor urut parpol pesrta pemilu 2008. Akibat dikedepankannya pragmatisme dalam pembuatan UU Pemilu, dampaknya keabsahan pemilu 2008 kini dipertanyakan.

Ketiga, rendahnya integritas (oknum) anggota DPR yang juga anggota partai politik sebagaimana tampak dalam berbagai kasus skandal seksual hingga korupsi. Terlebih perliaku koruptif anggota dewan terkait dengan tugas utama mereka dalam membuat undang-undang. Maka tidak mengherankan jika undang-undang yang dihasilkan tidak berpihak kepada rakyat dan cacat secara substansial. Hal ini tentu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR dan seharusnya kepada partai politik yang menjadi rumah mereka.

Partai politik agaknya sudah mengantisipasi hal itu. Menjelang pemilu, partai politik berlomba memoles diri agar tampak bersih, peduli dan berpihak kepada rakyat kecil. Mulai dari mengumbar slogan lewat iklan hingga sibuk dalam aktivitas filantropi dan pelayanan masyarakat. Semoga saja kali ini benar untuk menjaring aspirasi, bukan sekedar memperoleh citra sebagai partai kegiatan sosial.

13 Comments Add yours

  1. Ah, masak begitu…Golkar dan PDIP pun bersatu padu karena khawatir PKS menang di Pemilu 2009. Nah, bagaimana?

    Like

  2. Pokoknya semoga lah, Tyan.. hehe

    Like

  3. Gak konsisten……awalnya nyindir satu Partai, trus ditengahnya ngejelekin anggota DPR yang kena jaring KPK..apa hubungannya…..jadi tidak proporsional…….lebih baik fous ke partai yang kadernya diciduk DPR….

    Like

  4. Heru Susetyo says:

    hmmm tulisan menarik Tian, keep on writing

    Like

  5. menarik apanya bang Heru?……..orang gak ilmiah gini……gak analitis…..penuh prasangka….

    Like

  6. Heru Susetyo says:

    menarik karena berani menuangkan jalan pikiran via tulisan, betapapun kontroversialnya, kita mesti membudayakan budaya menulis dan discourse. Kalo masalah gak ilmiah dan gak analitis mesti dibantah dengan tulisan lain, setelah itu dicounter lagi, demikian seterusnya, sehingga diskusinya jadi hidup.

    Like

  7. Syukron Bang Heru…..Mari diskusi dengan lebih ilmiahUntuk awalan saya tulis tentang konsep parpol dan Demokrasi dalam Islam, dan diakhiri dengan masalah Golput. Mungkin ini penting karena shahibul MP ini menyinggung parpol Islam dan menyerukan golput dan berbgai macam kritik lainya, padahal dia belum belajar fiqh siyasi.. I. Demokrasi dan Partai PolitikSebelum bahas golput, kita bahas dulu ya demokrsi dan parpol.Terjadi berbedaan pandangan di kalangan ulama tentang bolehnya partai politik dalam bingkai demokrasi. Masih menjadi perdebatan tentang legalitas partai politik; bid’ah, haram, ataukah boleh?Bagi saya, hal ini adalah rahmat “ikhtilaf fi ummati rahmat”. Karena ini adalah perbedaan furu’, bukan ushul. Seperti pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi bahwa rahmat yang dimaksud adalah dalam ranah furu’[1]. Karenanya. masing-masing ulama berhak berijtihad terhadap masalah ini. Tidak boleh memaksakan pendapat terhadap yang lainnya. Satu sama lain seharusnya mengingat bahwa seandainya pendapatnya salah, Allah ‘Azza wa Jalla hargai dengan satu pahala, jika benar dua pahala. Allah masih menghargai kesalahan sebuah ijtihad dengan satu pahala. Isu bid’ah Partai Politik Sementara kalangan ada yang berpendapat partai politik bid’ah. Apakah partai politik bid’ah? Sebelumnya menjawab pertanyaan ini, baiknya kita memahami dengan baik tentang bid’ah, sebab kesalahan definisi membawa kesalahan dalam sikap.Secara bahasa, bid’ah adalah: ما أحدث على غير مثلا سابق “Hal baru yang dibuat tidak memiliki contoh sebelumnya”[2] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan bahawa bid’ah adalah apa yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya; yaitu apa yang tidak diperintahkan untuk berbuat dan beramal dengannya, tidak perintah wajib, tidak pula sunnah.[3] Syaikhul Islam juga berkata, “Bid’ah adalah apa-apa yang menyelisihi Al Qur’an, As Sunnah dan ijma’ umat pendahulu, berupa perkara i’tiqad dan ibadah-ibadah seperti perkataan khawarij, rafidhah, qadariyah, jahmiyah, dan orang-orang yang beribadah dengan menari, bermusik di dalam mesjid .Kesimpulannya, bid’ah yang dilarang dalam Islam adalah perbuatan yang baru dalam perkara agama seperti aqidah dan ritual ibadah, yang belum ada contoh sebelumnya dalam Al Qur’an dan As Sunnah, baik terhukum wajib atau sunah. Arti lainnya, bid’ah adalah ritual yang disisipkan kedalam Islam, padahal bukan dari Islam.Maka, inovasi dalam urusan dunia bukanlah bid’ah dalam syariat yang statusnya terlarang. Justru dalam urusan dunia yang selalu berkembang dan fleksibel, Islam memberikan keluasan dan keluwesan, kecuali ditemukan dalil pelarangannya. Nah, partai politik bukanlah urusan aqidah dan ritual ibadah, ia hanyalah sarana dunia bagi manusia untuk berserikat dan berkumpul, sebagaimana perkumpulan lainnya.Partai politik adalah bid’ah, yaitu bid’ah dalam artian lughah (bahasa) sebab memang ia adalah baru, sebagaimana yayasan, lasykar jihad, kelompok diskusi, lembaga fatwa, klub sepak bola, darma wanita, pramuka, organisasi, dan lain-lain. Masalah partai –dan masalah perkumpulan manusia lainnya- juga bukanlah hal terlarang, sesuai kaidah syara’ ; كل أشياء الإباحة إلا ما ورد عن الشريع تحرمه “Segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalilnya dari pembuat syariat yang ,melarangnya.”Inilah kaidah dalam menyikapi perkembangan kehidupan dunia. Maka, datangkanlah satu saja dalil dari Al Qur’an dan Al Hadits yang melarang keberadaannya. Selama belum ditemukan dalilnya, maka harus kembali ke hukum asal segala sesuatu (bara’atul ashliyah) yaitu boleh (mubah). Berbeda halnya dengan perkara ibadah khusus, yang kaidahnya justru hukumnya haram jika tidak memiliki landasan dari Al Qur’an dan Al Hadits.II. Kajian Fiqh Prioritas (فقه الأولاويات) Fiqh Muwazanat[4] (فقه الموازنات).Dalam menimbang wacana perpolitikan nasional, satu hal yang tidak dapat dinafikan adalah fiqh muwazanat (pertimbangan) . Fiqh ini bisa menimbang dua perkara yang kita tidak dapat menghindarinya dan harus memilih salah satu dari keduanya.Peran terpenting yang dapat dilakukan o

    Like

  8. Heru Susetyo says:

    nah begini baru sehat, mantap ! ayo Tyan, sila dikomentari lagi…saya jadi pengamat dulu

    Like

  9. Untuk Semua yang berkomentar, saya ucapkan terimakasih sudah membuka halaman ini dan membacanya….mohon maaf saya sedang diburu2 mau ada acara wisuda (tepatnya nganter yang mau wisdaan siang ini hehe) . saya akan membuat komentar nanti, mungkin bisa dikembangkan menjadi diskurus menarik. Selama ini banyak sekali lintasan pikiran di kepala saya: Mungkinkah melakukan peralihan kekuasaan lewat cara lain selain pemilu? Mungkinkan menajalankan demokrasi tanpa partai politik. Saya masih melihat kemungkinan2 itu dilakukan, REVOLUSI masih punya tempat di masa yang akan datang, tentunya dengan perubahan2 dari doktrin2 marxian klasik, bahkan dalam praxis sudah lahir model "revolusi baru" yang menginisiasi "demokrasi dari bawah" seperti yang terjadi di Chiapas Mexico dengan Gerakan Zapatista sebagai motornya, saya akan memberikan ulasan tentang "lintasan pikiran" itu sebagai komentar dari rekan2 semua, saya juga tunggu komentar dari bang Heru (koq jadi diskusi beginian bang? skripsi gimana? hehe)….so mohon maaf saya kudu buru2 nih, secepatnya komentar akan saya tulis….salam dan tabikPS: Buat "pohonpakis"…dapet salam dari "pohonpalem" hehe (just kidding)

    Like

  10. oya untuk semantara saya edit dulu tata letak tulisan ini, mungkin bisa lebih mudah untuk dibaca sehingga tak ada salah persepsi..salam dan tabik

    Like

  11. bang nyala api…..kita tunggu diskusi selanjutnya…untuk sebuah solusi Indonesia tentunya……salam…..

    Like

  12. iya sih…kupikir juga, uang (gaji dan tunjangan) anggota DPR seharusya membuat mereka sering2 mendatangi kembali daerah yang "menggolkannya". Untuk menjaring aspirasi dan memperkaya penelitian mereka secara ilmiah (thatz why mereka seharusnya punya staff ahli yang berkompeten,kan?? bukan yang sekedar seksi untuk "digagahi"!)…. hohoho……..jadi pengen tau, seberapa banyak sih "karya" anggota DPR di gedung "kura-kura" itu, of course yang sifatnya ilmiah… hah! paling2 mereka juga kerjanya lamban kaya "kura-kura"…!

    Like

  13. carrot soup says:

    hahaha, seru, seru..perlu gw add ini blog

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s