The Untouchable Man

The Untouchable Man !!!!!

Mungkin julukan ini layak kita berikan pada (alm) Jend HM Soeharto, eks Presiden Republik Indonesia yang kekuasaannya digulingkan oleh People Power sepuluh tahun silam. Sejak digulingkan hingga menghembuskan nafas terakhirnya hari ini (27/1) di RSPP Jakarta, Soeharto belum pernah sekalipun dihadapkan ke Meja Hijau untuk mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kekuasaan yang dituduhkan kepadanya saat ia digulingkan. Selalu saja ada alasan yang membuat Soharto memiliki alasan untuk mangkir dari panggilan majelis hakim. Mulai dari sakit pencernaan, pendarahan usus besar, sampai sakit lupa (baca : pikun), atau mungkin juga ”sakit hati” melihat penjilat-penjilatnya yang sebenarnya layak mendapatkan hujatan dan kutukan seperti dirinya justru kini melenggang kangkung berkuasa kembali di era reformasi. Bisa jadi Soeharto mutung  melihat orang-orang yang dulu merapat pada dirinya tiba-tiba berganti topeng, mengganti jubah, lantas mengklaim sebagai bagian dari generasi baru elit politik yang konon lebih pro-demokrasi, pro-rakyat, yang konon lebih reformis.

 

Apapun itu yang pasti karena alasan kesehatan-lah Soeharto bisa berulang kali lolos dari lubang jarum proses Pro-Yustisia. Padahal penyelesaian hukum dugaan korupsi-kolusi-nepotisme, penyelewengan dana yayasan yang didirikannya, plus sederet pelanggaran HAM yang dilakukannya (dan staf-stafnya) adalah amanat dari enam visi refomasi (masih inget gak ?) dan dikukuhkan sebagai bagian dari hukum positf (yang artinya kudu dipatuhi dan dilaksanakan) dengan sebuah Ketetapan MPR tahun 1999 lalu. Alasan kesehatan-lah yang ujung-ujungnya membawa publik pada rasa iba dan kasihan, yang ujung-ujungnya pula membawa kita pada posisi sulit memilih antara kepastian hukum  dan rasa kemanusiaan (padahal menurut saya dalam case ini seharusnya dua pilihan ini tak perlu dipertentangkan secara diametral, mengapa?sabar dulu bung biar ceritanya gw lanjutin dulu…).

 

Kadang otak konspiratif saya menduga-duga, jangan-jangan alasan kesehatan cuman rekayasa (sorry buat anda yang berprofesi dokter) tim dokter kepresidenan aja. Soalnya kasus rekayasa surat sakit udah jadi praktek yang lazim di negeri ini (Udah…jangan bohong lah, salah satu dari kita (mungkin saya temasuk didalamnya) pasti sesekali pernah minta ”cek kosong” surat sakit ke dokter lantas mengisinya dengan jumlah hari yang kita suka, sehingga kita bisa membolos sekolah, kuliah, atau kerja sejumlah hari yang kita isi di ”cek kosong” itu dengan alasan sakit..iya kan?).

 

Tapi itukan dulu, saat Soeharto kabarnya sakit tapi tau-tau tampil didepan publik menerima kunjungan Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew dengan badan yang segar bugar, atau sesekali datang ke masjid At-Tien (mesjid yang namanya diambil dari nama istri beliau yang tampaknya dimirip-miripkan dengan nama sebuah surat dalam Al Qur’an : At-Tiin ) dibilangan Jakarta Timur. Percaya atau tidak beberapa kali (saya tinggal didekat mesjid megah itu) saya melihat rombongan besar datang ke mesjid itu dan terlihat sosok beruban yang wajahnya sempat tercetak di duit pecahan 50ribuan itu. Dia datang tanpa kursi roda dan terlihat gagah menaiki tangga-tangga mesjid tanpa alat bantu, sungguh tidak seperti berita yang saya dapat dari media massa (saya terakhir melihatnya saat shalat idul adha kemarin). Jadi wajar dong kalau saya berasumsi kalau sakit-sakitan itu cuman alesan, wajar juga kalau saya bilang pelimpahan kembali berkas tuntutan Soeharto ke kejaksaan oleh pengadilan, penerbitan SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) oleh Jaksa Agung bebrepa waktu silam cuma akrobat dan dagelan hukum berbalut intrik politik (secara isu Soeharto selalu jadi dagangan laris elit poltik tiap kampanye).

 

Hari ini ”Bapak Pembangunan” Soharto berpulang. Beliau memang sakit seperti yang dikabarkan selama ini. Tapi ini bukan alasan untuk menghentikan ”perkara” Soharto, sebab masalah Soharto gak cuma masalah Korupsi atau penyelewenangan dana yayasan an sich. Masalah Soeharto bukan cuma masalah keperdataan antara Negara dengan Yayasan-yayasan Sang Jendral saja. Masa 32 tahun kekuasaan sang Jendral selain diisi keberhasilan-keberhasilan (semu) juga diisi dengan catatan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia . Sebutlah tragedi 1965, eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh anggota ”Partai terlarang” tanpa proses peradilan, Perlakuan tidak manusiawi terhadap tahana di Pualu Buru, Kasus Malari, Kasus Talang Sari, Kasus Penembakan Misterius, Kasus Tanjung Priuk, Kasus Penghlangan paksa aktvis medio 90an, kasus Daerah Operasi Militer Aceh, Kasus DOM Papua, Tragedi Santa Cruz di Tomor Lorosae, Tragedi Waduk Kedung Ombo, Perampasan Tanah warga Tapos dan Cimacan, pembentukan KOPKAMTIB………(saya tak berani melanjutkannya, ini hanya akan membuat tulisan singkat ini berwarna merah, warna darah !!!!).

 

Sebagian kasus pelanggaran HAM ini berpangkal dari pilihan paradigma ekonomi rezim Soeharto yang bertumpu pada pertumbuhan yang mensyaratkan adanya stabilitas politik dan keamanan. Kejahatan kemanusiaan yang bermula dari rekomendasi pakar-pakar ekonomi pro-pasar penganjur neo-liberalisme, dikuatkan oleh analisa sosiolog pendukung pembangunan-isme, dikokohkan oleh ahli dan praktisi hukum positivistik yang mengabaikan pluralisme hukum, dimanfaatkan oleh kapitalias birokrat dan kapitalis serakah pemburu rente lalu berakhir di tangan serdadu-serdadu yang mengarahkan pucuk senapannya pada rakyat yang termarginalkan, serdadu yang lars sepatunya membuat senyum ceria anak-anak yatim korban pelanggaran HAM semakin hilang dari wajah polos mereka…..

 

Ya…hari ini Soharto wafat, tapi ini bukan rasionalisasi untuk memaafkan dan menafikan realitas yang sudah kadung terjadi. Bangsa ini seharusnya belajar. Ketidaktegasan pemimpin menyelesaikan permasalahan Soeharto, baik secara politk dan hukum telah berdampak buruk tidak hanya bagi rakyat Indonesia tapi bisa jadi bagi Soeharto (dan keluarga) sendiri. Tak dapat dipungkir rakyat Indonesia kini terjebak dalam dilema antara menempatkan Soeharto sebagai pahlawan atau sebagai tiran despotik biang kerok masalah? Jika saja proses hukum yang adil dan imparsial berjalan sebagaimana mestinya, tentu kondisi ini tak akan terjadi. Jika memang Hakim memutuskan Soharto bersalah, jika memang dugaan-dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang ditduhkan selama ini terbukti di meja hijau maka pemerintah dan rakyat akan mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan Soeharto. Kalaupun memang pemerintah ingin memberikan pengampunan dengan alasan rekonsiliasi dan pertimbangan jasa yang telah beliau berikan tentu hal itu akan lebih baik jika sudah ada kejelasan status hukum Soeharto.

 

Satu hal yang harus diingat. Masalah Soeharto bukan hanya masalah korupsi dan penyelewenagan dana yayasana saja. Sepanjang masa kekuasannnya tercatat telah terjadi beberpa kali pelanggaran HAM. Sebagai Negara Hukum dugaan-dugaan ini harus dibuktikan di meja hijau, tak cukup sekeadr prasangka terlebih bila itu bermotif politis. Ketegasan proses hukum juga akan menjadi pembelajaran yang baik bagi rakyat Indonesia bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Tidak ada seorangpun yang memiliki imunitas (kekebalan) dimata hukum. Lagi pula penyelesaian masalah Soeharto bukan berarti mengadili Soharto seorang. Wafatnya Soeharto bukan berarti akhir dari upaya penyelasaian permasalahan. Korupsi dan pelanggaran HAM yang terjadi semasa Soharto berkuasa tak dapat dipungkir melibatkan banyak orang baik dari kalangan sipil maupun  militer yang saat ini berkuasa. Kesungguhan mengusut masalah ini adalah ujian bagi pemerintah, bahkan bisa jadi ini menjadi salah satu ujian terberat bagi demokrasi di Indonesia.

 

Perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingat melawan lupa

(Milan Kundera)

 

Hari ini saya sedih. Bukan karena wafatnya Soeharto. Tapi hari ini (lagi-lagi) saya melihat karakter mayoritas rakyat Indonesia (dan pemimpinnya) yang pelupa dan pemaaf. Lho? Bukankah memaafkan adalah perbuatan yang mulia? Ya memang, tapi memaafkan sebuah kesalahan dan menutup mata seolah  kesalahan itu tidak pernah terjadi mencerminkan betapa mayoritas pemimpin dan rakyat negeri ini gemar sekali berbohong. Mencerminkan betapa mereka tidak memiliki keberanian  untuk menyatakan bahwa ini salah, itu benar ! Betapapun pahitnya kebenaran harus tetap  disuarakan !

 

Hari ini saya melihat bagaimana mayoritas rakyat dan pemimpin Negeri ini terbuai dalam romantisme kejayaan sebuah rezim -yang sadar atau tidak- pernah menindas mereka baik secara langsung atau tidak. Mereka seolah-olah lupa atau mungkin sengaja melupakan dan menutup mata atas kesalahan yang pernah dibuat sang Jendral dan rezimnya dulu. Jika itu semua dilakukan atas dasar rasa iba pada Sang Jendral yang diakhir hayatnya tergolek lemah tak berdaya itu, maka renungkanlah berapa banyak darah yang tertumpah saat rezim sang Jendarl berjaya? Berpa banyak rakyat terusir dari tanahnya demi memenuhi ambisi pembangunan (semu) sang Jendral? Berapa banyak rakyat yang terjebak dalam strukturalisasi kemiskinan akibat orientasi pembangunan ekonomi sang Jenderal yang kelewat growth oriented? Berapa banyak lawan poliik yang mendekam di penjara tanpa proses peradilan? Hingga sebagian besar diantaranya tewas tak tentu rimbanya. Jika memang hanya karena rasa iba, apakah kita layak melupakan mereka yang pernah (dan masih) menderita akibat perbuatan sang Jenderal dulu?

27 Januari 2008

–yr—

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s