Mewujudkan (Kembali) Bahasa Pembebasan

Sejak resmi dideklarasikan sebagai bahasa nasional -dalam momen sejarah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda1928- Bahasa Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Pada masa pergerakan nasional, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi antara tokoh-tokoh pergerakan, yang dengannya mereka dapat saling bertukar gagasan. Bahasa Indonesia telah menjembatani hambatan tradisional para tokoh pergerakan yang berasal dari latar belakang budaya berbeda untuk dapat saling mengerti satu sama lain dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama : kemerdekaan. Pilihan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tentu bukan tanpa alasan. Sebab dapat dipastikan sebagian besar tokoh-tokoh itu dapat berbahasa Belanda, akan tetapi Bahasa Belanda tidak dijadikan bahasa pengantar. Pilihan menggunakan Bahasa Indonesia lebih dari sekedar mencari bahasa yang dimengerti semua orang, melainkan bahasa yang juga dapat menjadi identitas politik serta simbol perlawanan pada kolonialisme. Maka dipilihlah Bahasa Indonesia -rumpun bahasa Melayu- sebagai bahasa pengantar sekaligus bahasa politik dan perlawanan kaum bumiputra.

 

Lebih lanjut penggunaan Bahasa Indonesia merupakan refleksi dari cita-cita pergerakan nasional bangsa Indonesia yang menginginkan terwujudnya kebebasan. Kebebasan dari belenggu struktur-struktur sosial budaya yang mengekang jiwa dan kemajuannya, baik itu berupa struktur yang berkembang dari budaya masyarakat tradisional yang foedalistik maupun dari struktur masyarakat kolonial yang diskriminatif. Sebelum kedatangan bangsa asing, tatanan masyarakat -terutama di Pulau Jawa- sangat kental nuansa feodalnya. Masyarakat terbagi kedalam kelompok priyayi (golongan ningrat, ulama/pemuka agama) dan kelompok rakyat jelata (kawula) yang hidup untuk melayani dan tunduk kepada kelompok masyarakat pertama. Dampak dari pelapisan masyarakat ini -dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa- adalah munculnya sebuah hierarki bahasa/bahasa bertingkat (Soedjatmoko : 1984). Bahasa bertingkat ini menghendaki digunakannya “bahasa tinggi”  dan “bahasa rendah” yang dipakai untuk berbicara dengan pihak yang dianggap lebih tinggi atau dengan pihak yang dianggap lebih rendah, atau “bahasa campuran” yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang dianggap sederajat. Kondisi serupa juga terjadi pada masa kolonial. Pelapisan masyarakat menjadi kelompok elit Eropa, golongan Arab dan Timur Asing, golongan ningrat pribumi, dan golongan rakyat biasa sebagai  “kasta” terendah, dijadikan landasan pemerintahan kolonial untuk memberlakukan diskriminasi di bidang hukum, sosial-politik, bahkan dalam hal penggunaan bahasa (budaya). Bahasa daerah menjadi bahasa paling rendah, bahasa Melayu sebagai bahasa yang lebih luas pada tingkat kedua, dan bahasa Belanda untuk maju, untuk menguasai ilmu pengetahuan modern, dan untuk masuk ke dalam golongan elite . Bahasa telah menjadi sebuah alat kebudayaan yang digunakan untuk meneruskan dan melanggengkan stratifikasi sosial masyarakat yang sudah terbentuk. Oleh karena itu penggunaan bahasa Indonesia -yang egaliter- merupakan sebuah upaya untuk mendobrak tradisi hirarki bahasa yang feodalistik ini.

 

 

Sayangnya pasca kemerdekaan, Bahasa Indonesia semakin kehilangan cirinya sebagai bahasa pembebasan terutama ketika penguasa menggunakan bahasa Indonesia dengan eufimisme  yang cenderung lepas kendali.  Eufimisme -sebuah gaya bahasa yang menghaluskan makna sebuah kosa kata- yang dilakukan oleh penguasa sering kali tidak memuat kejujuran pesan bahkan lebih terasa unsur propagandanya. Penggunaan eufimisme dalam praktek politik kerap kali mengaburkan makna sebuah kata bahkan  mengaburkan substansi permasalahan. Tidak eksplisitnya penggunaan makna kata akibat eufimisme bisa identik dengan upaya pembodohan masyarakat terlebih lagi bila eufimisme digunakan untuk menutupi sebuah permasalahan yang dapat memicu kritik dan reaksi dari masyarakat. Penggunaan eufmisime “penyesuaian harga” misalnya, kerap digunakan pemerintah untuk mengelabui rakyat atas fenomena kenaikan harga. Dengan eufimisme :”penyesuaian harga”-ini pemerintah menjaga popularitasnya di mata masyarakat awam. Kata “penyesuaian harga” tentu memiliki konotasi dan kesan yang positif meski pada hakikatnya memiliki makna “kenaikan harga” yang memiliki kesan negatif.

 

Pada masa Orde Baru, eufimisme bahkan digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif pemerintah terhadap lawan-lawan politiknya (aktivis dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah). Penggunaan kata “diamankan” adalah salah satunya. Dengan menggunakan kata ini pemerintah berlindung di balik tindakan-tindakan penculikan, penghilangan paksa, penganiayaan, bahkan pembunuhan atas aktivis-aktivis kritis. Penggunaan eufimisme yang sarat kebohongan ini adalah fakta yang ironis sebab pemerintah orde baru-lah yang pertama kali mengembar-gemborkan penggunaan “Bahasa Indonesia yang baik dan benar” dan mengesahkan pemberlakuan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Mungkinkah “Bahasa Indonesia yang baik dan benar” a la pemerintah Orde Baru itu sendiri adalah eufimisme dari “bahasa kebohongan” ? Terkait dengan pemberlakuan EYD sendiri ada pendapat menarik -sekaligus kontroversial- dari Indonesianis terkemuka, Benedict Anderson (Universitas Cornell AS). Menurutnya pemberlakuan EYD yang dipaksakan oleh babe dan para pudjonggo setianja  itu ada maksud politik yang jahat. Maksud politik jahat itu berupa mencap semua buku, dokumen, dan majalah dari zaman sebelum Soeharto sebagai barang usang. Dengan begitu otak angkatan muda dicuci habis-habisan.

 

Lebih jauh penggunaan Bahasa Indonesia yang zonder kejujuran ini telah berkontribusi pada berkembangnya mentalitas pembohong pada masyarakat kita. Masyarakat digiring untuk menjadi orang yang takut melihat dan mengungkapkan kenyataan terlebih bila kenyataan itu merupakan sesuatu yang pahit.

 

Bahasa merupakan kebudayaan yang dapat dengan mudah direkonstruksi dan direkayasa oleh penggunanya. . Pengguna bahasa dapat dengan mudah merubah makna sebuah kata bahkan menghilangkan sebuah kosa kata dan membuat kosa kata baru, untuk kepentingannya sendiri. Kata-kata baru menjadi lama dan berbagai kata lama menjadi hilang  atau mengalami perubahan. Hal ini mencerminkan  perubahan-perubahan kondisi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

 

Perubahan /transformasi sosial adalah keniscayaan, ia tidak dapat dibendung jika masyarakat memang menghendakinya. Hanya saja akan menjadi masalah jika perubahan itu mengarah kepada penurunan kualitas budaya : dari baik menjadi buruk-menurut nilai-nilai universal. Penggunaan bahasa merupakan indikator apakah suatu masyarakat sehat (baik) atau sakit (buruk). Masyarakat yang sakit, yang nyaman dengan kebohongan dan penipuan tentu tidak akan bermasalah dengan penggunaan eufimisme oleh penguasa yang kental propaganda dan kebohongannya itu, bahkan bisa jadi mereka juga mendapatkan keuntungan dari penggunaan eufimisme itu. 

 

Maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang berwatak neo-feodal dan bahasa Indonesia yang penuh kebohongan tentu menodai karakter bahasa Indonesia, yang memiliki akar historis sebagai bahasa pembebasan. Mungkin kini saatnya kita merevitalisasi kembali semangat Sumpah Pemuda 1928 dimana Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa perjuangan, bahsa yang bebas dari kebohongan. “Kami Bangsa Indonesia Bersumpah Berbahasa Satu Bahasa Tanpa Kebohongan”.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s