Pada hari Coblosan Nanti : Catatan untuk PILKADAL dan Pemilu kelak

Hari ini aku akan bersiul-siul
(sebuah sajak karya Wiji Tukul)
 
Pada hari coblosan nanti
Aku akan masuk ke dapur
Akan kujumlah sendok dan gelasku
Apakah jumlahnya akan bertambah
Setelah Pemilu bubar?
 
Pemilu o pilu pilu
 
Bila tiba hari coblosan nanti
Aku tak akan pergi kemana-mana
Aku ingin di rumah saja
Mengisi jambangan atau menanak nasi
 
Pemilu o pilu pilu
 
Nanti akan kuceritakan kepadamu
Apakah jadi penuh karung beras
Minyak tanah
Gula
Atau bumbu masak
Setelah suaramu dihitung
Dan pesta demokrasi dinyatakan selesai
Nanti akan kuceritaka kepadamu
 
Pemilu o pilu pilu
 
Bila tiba harinya
Hari coblosan
Aku tak akan ikut berbondong-bondong
Ke tempat pemungutan suara
Aku tidak akan datang
Aku tidak akan menyerahkan suaraku
Aku tidak akan ikut masuk
Ke dalam kotak suara itu
Pemilu
O pilu pilu
Aku akan bersiul-siul
Memproklamasikan kemerdekaanku
 
Aku akan mandi
Dan bernyanyi sekeras-kerasnya
Pemilu o pilu pilu
 
Hari itu aku akan mengibarkan hakku
Tinggi tinggi
Akan kurayakan dengan nasi hangat
Sambel bawang dan ikan asin
 
Pemilu
O pilu pilu
Sambal bawang dan ikan asin
 
10 November 1996
(Wiji tukul adalah seorang buruh, aktivis dan penyair. Hilang pada tahun 97-an diduga diculik oleh Kopasus pada masa penculikan dan pembunuhan aktivis)
Saat kemurnian semantik ternoda kesimpang siuran gejala, maka pada saat itu kisah tentang istilah sering kali terjebak dalam salah kaprah. Mungkin itulah nasib “Demokrasi”.
Di negeri ini rasanya  demokrasi hanya difahami sebatas prosedural saja, ia difahami sebatas Pemilu Langsung atau PILKADA Langsung (PILKADAL). Demokrasi telah kehilangan maknanya ia menyempit dalam bilik suara, sebab kini demokrasi berarti mencoblos tanda gambar parpol atau calon presiden atau calon gubernur pada kertas suara. Padahal demokrasi punya makna yang jauh lebih luas dan mendalam, kertas suara dan bilik suara sungguh terlalu kerdil untuk demokrasi.
Padahal sejatinya ada aspek substansial dalam demokrasi, bahwa sejatinya demokrasi tidak melulu aspek prosedural. Tapi rupanya banyak orang yang terlena dengan “keberhasilan” bangsa ini ketika menyelenggarakan Pemilu Langsung pertama kalinya pada tahun 2004 lalu, banyak orang yang terlena saat sebuah majalah berpengaruh di Asia menjuluki Indonesia sebagai The Shining Democracy. Di satu sisi keberhasilan menyelenggarakan Pemilu langusng kemudian diikuti dengan PILKADA langsung di beberapa daerah memang patut diacungi jempol, tapi apakah dengan itu ada perubahan pada nasib rakyat Indonesia yang mayoritasnya berada dalam ambang batas kemiskinan?
Semua memang butuh proses. Sebagai bangsa yang sedang mengalami transisi dari otoritarianisme menuju demokratisasi, capaian capaian berupa pelaksanaan Pemilu Presiden, DPR dan DPD secara  langsung yang diikuti banyak partai dan kini PILKADA langsung bisa jadi merupakan prestasi yang luar biasa yang sudah diraih. Tapi pertanyaannya sampai kapan bangsa ini bisa merasakan substansi demokrasi?
Kapan kita akan merasakan hakikat sejati demokrasi yang sesungguhnya, yang tidak hanya menjamin demokrasi politik (berupa diakuinya serta diakomodirnya hak-hak sipil dan politk seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu) tetapi juga menjamin demokrasi ekonomi  (berupa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan hak-hak dasar seperti akses pada pendidikan gratis berkualitas, pelayanan kesehatan, kesejahteraan dll).
PEMILU juga PILKADAL sebagai pelaksanaan demokrasi politik sejatinya adalah proses formal menuju terwudnya demokrasi ekonomi dan sosial tetapi masihkah kita bisa menaruh harapan pada proses formal yang menjemukan ini? Masihkah layak berharap pada PEMILU dan PILKADA dimana penyelenggaranya justru sibuk dengan urusan hukum akibat korupsi dalam proses penyelenggaraan pemilu lalu (sebagaimana terjadi di KPU Pusat) atau pada PANWASDA yang ketuanya ternyata seorang pegawai negeri sipil aktif yang tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan (sebagaimana terjadi pada PANWASDA DKI).
Masihkah kita layak menaruh harapan pada proses formal bernama PEMILU dan PILKADAL? Dimana proses formal itu kini tak lebih menjadi arena kontestasi oligarki parpol dan tarik ulur kepentingan. Padahal seharusnya proses ini menjad sarana yang sangat tepat untuk melaksanakan civic education dimana rakyat menjadi sadar akan hak-haknya selaku warga negara. Sejatinya dengan proses ini parpol2 dapat melakukan pemberdayaan politik pada massa rakyat bukan sekedar membodohi rakyat dengan money politics berbalut aksi sosial atau seruan konyol seperti “coblos kumisnya”. Parpol bukan lembaga sosial yang harus menyibukan diri dalam kegatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan pembagian sembako murah.
Parpol adalah lembaga yang seharusnya melakukan pemberdayaan politik pada rakyat sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kewarganegaraan dan kesadaran politik yang tinggi serta penuh rasionalitas dalam memilih. Tetapi di negeri ini jangan harapa ada parpol yang mau melakukan itu semua (civic education dan pemberdayaan politik) sebab elit dan kelas menengan parpol sadar kalau hal itu berarti memberi rakyat senjata untuk melawan mereka, hal itu sama saja dengan membangunkan singa dari tidurnya. Maka jadilah parpol sekadar organisasi sosial dadakan menjelang pemilu dengan penyelenggaraan baksos dan pembagan sembako murah. Atau bertransformasi menjadi EO/manajemen dadakn yang menaungi  artis2 dangdut dan pelawak dan menyelenggarakan kampanye yang tampaknya lebih cocok disebut pagelaran lawak dan dangdut tinimbang kampanye politik.  Mungkin mayoritas oligarki parpol di negeri ini menghayati betul ajaran Machiavelli : “jika penguasa ingin terus mempertahankkan kekuasannnya maka satu-satunya cara adalah dengan membuat bodoh rakyatnya !”
Saya jadi ingat pada pemilihan GUBERNUR DKI tahun 2002 lalu. Saat itu kita dihebohkan dengan munculnya sosok RASDULLAH seorang tukang becak yang mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur DKI jakarta. Sejak awal RASDULAH memang dipastkan tidak lolos verivikasi, tetapi apa yang dilakukan olehnya adalah tamparan besar bagi elit dan oligarki parpol. Jika rakyat sadar akan hak-haknya sebagai warga negara, jika rakyat punya kemampuan berorganisasi, jika rakyat memiliki semangat untuk keluar dari belenggu ketertindasan maka itu adalah warning sign bagi elit parpol yang kekuasaan oligarkisnya begitu mencengkarm sehingga suksesi kepemimpinan tak pernah terjadi sebab kekuasaan hanya berputar dalam lingkaran oligarkis itu saja (hukum besi oligarki).
Rasdullah memang tidak sendirian, ia didukung  sejawatnya tukang becak, buruh dan kalangan miskin kota yang memliki kesadaran politik dan di belakang mereka berdiri beberapa NGO (diantaranya Urban Poor Consosrtium) dan orang2 yang peduli pada nasib mereka yang memberi mereka “api” berupa kesadaran politik, hak-hak konstitusional dan hak kewarganegaraan. Sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan jika janji palsu penguasa saat kampanye tidak diindahkan bahkan merekapun tau bahwa mereka punya hak konstitusiaonal berupa hak untuk dipilih dalam pemilu (meski untuk itu mereka harus memenuhi syarat2 adminsitratf).
Hhfffhh….(helaan nafas ini adalah sebuah bentuk ekspresi kekecewaan)
sayangnya saat ini tidak ada satupun parpol yang memberikan “api” pada rakyat. Tak ada parpol yang melaksanakan fungsinya sebagai katalisator demokrasi dengan memberikan civic education pada rakyat. Kalau sudah begini bagi saya jauh lebih baik menjadi golput dalam pemilu/pilkada dan terlibat dalam kegiatan2 pemberdayan poltik dan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh organisasi2 non parpol yang jauh lebih mengerti makna demokrasi ketimbang parpol yang katanya elan vital demokrasi itu.
Baiklah mari kita akhiri uraian panjang dan bertele2 ini dengan kutipan pernyataan Bung Hatta salah seorang Founding Fathers negeri ini tentang demokrasi:
“Demokrasi Barat pincang karena ia Cuma kelihatan dalam bagian hak dan politik saja, sementara dalam daerah perekonomian dan pergaulan sosial rakyat…masih menderita kemegahan kaum kapitalis dan kaum majikan. Yang menjadi pokok kepincangan ini adalah didikan bangsa barat dengan asas filsafat individualisme. Inilah yang menjadi asas liberalisme Barat dan membangunkan kapitalisme modern dan imperialisme perekonomian dan politik”
(Drs Moh. Hatta)
 
Baiklah kawan ini hanyalah pendapat personal tak mewakili kepentingan atau institusi apapun. Tidak ada pretensi memojokan dan mendeskriditkan siapapun. Siapaun bebas menanggapi dan mengomentari(juga bebas mengacuhkan)  sebagaimana saya bebas menulis dan mempublkasikan tulisan ini di ruang publik dalam dunia pasca ruang (dunia maya) dimana anarkisme sejati  dapat diwujudkan didalamnya sebab disini tak ada tuhan, norma, atau hukum (setidaknya belum).
 
Salam dan tabik
Yustisia “Tyan” Rahman
07082007
-sayapernahtertipuparpol-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s