Dari Warga Negara Menjadi Konsumen : Sedikit Catatan tentang Privatisasi Sektor Publik

 

Globalisasi benar-benar telah membuat wajah dunia ini berubah. Dengan disokong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi telah membuat dunia ini seperti sebuah kampung global. Tidak ada lagi “Negara” –dalam perspektif tradisonal- sebab globalisasi telah membuat batas-batas Negara menjadi bias. Dalam tataran tertentu bahkan bisa dibilang Negara telah Mati. Jika “Negara” sudah mati lantas bagaimana dengan “warga Negara” ?

Globalisasi (baca : Globalisasi ekonomi) hakikatnya merupakan sebuah upaya sistematis untuk mengintegrasikan perekonomian “Negara” ke dalam tata perekonomian dan perdagangan global. Sebagian meyakini bahwa pengintegrasian ini akan membawa kemakmuran bagi semua Negara, termasuk bagi Negara-negara termiskin sekalipun. Benarkah demikian?
Sayangnya impian pendukung globalisasi itu tidak pernah terwujud. Sebab globalisasi yang dimaksud hanyalah globalisasi ekonomi dan tepatnya globalisasi perusahaan-perusahaan multinasional (corporate globalization) yang disokong oleh negara-negara maju dan mendapat dukungan penuh dari lembaga-lembaga keuangan multinasional (seperti IMF, World Bank, ADB dll). Globalisasi yang mereka yakini adalah sebuah jalan tol menuju akumulasi keuntungan sebesar mungkin melalui ekspansi kapital dan investasi ke semua pelosok bumi, termasuk ke negara-negara dunia ketiga yang entah kenapa kaya akan sumber daya dan memiliki potensi pasar yang besar (baca : jumlah penduduk yang besar).

Untuk memuluskan impian tersebut dibuatlah kongsi dagang terbesar didunia bernama WTO (World Trade Organization). Sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan besar untuk mengatur seluruh Negara anggotanya agar taat pada semua kespekatan-kesepakatan dagang yang dibuat. WTO memiliki kekuasaan yang dalam hukum internasional disebut kekuasaan polisionil. Lantas apa yang dilakukan oleh WTO?

Dalam salah satu perundingan dagang yang dikenal dengan perundingan putaran Uruguay disepakati sebuah aturan untuk menghilangkan semua hambatan dan tarif dalam perdagangan barang dan jasa (GATTS : General Agrement on Tariff and Trades in Services) yang dapat menghalangi terwujudnya perdagangan bebas. Apa saja hambatan tersebut? Dalam pardigma ekonomi neo liberal –yang digali dari konsepsi teori ekonomi klasik Adam Smith – diyakini bahwa kesejahteraan dan keuntungan individual akan didapatkan bila “tangan tak tampak” dibiarkan bekerja.
Dengan kata lain : keseimbangan pasar bukanlah ciptaan seseorang melainkan terbentuk dengan sendirinya oleh bekerjanya hukum-hukum alam. Dalam konteks kekinian, konsepsi itu dapat diartikan : jangan biarkan siapapun atau apapun (termasuk Negara) melakukan intervensi pada pasar sebab hal itu akan mendistorsi harga, sebab hal itu akan mempersulit terakumulasinya Kapital. Maka dibuatlah seperangkat aturan dan kebijakan yang semakin menghilangkan kekuasaan dan kedaulatan Negara dalam mengelola perkonomiannya, termasuk dalam hal kewenangan Negara (atau tepatnya kewajiban Negara) dalam menjanlankan fungsi-fungsi pelayanan publik.

Lantas apa keterkaitannya dengan “Warga Negara” dan “Konsumen” ?
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, Warga Negara berarti orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan tertentu dan memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD karena status kewarganegaraan tersebut. Bedakan dengan penduduk, sebab penduduk bisa Warga Negara bisa juga bukan Warga Negara (misalnya WN asing). Salah satu hak warga Negara adalah mendapatkan pelayanan publik (publik services) dari pemerintah. Menurut UNDP yang dimaksud dengan layanaan publik adalah pelayanan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali diantaranya : pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan atas pangan.

Pendidikan misalnya. Secara definitif UUD 1945 menyebutkan bahwa pendidikan adalah hak warga Negara : “Setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Tetapi apa yang terjadi? Sejak diratifikasinya GATTS ke dalam peraturan perundang-undangan kita dengan dibuatnya UU No 4 Tahun 1994 (tentang ratifikasi GATTS) arus liberalisasi pendidikan (juga sektor jasa yang termasuk layanan publik lain) menjadi semakin deras. Dalam perspektif GATTS intervensi pemerintah dalam peneyelenggaraan pelayanan publik adalah sebuah bentuk hambatan non-tariff. Bagi rezim GATTS penyelenggaraan layanan publik harus diselenggarakan dalam iklim pasar bebas. Oleh karena itu tidak ada lagi perbedaan antara jasa layanan publik dengan jasa dalam arti luas, bagi mereka semua dianggap ke dalam klasifikasi jasa (services) tanpa mempertimbangkan mana yang essensial (penting bagi masyarakat) mana yang tidak essensial. Dalam bahasa ekonomi saat ini layanan publik telah di privatisasi.

Dampaknya? Kini layanan publik tidak lagi menjadi hak warga Negara tetapi menjadi hak konsumen ! Lho kok bisa? Jika kita mendefinisikan konsumen sebagai mayarakat yang memiliki kelebihan finansial untuk membeli barang atau jasa, maka saat ini hanya merekalah yang dapat mengakses dan mendapatkan layanan publik. Pendidikan hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki uang lebih untuk membayar biaya pendidikan yang semakin melangit. Sebuah konsekuensi yang wajar ketika pendidikan diprivatisasi. Bahkan akses kepada perairan pun termasuk sektor yang harus diprivatisasi menurut dalam paradigma neo-liberal. Ironisnya pemerintah dan DPR justru memuluskan privatisasi sumber daya air dengan mengesahkan Undang-undang tentang Sumber Daya Perairan (UU No 7 tahun 2004). Kelak petani-petani miskin (Warga Negara yang seharusnya dipenuhi haknya untuk menikmati kekayaan alam) tidak lagi dapat mengakses sumber daya air secara cuma-cuma. Sebab hanya mereka yang memiliki cukup rupiah untuk memperoleh hak guna usaha air saja yang dapat memperoleh akses pada sumber daya air.

Tragis! Globalisasi membawa kemakmuran bagi negara-negara kaya (maju) tetapi hanya membawa nestapa bagi negara-negara miskin. Rakyat dunia ketiga harus membayar globalisasi dengan sangat mahal, yakni dengan kehilangan status kewarganegaraannya. Bukan karena dideportasi, bukan karena dicabut status warga negaranya tetapi karena saat ini “Negara” telah mati, karena saat ini bukan lagi warga negara yang mendapatkan jaminan konstitusional (berupa pemenuhan atas hak-hak dasar) tetapi konsumen-lah yang mendapatkannya. Karena apa? Ya karena mereka punya cukup rupiah untuk mendapatkannya.

__________________________
– Ditulis pada tanggal 26 November 2007 dalam rangka menyambut Hari Tanpa Belanja. Sebuah perayaan untuk mengkritik budaya konsumerisme dan menumbuhkan kesadaran kritis konsumen. Pertama kali dipelopori oleh Adbuster sebuah organisasi nir-laba di Kanada pada tahun 2003. Kini dirayakan di lebih dari 30 negara selama sepekan tiap akhir November.
– Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2003. (081380576247/021-92588699). yus_rahmanov@yahoo.co.id

One Comment Add yours

  1. Fitri F says:

    gak salah emang anak hukum…:PPrivatisasi Krakatau Steel? Krakatau Steel Not For Sale…2 thumbs up for Indonesia

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s