Harapan Untuk Gie

“Komitmen totalnya terhadap modernisasi dan demokrasi, kejujurannya yang nekat, dan ketidakpeduliannya terhadap dirinya sendiri dalam perjuangannya membuat ia mampu mengatasi hambatan tradisional terhadap dirinya yang berasal dari banyak orang karena latar belakang Cina-nya. Bagi saya ia merupakan contoh orang Indonesia tipe baru, orang Indonesia sejati. Saya kira inilah kandungan pesan dari kehidupannya yang singkat untuk kita….sebagai seorang cendekiawan kejujurannya tidak mengenal batas” (Soedjatmoko:1970)

***

          Setelah menunggu sekian lama akhirnya kita dapat kembali menyaksikan film Indonesia yang bertemakan sejarah. Sejak tanggal 14 Juli yang lalu bioskop-bioskop di tanah air secara serentak menayangkan film yang berjudul Gie, sebuah film karya Miles Production (Mira Lesmana dan Riri Riza) yang diangkat dari buku harian Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa angkatan 66.

          Film Indonesia yang bertemakan sejarah memang bukan hal baru dalam dunia perfilman nasional. Sudah banyak film-film sejarah yang dibuat oleh sineas kita pada masa 70-80an. Sebut saja fim berjudul Janur Kuning yang menceritakan kisah perjuangan  tentara Republik dalam merebut kembali kota Yogyakarta, ibu kota RI saat itu. Film ini menceritakan kisah Serangan Umum Satu Maret  yang legendaris dan menjadi kunci keberhasilan direbutnya kembali Yogyakarta dari tentara NICA / Belanda.

          Film lain yang pasti lebih dikenal oleh masyarakat adalah film Pengkhianatan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Film yang berdurasi cukup lama ini merupakan acara wajib semua stasiun televsi pada malam tanggal 30 September setiap tahunnya (Film ini dibuat awal tahun 80an). Pemerintah menjadikan film ini layaknya sebuah ritual yang wajib dilakukan setiap malam tanggal 30 September. Sebuah upaya pemerintah Orde Baru  agar memori tentang kekejaman PKI tidak hilang dari kepala setiap orang, juga agar pengorbanan Tentara Nasional Indonesia (baca : Angkatan Darat)  tetap diingat dan diakui sebagai harga mahal bagi “pembangunan” dan “kemakmuran” yang dicapai oleh Orde Baru.

          Sayangnya kedua film ini hanya dijadikan alat propaganda pemerintah Orde Baru semata. Akibatnya banyak sekali fakta-fakta sejarah yang diabaikan bahkan tidak mustahil ada pula yang diputarbalikan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah adalah kumpulan fakta yang masih dapat diperdebatkan kebenarannya. Hanya saja apa yang telah dilakukan oleh Orde Baru telah membuat film-film sejarah yang seharusnya penuh hikmah itu menjadi kehilangan esensinya. Film Janur Kuning misalnya, dalam film ini diperlihatkan seolah-olah Letkol. Soehartolah satu-satunya orang yang paling berperan dalam keberhasilan merebut kembali Yogyakarta. Bahkan dalam Film Pengkhianatan G30S/PKI penokohan Soeharto dilakukan dengan lebih vulgar lagi. Karenanya tidaklah berlebihan jika film ini disebut sebagai salah satu alat propaganda pihak yang berkuasa saat itu untuk memperkokoh kekuasaan politik mereka.

          Selain pemutarbalikan fakta sejarah, film Pengkhianatan G30S/PKI bahkan telah menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Film yang diputar selama masa orde baru ini tidak dapat dipungkiri telah berhasil menanamkan stigma buruk pada PKI dan pengikut ajaran Marxisme-Leninisme. Pemerintah dengan menggunakan film ini  telah berhasil menjadikan komunisme dan pengikut-pengikutnya sebagai musuh yang harus diwapadai. Akibatnya dalam waktu singkat kebencian masyarakat terhadap hal-hal yang berbau PKI segera menyeruak.

Yang patut disesalkan, kebencian itu ditujukan kepada siapa saja yang dicurigai sebagai pengikut PKI ,tidak peduli apakah ia terlibat / mengerti  Gerakan 30 September atau tidak. Bahkan para petani di pedesaan yang tidak tahu menahu masalah politik sekalipun, dijadikan sasaran kebencian mereka hanya karena program-program PKI banyak menyentuh kaum buruh dan tani. Film ini seolah telah melegitimasi kebencian masyarakat non-PKI -yang diwujudkan dalam bentuk diskriminasi, pengucilan bahkan pembunuhan dan kekerasan fisik lainnya- pada mereka yang dianggap pengikut PKI. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa film ini turut berkontribusi dalam perpecahan yang mempolarisasi masyarakat menjadi dua kutub yang berlawanan : PKI (baca :dianggap PKI) dan non-PKI. Meski kini film ini sudah tidak lagi ditayangkan, dampak buruk dari film ini harus diakui masih terasa sampai sekarang.

         

Gie dan Rekonsiliasi       

          Berbeda dengan film Pengkhianatan G30S/ PKI,  film Gie -yang juga mengambil setting Indonesia pada masa ‘60an – mencoba menampilkan pergolakan bangsa saat itu dalam sudut pandang yang lain, sudut pandang seorang mahasiswa peranakan yang kepekaan sosialnya membuat dirinya dengan penuh kesadaran menggerakan massa mahasiswa dan rakyat untuk menentang tirani Demokrasi Terpimpin.

          Jika film Pengkhianatan G30S menggiring penontonnya untuk membenci PKI  serta pengikut-pengikutnya (atau orang-orang yang dianggap mengikutinya) tanpa pandang bulu, maka Film Gie seharusnya tidak menggiring opini penonton ke arah yang sama. Mengapa ?

          Dalam catatan-catatan hariannya Gie memang mengungkapkan ketertarikannya pada pemikiran-pemikiran kiri. Tetapi ia tidak pernah memiliki alasan yang cukup kuat untuk bergabung dengan kelompok kiri pada masa itu (PKI dan ormas-ormas  underbouw-nya). Bobroknya pemerintahan dan perekonomian karena kebijakan-kebijakan demokrasi terpimpin yang disokong penuh oleh PKI justru membuat Gie menjadi salah seorang tokoh yang menggerakan mahasiswa dan rakyat untuk menentang PKI. Ia bahkan bergabung kedalam sebuah kelompok Gerakan Pembaruan (reformasi) -yang dijalankan secara rahasia dan dikendalikan dari luar negeri oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo- yang bertujuan melakukan reformasi di Indonesia (Maxwel : 2001).

          Meski demikian ketika rezim Demokrasi Terpimpin jatuh, Gie tidak serta merta menyerukan tindakan balas dendam pada PKI dan pendukung-pendukungnya. Gie menghendaki agar mereka yang terlibat dalam Gerakan 30 September diadili secara fair, dan mereka yang didakwa bersalah karena menjadi anggota partai terlarang (PKI) diperlakukan secara wajar dan manusiawi. Karenanya ketika pemerintah Orde Baru mulai menangkapi ribuan orang ,yang diduga sebagai anggota PKI,  untuk dipenjarakan dan diasingkan ke Pulau Buru, Soe Hok Gie dengan lantang menentang rencana itu. Bagi Gie   penangkapan yang sewenang-wenang dan tanpa proses peradilan, jelas merupakan sebuah bentuk pelanggaran HAM. Gie menilai bahwa pemerintah Orde Baru tidak ubahnya pemerintahan sebelumnya yang berganti baju. Rezim Orde Lama menghabisi musuh-musuh politiknya dengan mengasingkan mereka yang dianggap kontra revolusi. Dan ketika Orde Lama runtuh, tindakan represif dilakukan kembali oleh pemerintahan Orde Baru, hanya saja kini musuhnya berganti : orang-orang yang diduga PKI atau mereka yang dituduh melakukan tindakan subversif berdasarkan  pasal-pasal karet dalam UU subversif.

          Gie juga mengecam tindakan balas dendam warga masyarakat kepada mereka yang diduga PKI. Pembantaian besar-besaran yang terjadi di beberapa tempat pasca  G30S (terutama di Bali) yang dilakukan untuk membersihkan masyarakat dari orang-orang PKI juga mengusik nurani Gie. Dalam sebuah tulisannya (Di sekitar pembunuhan besar-besaran di Bali, diterbitkan oleh Harian Mahasiswa Indonesia pada tahun 1967) ia berkata bahwa dari sudut moral, perlakukan PKI yang kejam dan biadab pada lawan-lawan politiknya memang harus di lawan tetapi tidak sekaku dan sebiadab mereka (PKI).

          Tindakan diskriminatif pemerintah ORBA kepada eks-anggota PKI juga tidak lepas dari kritikan Gie. Tindakan diskriminatif -berupa dihapuskannya beberapa hak-hak kewarganegaraan dan pemberian tanda khusus pada KTP mereka- bagi Gie tidak ubahnya rezim Nazi yang memberi tanda Bintang Davids pada penduduk Jerman yang keturunan Yahudi. Gie yang seorang peranakan Cina tentu mengerti betul sakitnya                                  di-diskriminasi-kan. Karenanya dengan tegas ia menolak semua bentuk perlakuan tidak adil pada eks-anggota PKI ,yang bisa jadi sebagian besar dari mereka tidak terlibat dalam Gerakan 30 September.

          Soe Hok Gie bukan hanya tokoh yang  berhasil menggulingkan sebuah rezim. Ia juga adalah salah seorang yang mempelopori terwujudnya rekonsiliasi nasional menuju persatuan dan kesatuan Indonesia seutuhnya. Sebagai seorang peranakan Cina, Gie ikut berjuang bersama LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) untuk mewujudkan terbentuknya kesatuan antara penduduk pribumi dan keturunan etnis Cina. Ia berjuang agar tidak ada lagi diskriminasi dan sentimen negatif yang ditujukan pada mereka yang keturunan Tionghoa. Pasca kejatuhan Orde Lama, Soe Hok Gie kembali berjuang menyerukan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi mereka yang diduga terlibat PKI. Barangkali Soe Hok Gie adalah orang pertama yang memprotes perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang pemerintah Orde Baru itu ditengah gencarnya kampanye pengganyangan komunis.

          Rekonsiliasi yang dicita-citakan Gie sedikit banyak sudah tercapai di masa reformasi ini. Diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 6/ 2000 yang mencabut Inpres No 14/1967 tentang adat, agama, dan kepercayaan etnis Tionghoa adalah salah satu bentuk upaya rekonsiliasi yang berhasil dilakukan. Dipulihkannya beberapa hak konstitusional eks-anggota PKI dan dihapuskannya pemberian tanda dalam KTP mereka juga merupakan sebuah langkah maju. Sebuah lembaga bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi-pun dibentuk sebagai sebuah upaya untuk menguak kebenaran dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

          Akan tetapi semua usaha itu akan sia-sia belaka jika dalam tataran akar rumput, masyarakat masih menyimpan bibit-bibit kebencian dan stigma negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat perlu memahami bahwa Indonesia tidak akan bangkit tanpa adanya persatuan. Dan persatuan itu tidak akan pernah terwujud jika masih ada prasangka dan kebencian diantara sesama hanya karena perbedaan warna kulit, agama atau ideologi. Oleh karena itu segala upaya  untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi/persatuan nasional mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat film sejarah yang objektif dan tidak menebarkan kebencian serta permusuhan.

Jika film Pengkhianatan G30S dapat memberikan pengaruh berupa tumbuhnya kebencian kepada kelompok tertentu, maka diangkatnya kisah hidup Soe Hok Gie ke layar lebar sekiranya juga dapat memberikan pengaruh pada penontonnya. Hanya saja pengaruh itu  adalah berupa tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya persatuan dan rasa kesetiakawanan diantara sesama warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun ideologi. Sebagaimana Gie yang berjuang mewujudkan rekonsiliasi antara etnis Cina dengan pribumi, juga solidaritasnya kepada eks-anggota PKI (partai yang ditentangnya saat meruntuhkan rezim) yang diperlakukan secara diskriminatif dan sewenang-wenang oleh pemerintah Orde Baru.

 

                   

 

One Comment Add yours

  1. Rangkaian kata-kata yang diekspresikan oleh lakon sejarah yang sangat brilian dalam membuat skenario sebuah film drama selama 30 tahun, sehingga membuat orang terpesona oleh alur ceritanya, sampai kepada timbulnya sebuah ke-mitosan akan adanya seorang pahlawan. Pahlawan tersebur juga menyalakan api yang kecil hingga berkobar, membara membakar penonton itu sendiri ….. Dia lah seniman sejati yang membuat suatu alur cerita sehingga para penulis dan sineas terinspirasi olehnya.Contoh baik yg perlu kita tiru dari sutradara G30S/PKI dan menuju Indonesia Lepas Landas ………………Tapi (banyak) yang buruknya jangan ditiru.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s